Ratusan sekolah masuk dalam pemeriksaan
Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen untuk memetakan kemampuan akademik murid, sehingga hasilnya hanya berguna jika prosesnya berlangsung jujur dan tertib. Dugaan pelanggaran pada pelaksanaan gelombang pertama kini menjadi ujian bagi kredibilitas asesmen itu sendiri. Kemendikdasmen menyelidiki laporan yang mencakup 308 SMA dan SMK di berbagai wilayah, setelah foto dan video layar ujian serta siaran langsung beredar di media sosial. Kementerian juga meminta dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama di 32 provinsi memeriksa sekolah yang terindikasi. Langkah itu tepat, tetapi daftar laporan bukanlah putusan bersalah: sejumlah nama yang diduga terlibat masih diperiksa untuk memastikan keterkaitan dan bukti. Investigasi TKA harus membedakan secara tegas antara indikasi, temuan terverifikasi, dan keputusan resmi. Tanpa batas yang jelas, penegakan aturan berisiko berubah menjadi penghukuman berdasarkan kabar yang belum diuji.
Besarnya laporan menuntut pemeriksaan yang cepat sekaligus cermat, bukan kesimpulan tergesa-gesa. Kemendikdasmen menyatakan investigasi dan evaluasi ditujukan untuk menjaga pelaksanaan gelombang kedua serta ujian susulan tetap lancar dan berintegritas. Kepentingan ini melampaui ketertiban administratif: TKA dirancang untuk memetakan mutu pembelajaran. Jika hasilnya tercemar, kebijakan pendidikan yang bertumpu pada data tersebut dapat salah arah dan murid yang mengerjakan tes dengan jujur menjadi pihak yang paling dirugikan.

Respons daerah menunjukkan masalah yang beragam
Di Sulawesi Selatan, 20 sekolah masuk daftar indikasi pelanggaran. Sebagian besar laporan berkaitan dengan dokumentasi berupa foto layar komputer saat ujian, sedangkan sekolah lainnya tercatat memiliki foto monitor atau video layar. Dinas Pendidikan Sulsel meminta sekolah menyampaikan kronologi, menghimpun penjelasan mereka, lalu meneruskannya secara resmi kepada kementerian. Tindak lanjut ini penting, tetapi kronologi sekolah perlu diperiksa bersama bukti dan aturan yang berlaku agar penilaian tidak berhenti pada penjelasan sepihak.
Di Jambi, delapan sekolah juga terindikasi melanggar tata tertib setelah dokumentasi TKA diunggah ke media sosial. Kepala dinas menyatakan persoalannya merupakan kekhilafan dalam publikasi, bukan dugaan murid sengaja menyontek; sekolah terkait mengakui kesalahan teknis tersebut. Dinas setempat telah mengirim surat teguran kepada kepala sekolah di bawah kewenangannya. Perbedaan konteks ini menegaskan bahwa pelanggaran TKA tidak boleh dipukul rata sebagai kecurangan ujian. Namun, unggahan layar ujian tetap dapat melanggar aturan dan membuka informasi yang semestinya tidak tersebar. Respons daerah perlu menggabungkan pemeriksaan yang adil dengan arahan yang jelas tentang dokumentasi, komunikasi, dan tanggung jawab sekolah.
Pengawasan harus mencegah, bukan hanya menghukum
Masalah integritas bukan hanya soal apa yang dilakukan peserta, melainkan juga apakah petugas menjalankan prosedur dengan konsisten. Di Kediri, pejabat cabang dinas mengingatkan pengawas agar menegakkan larangan membawa ponsel dan jam pintar ke ruang tes; perangkat elektronik harus dikumpulkan sebelum ujian dan pengawas diminta memeriksa peserta satu per satu. Pelanggaran SOP dapat berujung pada sanksi berjenjang, termasuk pengawas tidak lagi ditugaskan pada tahun berikutnya. Peringatan itu menunjukkan bahwa pengawasan ujian sekolah harus dirancang sebagai rangkaian tindakan nyata, bukan sekadar aturan tertulis. Prosedur penyimpanan perangkat, pemeriksaan ruang, pembagian tanggung jawab, dan pelaporan insiden perlu dipahami semua petugas sebelum tes dimulai.
Sanksi tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, tetapi menghukum setelah kejadian tidak cukup untuk menutup celah yang sama. Lestari Moerdijat menilai pencegahan perlu menyentuh integritas petugas, tata kelola asesmen, pelatihan pengawas dan teknisi, serta dukungan infrastruktur dan pengawasan berbasis teknologi. Catatan kementerian yang dikutip dalam pernyataannya menyebut 13 dari 308 dugaan pelanggaran di 32 provinsi terindikasi berat dan masih diinvestigasi; angka itu pun tetap harus dipahami sebagai indikasi, bukan vonis. Pencegahan juga memerlukan budaya kejujuran agar murid tidak melihat kecurangan sebagai jalan pintas yang dibiarkan.

Integritas hasil menentukan keadilan
Tindak lanjut nasional dan daerah harus berujung pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan: bukti diperiksa, pihak terkait diberi kesempatan menjelaskan, dan keputusan diumumkan secara jelas. Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus konsisten; jika yang terjadi adalah kekeliruan publikasi atau masalah prosedur, perbaikannya harus sebanding dan disertai pencegahan agar tak berulang. Kemungkinan tes ulang tidak dapat dianggap sebagai keputusan resmi hanya dari beredarnya daftar dugaan; sumber yang tersedia menyebut investigasi dan evaluasi, bukan penetapan tes ulang bagi sekolah tertentu. Pada akhirnya, mutu TKA bergantung pada kepercayaan bahwa semua peserta menghadapi aturan yang sama. Pengawasan kuat bukan pelengkap ujian, melainkan syarat agar hasil asesmen adil bagi murid dan berguna bagi kebijakan pendidikan.






