Akses sekolah belum berarti siap belajar
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang menggabungkan kegiatan belajar dengan pendampingan sosial agar siswa dapat berkembang sesuai kondisi dan kebutuhannya. Temuan siswa kelas X SMA yang belum bisa membaca saat pertama kali masuk sekolah di Jombang memperlihatkan betapa lebar kesenjangan literasi siswa yang harus dihadapi program ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan temuan itu saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang pada 22 Oktober 2026. Ini bukan sekadar soal mengejar pelajaran: sebagian anak pernah putus sekolah, mengalami kekerasan, atau terpaksa bekerja, sementara pengalaman hidup dan kondisi kesehatan mereka berbeda-beda. Karena itu, menilai keberhasilan hanya dari jumlah kursi terisi akan mengabaikan pekerjaan terpenting, yakni memastikan setiap anak benar-benar mampu belajar.
Rehabilitasi harus menjadi bagian dari pendidikan
Lebih dari 1.000 anak masih menjalani rehabilitasi di sentra Kementerian Sosial sebelum bergabung dalam pembelajaran Sekolah Rakyat. Mereka memiliki masalah tertentu yang perlu dipulihkan lebih dahulu; ada pula anak yang belum pernah bersekolah sampai berusia 17 atau 18 tahun. Angka ini menegaskan bahwa kesiapan belajar tidak bisa disamaratakan atau dipaksakan lewat rutinitas kelas. Pendampingan yang cermat dan berkelanjutan, dengan keterlibatan kepala sekolah, guru, wali asrama, dan wali asuh, harus menjadi inti program, bukan layanan tambahan. Setelah sekitar satu tahun pendampingan, Gus Ipul menyebut siswa menunjukkan perkembangan: lebih sehat, lebih bugar, dan lebih percaya diri menatap masa depan. Kemajuan itu menjanjikan, tetapi pemulihan tidak berlangsung seragam. Ukurannya semestinya juga mencakup kemampuan membaca, rasa aman, dan kesiapan mengikuti pelajaran.
Capaian besar, kekurangan yang belum boleh ditutupi
Dalam evaluasi satu tahun di Makassar pada 28 Oktober 2026, pemerintah menyebut lebih dari 44.000 anak telah mengikuti pembelajaran, mendekati target 45.000 siswa pada 2026. Namun, laporan capaian itu datang bersama pengakuan bahwa masih ada siswa yang belum bisa membaca, kekurangan guru dan wali asrama, serta gedung yang belum seluruhnya beroperasi. Menyebut kekurangan secara terbuka penting, tetapi harus diikuti prioritas yang jelas. Menambah jumlah peserta tanpa memastikan kapasitas pengajaran dan pendampingan berisiko membuat anak hadir di sekolah tanpa menerima bantuan yang dibutuhkan. Sekolah Rakyat ditujukan untuk membuka akses pendidikan layak bagi anak yang selama ini tersisih; maka keberhasilannya tidak cukup diukur dari seberapa dekat angka pendaftaran dengan target. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan program berjalan seiring dengan mutu dukungan.
Target berikutnya harus berangkat dari kebutuhan anak
Pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas permanen dan perluasan pendataan anak dari keluarga kurang mampu setelah evaluasi setahun program. Di Jombang, Gus Ipul berharap Sekolah Rakyat kelak beroperasi penuh dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa, dari jenjang SD hingga SMA. Perluasan itu layak didukung, tetapi target kapasitas seharusnya berjalan bersama strategi untuk mengejar ketertinggalan membaca, memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, dan memberi ruang rehabilitasi anak yang memerlukannya. Bagi siswa yang baru mengenal pendidikan formal atau kembali setelah lama putus sekolah, disiplin dan rutinitas dapat membantu membangun kemandirian, tetapi tidak menggantikan pengajaran dasar yang terarah. Kesimpulannya, Sekolah Rakyat akan dinilai bukan hanya dari banyaknya anak yang diterima, melainkan dari apakah pendampingan membuat mereka mampu membaca, merasa aman, dan melanjutkan belajar.
