Wajib Belajar PAUD 1 Tahun: Fondasi Baru yang Tak Boleh Setengah Hati
Wajib belajar PAUD 1 tahun adalah kebijakan pendidikan anak usia dini yang mewajibkan setiap anak mengikuti satu tahun pendidikan prasekolah sebelum masuk sekolah dasar, dengan tujuan memperkuat kesiapan belajar, mengasah kemampuan sosial-emosional, serta membangun fondasi kognitif dan moral yang merata bagi semua anak tanpa terkecuali. Kebijakan pendidikan anak usia dini ini tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan bagian utuh dari program wajib belajar 13 tahun yang menempatkan PAUD sebagai pintu masuk sistem pendidikan formal. Pertanyaannya: apakah daerah siap mengubah cara kerja, bukan hanya menambah slogan? Jawabannya bergantung pada seberapa serius pemerintah kabupaten mengelola sosialisasi program PAUD dan monitoring evaluasi PAUD, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Sekadau dan Gerakan Aboh Sekolah: Sosialisasi yang Menyasar Sampai Desa
Pemerintah Kabupaten Sekadau memilih jalur ofensif: menggabungkan sosialisasi wajib belajar PAUD dengan Gerakan Aboh Sekolah (GAS), sebuah ajakan kolektif untuk Ayo Bersama Optimalkan Harapan dengan Bersekolah. Ini bukan sekadar seremoni di aula; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Bunda PAUD Kabupaten Sekadau menggelar Sosialisasi dan Strategi Implementasi Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah di Aula Gedung ITKK Sekadau pada Senin (12/10/2026).
Kekuatan GAS ada pada kolaborasi lintas institusi. Gerakan ini mengajak Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, hingga Bunda PAUD Desa untuk bersinergi menuntaskan pendataan dan memfasilitasi anak prasekolah agar terlayani pendidikan yang layak. Di sinilah sosialisasi program PAUD naik kelas: bukan hanya poster dan spanduk, tetapi jaringan kerja yang menembus desa. Namun, tantangan tetap nyata. Kepala dinas mengakui kendala efisiensi anggaran dan pemenuhan target PAUD di setiap desa, meski mereka mendorong pelatihan pendidik, sertifikasi, dan pengusulan bantuan sarana ke pemerintah pusat. Tanpa keberanian mengatasi soal anggaran dan distribusi layanan, GAS berisiko berhenti sebagai jargon manis.
Menggeser Fokus: PAUD Bukan Pabrik Calistung
Salah satu langkah paling progresif di Sekadau adalah keberanian mengoreksi cara pandang lama terhadap PAUD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah ruang pertama untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, perkembangan motorik, kognitif, hingga nilai agama dan moral anak. Bunda PAUD Kabupaten Sekadau menambahkannya dengan menepis anggapan bahwa PAUD hanya untuk membaca, menulis, dan berhitung; ia menegaskan bahwa pembelajaran di PAUD harus aman, ramah anak, dan menyenangkan, serta mengapresiasi Surat Edaran Bupati yang menyatakan masuk SD kelas 1 tidak lagi diwajibkan bisa calistung.
Ini langkah berani yang patut ditiru daerah lain. Wajib belajar PAUD tanpa perubahan paradigma hanya akan melahirkan tekanan baru pada anak: prasekolah menjadi mini SD. Dengan menegaskan bahwa PAUD adalah ruang bermain-belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan, Sekadau mengirim pesan jelas: kualitas lebih penting daripada akselerasi akademik. Namun, komitmen ini harus dijaga dalam praktik kelas, kurikulum, dan pelatihan guru. Tanpa monitoring evaluasi PAUD yang konsisten, semangat anti-calistung bisa tergantikan oleh tuntutan orang tua yang masih mengukur keberhasilan anak dari seberapa cepat mereka membaca.
Pesisir Selatan: Monitoring dan Evaluasi sebagai Penjaga Mutu
Jika Sekadau menonjol pada sosialisasi, Pesisir Selatan memilih menajamkan sisi pengawasan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Monitoring dan Evaluasi Program Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah melalui Focus Group Discussion (FGD) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan pada Selasa (13/10). Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program wajib belajar 1 tahun prasekolah.
Pendekatan ini penting karena kebijakan pendidikan anak usia dini yang baik tidak cukup disosialisasikan; ia harus diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Bunda PAUD Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan harapan agar setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan prasekolah sebagai fondasi kesiapan belajar sebelum memasuki pendidikan dasar. Di sini, monitoring evaluasi PAUD berfungsi sebagai rem dan kompas: menahan program agar tidak melenceng, sekaligus mengarahkan perbaikan. Namun, FGD hanya awal; tindak lanjut berupa rekomendasi kebijakan, perbaikan layanan, dan penguatan guru akan menentukan apakah monev ini berdampak nyata di kelas.
Akses, Mutu, dan Komitmen Jangka Panjang: Pelajaran dari Dua Kabupaten
Sekadau dan Pesisir Selatan menunjukkan bahwa wajib belajar PAUD 1 tahun hanya akan berhasil jika daerah berani menggabungkan dua hal: sosialisasi agresif dan monitoring yang konsisten. Di Sekadau, Gerakan Aboh Sekolah dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan tidak ada anak di pelosok desa yang terlewat dari program wajib 1 tahun prasekolah, sejalan dengan penegasan Bupati bahwa pembangunan sektor pendidikan adalah investasi jangka panjang. Di sisi lain, Pesisir Selatan menempatkan monev sebagai sarana memperkuat sinergi layanan PAUD yang merata dan berkelanjutan.
Strategi daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas program PAUD terlihat dari kombinasi pendataan, fasilitasi anak prasekolah, pelatihan pendidik, sertifikasi, serta pengusulan bantuan sarana ke pemerintah pusat. Namun, komitmen tertulis dan forum diskusi tidak cukup. Daerah perlu berani mengukur diri: berapa banyak anak yang belum terjangkau, bagaimana mutu interaksi di kelas, dan sejauh mana PAUD menjadi fondasi pendidikan dasar, bukan sekadar ruang menunggu sebelum SD. Kesimpulannya tegas: wajib belajar PAUD 1 tahun adalah ujian keseriusan daerah membangun manusia sejak awal; yang lulus bukan yang paling banyak membuat acara, tetapi yang paling konsisten menjamin setiap anak mendapat layanan PAUD yang layak.
