Satu Tahun PAUD Wajib Belajar: Fondasi Baru Sebelum SD
PAUD wajib belajar satu tahun adalah kebijakan pendidikan prasekolah anak yang menargetkan semua anak usia sekitar 5–6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal satu tahun sebelum masuk sekolah dasar, agar tumbuh kembang, karakter, dan kesiapan belajarnya terbentuk lebih merata sejak tingkat komunitas. Di banyak daerah, fase ini tidak lagi dipandang sebagai ekstra, melainkan bagian integral dari wajib belajar. Banjarmasin, Palangka Raya, dan Payakumbuh mulai menjadikannya sebagai gerakan bersama: pemerintah daerah mengeluarkan aturan, Bunda PAUD menggerakkan kader, dan dinas pendidikan mengubah cara sekolah menerima murid. Ini bukan sekadar pembenahan administrasi, tetapi penataan ulang fondasi sistem pendidikan anak usia dini yang selama ini kerap dianggap pilihan, bukan keharusan.
Banjarmasin, Palangka Raya, Payakumbuh: Tiga Wajah Gerakan Akses PAUD Daerah
Tiga kota menunjukkan pola yang sama: PAUD wajib belajar dijalankan sebagai strategi utama memperluas akses PAUD daerah. Di Banjarmasin, Bunda PAUD Hj. Neli Listriani secara terbuka mendorong penguatan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah agar setiap anak memiliki fondasi kuat sebelum memasuki pendidikan dasar. Angka partisipasi PAUD di kota ini melonjak dari 72,5 persen pada 2024 menjadi 89,6 persen pada 2025 dengan target 90,5 persen pada 2026. Itu bukti bahwa ketika pemerintah mengubah pendekatan, keluarga ikut bergerak. Palangka Raya melengkapinya dengan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Prasekolah Dasar, dan menargetkan APS usia 5–6 tahun naik dari 79,88 persen pada 2026 menjadi 85 persen pada 2027 dan 90 persen pada 2029. Payakumbuh menautkan penguatan PAUD langsung ke agenda Wajib Belajar 13 Tahun, menjadikan satu tahun prasekolah sebagai pintu masuk semua anak menuju SD.
PAUD Sebagai Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun, Bukan Sekadar Persiapan SD
Kebijakan pendidikan anak usia dini di tiga kota ini punya satu pesan keras: satu tahun pendidikan prasekolah anak bukan masa "pemanasan", melainkan fondasi wajib belajar 13 tahun. Neli Listriani menegaskan bahwa satu tahun pendidikan prasekolah adalah fase penting untuk membangun karakter, kemandirian, kemampuan bersosialisasi, rasa percaya diri, dan kesiapan belajar anak. Sekretaris Disdik Palangka Raya menyebut satu tahun di PAUD sebagai bekal penting untuk kemampuan sosial dan emosional sebelum SD. Di Payakumbuh, Eni Zulmaeta menyebut layanan pendidikan prasekolah sebagai fondasi pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dan bagian dari pemenuhan hak anak. Artinya, daerah-daerah ini memilih bertaruh pada intervensi dini, bukan menunggu masalah muncul di bangku SD, SMP, atau SMA. Inilah pergeseran paradigma: wajib belajar dimulai sebelum anak mengenal buku rapor.
Kolaborasi Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, dan Komunitas: Politik Lapangan Wajib PAUD
Kekuatan gerakan PAUD wajib belajar tidak datang dari regulasi saja, melainkan dari politik lapangan: kolaborasi Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, dan jaringan komunitas. Di Banjarmasin, Bunda PAUD bersama Tim Penggerak PKK menggerakkan edukasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan melalui jejaring Bunda PAUD, Pokja, dan kader PKK; akses diperluas agar keterbatasan ekonomi, informasi, dan kondisi keluarga tidak lagi menghalangi anak ikut pendidikan prasekolah. Palangka Raya memadukan sosialisasi Disdik dengan peran Bunda PAUD di posyandu, melibatkan kader posyandu, orang tua, dan masyarakat untuk memperluas pemahaman dan partisipasi. Payakumbuh mengajak HIMPAUDI, IGTKI-PGRI, PKG PAUD, dan Gugus PAUD memperkuat kolaborasi demi layanan yang bermutu dan inklusif. Singkatnya, PAUD wajib belajar dibangun bukan hanya lewat surat keputusan, tetapi lewat percakapan dari rumah ke rumah dan kerja kolektif di akar rumput.
Dampak bagi Keluarga dan Tantangan Berikutnya
Bagi keluarga, gerakan ini mengubah standar pengasuhan: anak usia 5–6 tahun diharapkan tidak lagi menghabiskan hari di rumah atau dengan gawai, tetapi di lingkungan belajar yang sehat dan aman. Payakumbuh bahkan secara terbuka mengingatkan orang tua agar membatasi penggunaan gawai pada anak dan menyediakan ruang bermain serta interaksi langsung untuk tumbuh kembang optimal. Di Banjarmasin, tantangan yang diakui terang-terangan adalah memastikan akses yang merata bagi anak dengan keterbatasan ekonomi dan informasi. Palangka Raya mengakui masih ada empat desa tanpa satuan PAUD, menunjukkan bahwa akses PAUD daerah belum tuntas. Pertanyaannya kini bukan lagi “perlukah” satu tahun prasekolah, tetapi “mampukah” daerah menjamin bangku PAUD tersedia di setiap komunitas dan kualitas layanan setara untuk semua anak. Keberanian menjawab pertanyaan ini akan menentukan apakah Wajib Belajar 13 Tahun berdiri di fondasi kokoh atau rapuh.
