Integritas ujian bukan urusan peserta saja
Pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah tindakan yang melanggar tata tertib atau merusak integritas ujian, baik oleh peserta maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya, dan dikategorikan ringan, sedang, atau berat.
Karena hasil TKA dapat menjadi rekam jejak akademik, bahan pembinaan kompetensi, syarat seleksi perguruan tinggi, dan portofolio kerja, kejujuran selama tes bukan formalitas belaka. Nilai yang diperoleh lewat kecurangan merugikan peserta lain dan melemahkan arti hasil asesmen. Itulah sebabnya pelanggaran TKA 2026 perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata soal perilaku siswa.
Catatan pelaksanaan tahun sebelumnya memperlihatkan risiko nyata: penggunaan gawai tercatat pada 4 peserta, sedangkan siaran langsung saat ujian melibatkan 8 peserta dan 6 pengawas atau teknisi. Upaya membocorkan soal melalui TikTok tercatat melibatkan 11 peserta. Angka-angka itu menjadi pengingat bahwa teknologi yang dibawa ke ruang ujian dapat mengganggu keadilan bagi semua.
Dari memakai gawai hingga menyebarkan soal
Kecurangan ujian TKA tidak terbatas pada menyontek. Bentuk yang disebut dalam pedoman mencakup ujian dikerjakan orang lain atau penggunaan identitas yang tidak sesuai; membawa atau memakai catatan, perangkat komunikasi elektronik, kamera, kalkulator, maupun alat bantu sejenis; bekerja sama atau meminta bantuan untuk menjawab; serta merekam, memotret, atau menyebarluaskan soal.
Siaran langsung dari ruang ujian dan upaya menjual atau membocorkan soal lewat media sosial maupun grup percakapan juga tidak bisa dianggap sebagai konten biasa: tindakan tersebut berisiko menyebarkan materi ujian dan mencederai kesempatan peserta lain. Catatan tahun sebelumnya juga mencakup upaya pembocoran melalui WhatsApp dan platform digital.
Batas yang aman sederhana: jangan membawa atau menggunakan perangkat dan bahan terlarang, jangan merekam ujian, dan jangan membagikan soal. Peserta sebaiknya membaca tata tertib sebelum hari tes, sementara sekolah perlu memastikan instruksi dan pengawasan dipahami semua pihak. Menunggu sampai pelanggaran terjadi hanya membuat kerugian lebih sulit dipulihkan.
Sanksi dapat menjangkau peserta, petugas, dan sekolah
Sanksi TKA bertingkat dan dapat diterapkan kepada peserta, penulis atau penelaah soal, pengawas, proktor, teknisi, hingga satuan pendidikan. Karena itu, penyelenggaraan yang berintegritas menuntut tanggung jawab dari seluruh rantai pelaksana, bukan hanya kepatuhan peserta.
| Pihak | Contoh sanksi |
|---|---|
| Peserta | Peringatan lisan; pembatalan ujian pada mata pelajaran terkait; atau dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapat nilai 0 untuk mata pelajaran itu setelah investigasi tingkat pusat. |
| Penulis soal, pengawas, proktor, atau teknisi | Peringatan lisan atau tertulis, hingga pemberhentian dari tugas terkait. |
| Sekolah | Pelaksanaan tes dapat dibatalkan; penyelenggara tingkat daerah dapat merekomendasikan penghentian sebagai penyelenggara selama tiga kali pelaksanaan berturut-turut. |
Konsekuensi tersebut menegaskan bahwa kelalaian petugas atau sekolah tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif kecil. Peserta pun perlu memahami bahwa pelanggaran dapat berujung pada pembatalan hasil, bukan sekadar teguran.
Cara melaporkan dugaan kecurangan
Melihat dugaan kecurangan bukan alasan untuk menyebarkan tuduhan di media sosial. Langkah yang lebih bertanggung jawab adalah menyampaikan laporan tertulis melalui Posko Pengaduan TKA resmi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat. Identitas pelapor dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, dan laporan akan diperiksa oleh penyelenggara.
- Cantumkan identitas pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
- Jelaskan bentuk pelanggaran serta tempat dan waktu kejadian.
- Lampirkan bukti pendukung yang kuat dan, bila ada, keterangan saksi mata.
- Sampaikan laporan tertulis ke Posko Pengaduan TKA resmi pada tingkat yang tersedia.
Setelah laporan diterima, panitia melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas dan bukti, dapat memverifikasi langsung di lokasi bila diperlukan, lalu menetapkan tindakan dan tingkat sanksi melalui sidang pleno. Bukti yang jelas membantu proses; unggahan tanpa konteks atau tuduhan yang belum diperiksa justru berisiko mengaburkan fakta. Peserta dan sekolah perlu mengetahui alur ini sebelum ujian dimulai.
