Temuan Mengejutkan di Sekolah Rakyat: Literasi Dasar yang Bolong
Literasi dasar siswa adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi tertulis yang menjadi fondasi semua proses belajar, sehingga tanpa penguasaan literasi dasar yang memadai, siswa akan kesulitan mengikuti pelajaran, mengembangkan potensi, dan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Temuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa ada siswa kelas X SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang yang belum memiliki kemampuan membaca saat pertama kali masuk sekolah bukan sekadar anomali; ini alarm keras bahwa sistem pendidikan formal dan alternatif gagal menangkap dan menangani masalah paling mendasar dalam perjalanan anak menuju dewasa. Di satu sisi, Sekolah Rakyat digadang sebagai pintu masuk pemberdayaan keluarga prasejahtera melalui integrasi bantuan sosial dan pendidikan. Di sisi lain, fakta bahwa remaja berusia SMA masih buta huruf menunjukkan ada jurang besar antara ambisi program pemberdayaan pendidikan dan realitas literasi dasar di lapangan.
Sekolah Rakyat: Ambisi Memutus Kemiskinan yang Tersandung Literasi
Secara konsep, Sekolah Rakyat adalah program pemberdayaan pendidikan yang menarik: mengintegrasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, agar anak sekolah sekaligus keluarga "naik kelas" secara kesejahteraan. Gus Ipul menegaskan bahwa bansos hanya sementara, sementara pemberdayaan diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi sekitar 44.000 siswa yang sudah dijangkau secara nasional. Salah satu bentuknya adalah pelatihan UMKM melalui program LAKSMI bagi 100 pelaku usaha mikro di Bandung Raya, dengan fokus pada ibu atau wali siswa Sekolah Rakyat agar mampu mengembangkan usaha dan menambah pendapatan keluarga. Secara teori, ini sejalan dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Namun, ambisi besar itu akan timpang jika literasi dasar siswa dibiarkan bolong. Program pemberdayaan pendidikan yang mengabaikan kemampuan membaca dan menulis pada level paling dasar berisiko berubah menjadi sekadar distribusi bantuan dan pelatihan tanpa transformasi pengetahuan yang nyata.
Realitas Murid Sekolah Rakyat: Trauma, Putus Sekolah, dan Buta Huruf
Mensos mengakui bahwa kemampuan akademik siswa Sekolah Rakyat sangat beragam, dari yang sudah bisa membaca dengan baik hingga yang kelas X SMA belum bisa membaca sama sekali. Banyak dari mereka pernah putus sekolah satu hingga dua tahun, menjadi korban kekerasan, atau terpaksa bekerja di tempat yang tidak semestinya. Artinya, kita berhadapan dengan generasi yang membawa beban sosial, psikologis, dan kesehatan, bukan sekadar kekurangan nilai rapor. Wajar jika penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan belajar mengajar biasa; program ini juga diarahkan untuk rehabilitasi dan pemberdayaan sosial agar siswa bisa berkembang sesuai potensi masing-masing. Masa matrikulasi yang disebut Gus Ipul—fase adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pendidikan berasrama, termasuk bagi yang perlu rehabilitasi terlebih dahulu—adalah pengakuan bahwa ada luka yang harus dipulihkan sebelum ilmu ditanam. Namun, matrikulasi tanpa fokus eksplisit pada literasi dasar berisiko menjadi masa adaptasi sosial, bukan pemulihan kemampuan akademik paling penting: membaca pemahaman.
Integrasi Bansos dan Pemberdayaan: Tanpa Literasi, Dampaknya Terbatas
Arahan Presiden agar bantuan sosial tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi mendorong keluarga penerima manfaat menuju kemandirian, melahirkan integrasi bansos dan pemberdayaan melalui kehadiran Kemenko Pemberdayaan. Gus Ipul menyebut ego sektoral dan koordinasi antarlembaga sebagai penghambat utama, yang diharapkan bisa diurai lewat kolaborasi sistematis lintas kementerian dan lembaga. Di atas kertas, Sekolah Rakyat menjadi contoh ideal: anak mendapat akses pendidikan, keluarga terhubung dengan perbaikan rumah, jaminan kesehatan, dan program sosial-ekonomi lain. Namun, ketika literasi dasar siswa rapuh, akses ke program pemberdayaan pendidikan tidak otomatis berujung pada kemandirian. Siswa yang tidak mampu membaca akan kesulitan mengikuti pelatihan, memahami materi, atau mengelola usaha di masa depan. Integrasi bansos dan pemberdayaan tanpa strategi literasi dasar yang agresif hanya akan menguatkan ketergantungan baru: keluarga yang lebih disiplin menerima bantuan, tetapi tetap lemah dalam kemampuan mengakses informasi dan peluang.
Solusi: Literasi Dasar sebagai Prasyarat Wajib Pemberdayaan
Temuan siswa kelas X yang belum bisa membaca seharusnya menjadi titik balik desain Sekolah Rakyat kemampuan membaca, bukan sekadar catatan kunjungan menteri. Jika program ini sungguh ingin memutus rantai kemiskinan, maka penguatan literasi dasar siswa harus menjadi prasyarat, bukan pelengkap. Masa matrikulasi perlu diubah menjadi fase intensif literasi dasar: kelas membaca pemahaman, penulisan sederhana, dan numerasi praktis sebelum siswa menyentuh kurikulum SMA penuh. Pendampingan TNI, Polri, dan kadet Universitas Pertahanan yang kini fokus pada disiplin, rutinitas, dan pembentukan karakter bisa diperluas untuk mendukung budaya membaca harian: jadwal baca wajib, jurnal sederhana, dan tugas berbasis teks. Program pemberdayaan pendidikan yang terintegrasi dengan pelatihan UMKM bagi orang tua juga harus memasukkan literasi keluarga: sesi baca bersama, materi usaha yang ditulis dengan bahasa sederhana, dan dukungan agar orang tua tidak takut belajar ulang. Tanpa langkah berani menempatkan literasi dasar di pusat desain, Sekolah Rakyat berisiko menjadi sekolah yang rajin mendisiplinkan tubuh, tetapi lalai mencerdaskan pikiran.
