Ketika kemampuan membaca tertinggal hingga sekolah menengah
Kesulitan membaca pada usia sekolah menengah adalah kondisi ketika siswa belum menguasai kemampuan dasar membaca meski telah mencapai jenjang SMP atau SMA, sehingga perlu dukungan yang sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya. Temuan ini seharusnya dibaca sebagai peringatan tentang ketimpangan kesempatan belajar, bukan sebagai cap atas kemampuan anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkap bahwa masih ada siswa Sekolah Rakyat kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA yang belum bisa membaca. Ia juga menyebut anak berusia 17 hingga 18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Pernyataan itu disampaikan dalam peringatan satu tahun penyelenggaraan program di Makassar pada 28 Oktober 2026. Usia dan kelas tidak otomatis menggambarkan kemampuan awal siswa; karena itu, respons sekolah semestinya berangkat dari kondisi nyata mereka.
Kasus di Jombang memperlihatkan bahwa persoalan ini dapat terbawa sampai kelas X. Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Jombang pada 22 Oktober 2026, Gus Ipul menyampaikan bahwa ada siswa kelas X SMA yang belum memiliki kemampuan membaca ketika pertama masuk sekolah. Temuan semacam ini membuat pembicaraan tentang literasi siswa SMA lebih mendesak daripada sekadar mengejar target materi. Siswa yang baru mulai membangun kemampuan dasar tidak akan terbantu jika langsung dinilai dengan ukuran yang sama seperti teman sekelasnya. Usia mereka bukan alasan untuk menurunkan harapan, tetapi alasan untuk merancang dukungan yang lebih tepat dan tidak mempermalukan.
Kesulitan membaca berkaitan dengan pengalaman hidup
Kesulitan membaca siswa di Sekolah Rakyat tidak bisa dipisahkan dari latar belakang yang beragam. Sebagian peserta didik berasal dari keluarga sangat miskin, pernah putus sekolah, atau harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup; ada pula yang tidak pernah bersekolah karena keterbatasan. Di Jombang, Gus Ipul menyebut sebagian siswa sempat putus sekolah selama satu hingga dua tahun. Ada juga yang pernah mengalami kekerasan atau terpaksa bekerja di tempat yang tidak semestinya. Pengalaman seperti itu dapat membuat anak membutuhkan waktu untuk merasa aman dan siap belajar. Karena itu, menyederhanakan masalah menjadi kurangnya usaha siswa adalah penilaian yang keliru. Kemampuan membaca perlu dipulihkan bersama kepercayaan diri, kebiasaan belajar, dan rasa aman.
Laporan tentang Sekolah Rakyat juga mencatat bahwa sebagian anak menghadapi masalah kesehatan saat pertama masuk, dan tidak semua dapat langsung mengikuti pembelajaran. Ada yang perlu menjalani pemulihan atau rehabilitasi terlebih dahulu sebelum bergabung dengan siswa lain. Maka, menyediakan ruang kelas dan menyampaikan materi saja jelas belum cukup. Sekolah perlu memahami titik awal tiap anak agar kegiatan belajar tidak menjadi pengalaman gagal berulang. Pendampingan yang melibatkan kepala sekolah, guru, wali asrama, dan wali asuh memberi peluang untuk melihat kebutuhan siswa dari lebih dari satu sisi. Ini bukan tambahan di luar pendidikan; untuk sebagian anak, dukungan sosial dan pemulihan adalah prasyarat agar pembelajaran dapat berjalan.
Pemetaan kemampuan harus diikuti pendampingan
Temuan tersebut menuntut pemetaan kemampuan membaca sejak siswa masuk, lalu pendampingan yang disesuaikan dengan hasilnya. Ini bukan klaim bahwa Sekolah Rakyat telah menerapkan satu metode tertentu, melainkan kebutuhan yang masuk akal agar guru mengetahui siapa yang perlu dukungan dasar, penguatan, atau waktu pemulihan sebelum mengikuti pelajaran bersama. Tanpa gambaran awal, siswa berisiko tertinggal karena materi berjalan terlalu cepat, sementara sekolah sulit menilai kemajuan secara adil. Pemetaan juga sebaiknya tidak menjadi label permanen: kemampuan dapat berkembang, sehingga kemajuan perlu dilihat berkala dan dengan cara yang menjaga martabat anak. Pendekatan yang seragam mungkin lebih mudah dijalankan, tetapi tidak menjawab kenyataan bahwa peserta didik datang dengan pengalaman dan kesiapan berbeda.
Respons Sekolah Rakyat yang dijelaskan pemerintah menggabungkan pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial agar siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Pada praktiknya, pendampingan membutuhkan koordinasi antara guru, kepala sekolah, wali asrama, dan wali asuh, termasuk untuk memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran. Program ini juga menghadapi tantangan karena anak tidak selalu dapat langsung bergabung dalam kegiatan belajar. Itu alasan untuk menempatkan dukungan belajar sesuai kebutuhan sebagai bagian inti penyelenggaraan, bukan sebagai layanan sampingan. Disiplin dan rutinitas dapat membantu kehidupan sekolah, tetapi tidak menggantikan pengajaran membaca yang bertahap dan perhatian pada keadaan tiap siswa.
Akses pendidikan perlu berujung pada kemampuan
Sekolah Rakyat di Jombang diharapkan kelak beroperasi penuh dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Perluasan kapasitas dapat membuka akses bagi lebih banyak anak, tetapi jumlah tempat belajar bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ukuran penting lainnya adalah apakah siswa benar-benar memperoleh kemampuan dasar yang mereka perlukan untuk melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kasus siswa belum bisa membaca hanya dicatat sebagai temuan tanpa tindak lanjut yang terarah, akses sekolah belum sepenuhnya menjawab hambatan yang mereka hadapi.
Kesimpulannya, temuan pada siswa SMP dan SMA bukan alasan untuk meragukan kemampuan anak, melainkan dorongan agar sistem pendidikan lebih peka terhadap titik awal mereka. Pemetaan yang cermat, pembelajaran membaca yang sesuai, dan pendampingan sosial perlu berjalan bersama. Sekolah Rakyat memiliki peran penting memperluas kesempatan bagi anak dari keluarga kurang mampu, tetapi kesempatan itu harus disertai dukungan yang membuat mereka mampu mengikuti pelajaran. Membaca pada jenjang menengah semestinya menjadi persoalan yang ditangani dengan perhatian dan strategi, bukan stigma.
