Gangguan teknis dan lemahnya disiplin publikasi
Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen untuk memetakan mutu pendidikan dan memberi gambaran kemampuan akademik peserta, bukan ujian penentu kelulusan. Pelaksanaan TKA di sejumlah daerah menunjukkan dua persoalan yang tak boleh dicampuradukkan: gangguan sistem yang menghambat siswa dan dugaan pelanggaran tata tertib melalui penyebaran dokumentasi ujian. Di Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Zulhendri menyebut server pusat sempat bermasalah dan koneksi internet tidak stabil, sehingga sebagian peserta kesulitan masuk ke sistem asesmen. Pada saat yang sama, foto layar soal dan siaran langsung dari ruang ujian beredar di media sosial. Insiden ini menegaskan bahwa kesiapan server ujian TKA saja tidak cukup; sekolah juga perlu memastikan peserta dan petugas memahami larangan merekam materi ujian. Ketika soal TKA beredar, kepercayaan terhadap kesetaraan asesmen ikut terancam.
Gangguan teknis bukan kesalahan siswa, sehingga tindak lanjut harus membedakan peserta terdampak dari pihak yang melanggar aturan. Pemerintah menyediakan kesempatan mengikuti TKA susulan bagi peserta yang mengalami kendala teknis atau memiliki alasan sah untuk absen, agar mereka tidak dirugikan oleh masalah di luar kendali mereka. Pendaftaran susulan dijadwalkan pada 16–29 November 2026 melalui operator sekolah masing-masing.
Jambi dan Sulawesi Selatan menelusuri dugaan pelanggaran
Di Jambi, delapan sekolah terindikasi melanggar aturan setelah dokumentasi TKA berupa tangkapan layar atau foto peserta diunggah ke media sosial. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Muhammad Umar, menyatakan bahwa dugaan tersebut bukan kecurangan atau aksi menyontek siswa, melainkan kekhilafan dalam publikasi. Ia telah memanggil perwakilan sekolah dan menggelar rapat daring; dinas juga mengirim surat teguran kepada kepala sekolah yang berada dalam kewenangannya. Enam sekolah berada di bawah dinas provinsi, sedangkan dua lainnya di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Di Sulawesi Selatan, 20 sekolah jenjang SMA masuk dalam daftar yang terindikasi melanggar tata tertib. Dokumentasi yang disebut dalam laporan mencakup foto layar komputer di 18 sekolah, foto monitor di satu sekolah, dan video layar di satu sekolah lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, meminta sekolah menyampaikan kronologi. Setelah menghimpun tanggapan, dinas mengirim laporan resmi kepada Kemendikdasmen. Respons ini tepat sebagai langkah awal, tetapi penilaian akhir semestinya bertumpu pada kronologi dan bukti, bukan semata-mata keberadaan unggahan.
Angka evaluasi menjanjikan, tetapi bukan alasan untuk lengah
Kemendikdasmen melaporkan bahwa sekitar 3,8 juta murid SMA/MA dan SMK/MAK mengikuti TKA melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Kehadiran pada gelombang kedua melampaui 97 persen, sementara dugaan pelanggaran tata tertib turun 78 persen dibandingkan gelombang pertama. Angka penurunan ini menggembirakan, tetapi belum menghapus kebutuhan menyelidiki kasus daerah dan memperbaiki tata kelola.
Kepala BKPDM Toni Toharudin menyatakan, “Kehadiran pada gelombang kedua melampaui 97 persen dan dugaan pelanggaran tata tertib turun 78 persen dibandingkan gelombang pertama.” Evaluasi kementerian mencakup partisipasi, penanganan gangguan teknis, dan pengawasan integritas; hasilnya akan menjadi dasar perbaikan sistem dan penyelenggaraan pada jenjang berikutnya. Ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya peserta yang hadir, melainkan juga apakah setiap siswa memperoleh akses ujian yang adil dan materi asesmen tetap terlindungi.
Pelaksanaan TKA memperlihatkan bahwa masalah teknis dan pelanggaran publikasi menuntut penanganan berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan prosedur yang jelas. Sekolah perlu mencegah dokumentasi yang membuka isi ujian, sementara pemerintah harus memastikan gangguan server ditangani dan peserta terdampak mendapat kesempatan susulan. Tanpa kedua hal itu, capaian partisipasi tinggi belum cukup untuk menjamin asesmen yang dipercaya.







