Belanja daring memperluas celah peredaran
Kosmetik ilegal online adalah produk kecantikan yang dipasarkan melalui kanal digital tanpa memenuhi persyaratan izin edar, keamanan, atau mutu, sehingga pembeli tidak dapat memastikan kandungannya hanya dari tampilan dan iklan. Di Tarakan, peredaran produk semacam ini menjadi tantangan bagi BPOM karena kebiasaan belanja bergeser dari toko fisik ke akun internet. Perubahan itu membuat pemeriksaan tak lagi cukup mengandalkan pengawasan di lokasi penjualan: penawaran dapat muncul lewat iklan dan media sosial, sementara keputusan konsumen kerap dipicu promosi atau rekomendasi figur daring. Kepala BPOM Tarakan, Iswadi, mengatakan timnya memantau akun yang diduga menjual produk bermasalah. Namun, kecepatan platform digital menciptakan pekerjaan berulang: akun yang ditindak dapat digantikan akun lain. Pengawasan kosmetik BPOM karena itu perlu bergerak seiring perubahan kanal jual-beli, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan toko.
Akun bisa hilang, lalu muncul kembali
Tantangan utama bukan hanya menemukan satu penjual, melainkan menjaga agar penindakan tidak berhenti pada satu akun. BPOM Tarakan menangani akun melalui tahapan pembinaan, lalu melaporkannya kepada pihak pusat bila tindak lanjut diperlukan. Pemantauan juga didukung pengumpulan informasi bersama pihak terkait. Meski begitu, perubahan akun membuat pengawasan seperti mengejar sasaran yang terus berpindah. Iswadi menyebut pada tahun sebelumnya ada kemungkinan ratusan akun terkait penjualan kosmetik yang ditindak atau diturunkan; angka pasti untuk 2026 belum disampaikan. Skala itu menegaskan bahwa penindakan satu per satu penting, tetapi tidak cukup tanpa pemantauan berkelanjutan dan edukasi konsumen. Jika pembeli hanya mengandalkan popularitas penjual atau daya tarik promosi, akun baru dapat menemukan pasar sebelum risiko produknya dikenali.
Gambaran regional memperkuat alasan untuk tidak menganggap masalah ini kecil. BBPOM Manado menyatakan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 2025 meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan 2024. Di Sulawesi Utara, lebih dari 70 persen potensi kejahatan peredaran kosmetik tanpa izin edar tercatat pada 2025, dan profil kejahatan kosmetik provinsi itu berada di posisi kedua tertinggi secara nasional. Angka tersebut bukan ukuran langsung keadaan di Tarakan, tetapi menunjukkan besarnya tekanan pengawasan dan pentingnya literasi kosmetik yang lebih merata.
Risiko produk tak berhenti pada kulit
Bahaya kosmetik ilegal tidak selalu terlihat saat produk dibeli. Produk tanpa izin edar yang sah mungkin tidak menjalani pengujian keamanan dan mutu, sehingga kandungan maupun konsistensi antarbetsinya tidak dapat dipastikan. Kosmetik semacam itu juga berpotensi mengandung merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, atau pewarna yang dilarang; kadar bahan aktif yang tidak terkontrol menambah ketidakpastian. Dampaknya bagi pengguna dapat berupa iritasi, reaksi alergi, kerusakan jangka panjang, hingga keracunan akibat bahan berbahaya. Karena itu, harga murah, klaim hasil cepat, atau kemasan meyakinkan bukan bukti keamanan. Risiko utamanya justru terletak pada hal yang tidak bisa dinilai dari foto produk: komposisi, proses produksi, dan apakah produk telah memenuhi ketentuan.
Periksa sebelum membeli, bukan setelah muncul reaksi
Kewaspadaan pembeli harus menjadi lapis perlindungan pertama, bukan pengganti tugas pengawas. Sebelum memesan, periksa apakah produk memiliki nomor notifikasi BPOM yang sah dan cocokkan informasi produknya melalui kanal resmi. Jangan menjadikan jumlah pengikut, testimoni, rekomendasi influencer, atau iklan sebagai pengganti pemeriksaan legalitas. Berhati-hatilah pada klaim hasil instan dan informasi komposisi yang tidak jelas; jangan gunakan produk bila keasliannya atau status izinnya meragukan. Langkah sederhana ini membantu mengurangi peluang peredaran kosmetik ilegal mendapat pembeli, meski tidak menghapus kebutuhan akan pengawasan aktif dan penindakan terhadap penjual.
Pada akhirnya, pengawasan distribusi yang ditingkatkan perlu berjalan bersama pemantauan akun yang konsisten dan konsumen yang kritis. Penurunan akun bermasalah patut dilakukan, tetapi ukuran keberhasilan yang lebih bermakna ialah apakah produk berisiko semakin sulit menjangkau pengguna. Selama akun baru dapat muncul setelah penindakan, BPOM dan masyarakat sama-sama perlu menjaga kewaspadaan. Jangan biarkan tren dan promosi memutuskan apa yang aman dipakai.
