Penimbunan lahan ilegal: gejala lama yang baru ditindak
Penimbunan lahan ilegal di kawasan pesisir adalah praktik pengurugan atau penyiapan lahan tanpa izin lingkungan dan perizinan resmi, yang kerap dilakukan pemilik lahan maupun pelaku usaha, berpotensi mengganggu keselamatan warga, memperparah abrasi pantai pesisir, serta merusak ekosistem laut dan garis pantai yang sudah rentan akibat perubahan iklim dan pembangunan tak terkendali. Pemerintah Kota Tanjungpinang akhirnya menempatkan isu ini di garis depan, dengan secara resmi menyatakan aktivitas pengurugan di Kampung Melayu sebagai kegiatan ilegal dan menginstruksikan penghentian segera. Langkah ini penting bukan hanya sebagai penegakan aturan, tetapi sebagai sinyal politik bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap reklamasi lahan pantai tak bisa lagi longgar dan permisif. Tanpa ketegasan, pesisir akan terus menjadi ruang abu-abu: dimanfaatkan segelintir pihak, sementara warga menanggung risiko ekologis dan sosial.
Kasus Kampung Melayu: ketika pemerintah daerah akhirnya bersuara
Penghentian aktivitas penimbunan lahan di Kampung Melayu, Kelurahan Melayu Kota Piring, bukan muncul dari ruang kosong. Keputusan diambil dalam rapat koordinasi lintas OPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Zulhidayat, bersama Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, DPMPTSP, dan Satpol PP pada Kamis, 20 Agustus. Penelusuran dinas terkait memastikan, kegiatan yang dikategorikan sebagai penyiapan lahan itu tidak mengantongi dokumen lingkungan maupun izin lain yang dipersyaratkan. Penimbunan lahan tanpa izin dianggap membahayakan orang lain dan lingkungan, terlebih aktivitas tersebut sudah menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah memerintahkan Satpol PP memasang segel PPNS Line dan melakukan pengawasan intensif, tidak hanya di lokasi ini tetapi juga terhadap kegiatan sejenis di wilayah kota. Kutipan yang layak diingat dari rapat itu jelas: kegiatan penimbunan yang tidak memiliki izin diperintahkan untuk segera dihentikan.
Abrasi Batang: contoh telanjang ketika pesisir dibiarkan rapuh
Jika Tanjungpinang menjadi contoh pengawasan pemerintah daerah, pesisir Kabupaten Batang menunjukkan apa yang terjadi ketika pantai dibiarkan menjadi korban. Di Pantai Sigandu, dalam sepuluh tahun terakhir garis pantai memakan daratan sekitar 200 meter, dengan laju kemunduran 12–16 meter per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik: rumah warga tampak miring, fondasi melemah, dan setiap suara ombak menjadi sumber ketakutan. Seorang warga, Ekha Wijayanti, mengaku sulit tidur karena dihantui bayangan air laut menerobos rumahnya saat malam hari. Banjir rob dengan air cokelat kehitaman yang berbau tidak sedap kerap masuk ke rumah, bahkan di musim kemarau. Dalam situasi seperti ini, wacana penimbunan lahan untuk pembangunan di pesisir terasa sinis: warga ingin relokasi, tetapi terbentur biaya dan menunggu uluran tangan pemerintah yang belum kunjung datang.
PLTU Batang: ketika izin legal tak otomatis berarti adil
Di Batang, ancaman pesisir bukan hanya abrasi, tetapi juga pembangunan infrastruktur besar yang mendapatkan izin resmi. Pembangkit Listrik Tenaga Uap memanfaatkan sekitar 3 miliar meter kubik air laut setiap tahun untuk pendinginan, dengan legalitas pemanfaatan air laut yang sudah dikantongi. Secara hukum, PLTU berdiri di atas izin yang sah. Namun, bagi nelayan kecil, izin itu berarti garis hidup yang menyempit. Titik-titik melaut yang dulu mudah diakses berubah menjadi kawasan yang tak boleh dilayari bebas, memaksa mereka pergi lebih jauh dan mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar demi menghindari risiko terdampar di laut lepas. Penurunan hasil tangkapan yang dicatat dalam beberapa tahun terakhir hanya menegaskan bahwa pembangunan energi di pesisir masih berorientasi pada pasokan listrik, bukan pada kelangsungan hidup komunitas di sekitarnya. Legalitas tanpa keadilan sosial menjadikan pesisir sebagai halaman belakang yang boleh dikorbankan.
Menguatkan perlindungan hukum pesisir: dari reaktif ke preventif
Kasus penimbunan lahan ilegal di Tanjungpinang dan derita warga pesisir Batang menggambarkan satu pola: pesisir baru diperhatikan ketika kerusakan dan konflik muncul ke permukaan. Pengawasan pemerintah daerah sudah mulai menguat, terbukti dari koordinasi lintas OPD dan instruksi pengawasan intensif di Tanjungpinang. Namun, pendekatan ini masih reaktif. Warga pesisir hidup di bayang-bayang abrasi dan pembangunan infrastruktur yang tidak terkontrol, sementara perlindungan hukum belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Penegakan aturan terhadap penimbunan lahan ilegal perlu diperluas menjadi kebijakan yang melarang reklamasi lahan pantai yang mengabaikan analisis dampak lingkungan, sekaligus mewajibkan keterlibatan warga sejak awal. Tanpa kerangka hukum yang tegas dan konsisten, pesisir akan terus menjadi laboratorium eksperimen proyek, bukan ruang hidup yang layak. Kesimpulannya, penindakan seperti di Kampung Melayu harus menjadi standar, bukan pengecualian, dan digandeng dengan komitmen melindungi komunitas pesisir dari abrasi dan proyek raksasa yang rakus.
