Pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memberi anak dari keluarga kurang mampu kesempatan belajar secara layak dan gratis, sekaligus membuka peluang memutus rantai kemiskinan. Gagasan itu layak didukung, sebab keterbatasan ekonomi orang tua tidak semestinya menentukan sejauh mana anak dapat meraih masa depan. Dalam diskusi publik di Bengkulu pada Sabtu (24/10), akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Elfahmi Lubis, mendorong agar sekolah ini hadir di setiap kabupaten dan kota. Ia menilai pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf hidup, dengan pengalaman pribadinya sebagai bukti bahwa kesempatan belajar dapat mengubah nasib. Namun, pendidikan anak miskin tidak cukup dijanjikan lewat pembangunan gedung. Kualitas pembelajaran, dukungan bagi siswa, dan keberlanjutan akses juga perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan program.
Pemerataan harus mengejar kebutuhan
Dorongan untuk memperluas Sekolah Rakyat muncul di tengah kesenjangan jangkauan layanan. Dalam diskusi tersebut, Elfahmi menyebut baru ada satu sekolah yang dibangun di Bengkulu dan meminta program menjangkau setiap kabupaten/kota. Skala nasional menunjukkan langkah perluasan sudah berjalan: Kementerian Sosial menyatakan lebih dari 44 ribu anak dari jenjang SD hingga SMA memperoleh akses pendidikan gratis dan berkualitas. Pada 2026, sebanyak 93 gedung permanen rampung dan mulai beroperasi bertahap sejak pertengahan Juli hingga awal September. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa terlayani pada 2027 serta satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap kabupaten dan kota. Angka-angka ini menunjukkan ambisi besar, tetapi pemerataan tidak boleh dinilai hanya dari jumlah gedung. Penempatan sekolah harus mengikuti kebutuhan anak dan memastikan mereka benar-benar dapat mengaksesnya.
Pengawasan anggaran menentukan manfaat
Perluasan tanpa pengawasan berisiko menghasilkan bangunan, bukan kesempatan belajar yang setara. Elfahmi mengingatkan agar anggaran pembangunan Sekolah Rakyat dikawal sehingga tidak disalahgunakan atau dikorupsi. Pengawasan anggaran sekolah harus berjalan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, dengan keterbukaan mengenai sasaran penerima, kemajuan pembangunan, dan mutu fasilitas. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting: Hendri Satrio, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma sekaligus aktivis PGK, meminta pemerintah daerah mendukung program agar anak keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan lebih baik. Mahasiswa pun didorong ikut mengawal ketepatan sasaran. Keterlibatan publik bukan pengganti tanggung jawab pemerintah, melainkan cara memperkuat akuntabilitas. Jika dana tidak sampai kepada kebutuhan siswa, tujuan akses pendidikan gratis akan kehilangan maknanya.
Ukur keberhasilan dari masa depan siswa
Sekolah Rakyat berpotensi menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan, tetapi keberhasilan tidak selesai ketika gedung diresmikan atau jumlah peserta didik bertambah. Pemerintah perlu memastikan sekolah menjangkau keluarga yang paling membutuhkan, menyediakan pembelajaran berkualitas, dan menjaga anggaran tetap tepat sasaran. Klaim manfaat program perlu diuji dari pengalaman siswa: apakah mereka dapat terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan meraih peluang yang sebelumnya tertutup oleh kondisi ekonomi. Target nasional memberi arah bagi perluasan; pengawasan publik dan pemerintah daerah menentukan apakah arah itu berujung pada perubahan nyata. Karena itu, memperluas Sekolah Rakyat dan mengawal setiap tahap penggunaannya harus dipandang sebagai satu paket. Tanpa pemerataan, banyak anak tetap tertinggal; tanpa akuntabilitas, investasi pendidikan berisiko meleset dari tujuan.
