Keluhan berbeda, kebutuhan dasar yang sama
Infrastruktur dasar adalah jaringan dan fasilitas sehari-hari—seperti jalan, listrik, penerangan, dan layanan kesehatan—yang menentukan apakah warga dapat bergerak dengan aman serta menjangkau kebutuhan hidup. Aspirasi warga dari OKI, Jakarta, dan Jember memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan keluhan pinggiran, melainkan ukuran langsung tentang seberapa jauh layanan publik hadir di lingkungan mereka. Di daerah pemilihan 3 OKI, anggota DPRD Syaryadi menggelar reses di sejumlah desa Kecamatan Tulung Selapan menjelang akhir 2026 dan mendapati listrik serta jalan sebagai kebutuhan utama. Di Jakarta, reses juga memunculkan permintaan perbaikan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum. Sementara di Jember, Ketua DPRD Ahmad Halim menyerap persoalan jalan rusak, minim lampu, dan akses kesehatan dalam reses pada 16 November 2026. Polanya jelas: infrastruktur daerah mesti dinilai dari kebutuhan nyata, bukan hanya daftar proyek.
OKI: jalan dan listrik yang belum bisa diandalkan
Di Tulung Selapan, masalah listrik bukan sekadar belum tersedianya sambungan: warga mengeluhkan tegangan rendah, pasokan tidak stabil, dan pemadaman berulang. Kebutuhan lampu jalan juga disuarakan warga Desa Simpang Tiga Induk dan Lebung Hitam. Pada saat yang sama, warga meminta pembangunan dan pengerasan jalan poros kabupaten di Tulung Selapan Timur, Ujung Tanjung, Lebung Gajah, Tulung Seluang, dan Simpang Lebung Gajah. Memasuki musim hujan, menunda perbaikan jalan berisiko memperberat perjalanan warga dan menghambat akses antardesa; karena itu, desakan menjadikannya prioritas masuk akal. Ada pula usulan jalan titian beton di Simpang Tiga Sakti sepanjang 200 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 3 meter. Rincian ini menunjukkan bahwa kebutuhan warga bukan abstrak: pemerintah daerah perlu menerjemahkan setiap usulan menjadi urutan kerja, jadwal, dan tindak lanjut yang dapat dipantau.
Jakarta: kebutuhan lingkungan menunggu anggaran
Di Jakarta, keluhan serupa masuk melalui reses sebagai permintaan perbaikan jalan lingkungan dan penerangan jalan umum. Komisi D DPRD meminta Dinas Bina Marga memetakan kebutuhan secara terperinci saat pembahasan rancangan APBD 2027, dengan prioritas pada fasilitas yang langsung digunakan masyarakat. Dorongan itu penting, sebab cakupan pemenuhan jalan lingkungan dan PJU yang disebut masih di bawah 30 persen menunjukkan jarak antara kebutuhan dan layanan yang tersedia. Namun, pemetaan tidak boleh menjadi tujuan akhir. Anggaran harus menjangkau lebih banyak wilayah, disertai pengawasan atas pembangunan dan pemeliharaan serta perhatian pada keselamatan dan aksesibilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas. Permintaan penataan kabel dan tiang utilitas yang semrawut serta fasilitas penyeberangan yang lebih aman juga menegaskan bahwa infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi memastikan ruang publik berfungsi dengan aman bagi semua.

Jember: jalan, lampu, dan layanan kesehatan saling terkait
Dalam reses Persidangan III Tahun 2026 di Jember, kerusakan jalan dan minimnya penerangan muncul berdampingan dengan kebutuhan bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu serta akses layanan kesehatan. Kaitan ini patut diperhatikan: jalan dan lampu yang layak membantu warga bergerak, sementara layanan kesehatan yang terjangkau menentukan apakah kebutuhan pengobatan dapat dipenuhi. Ahmad Halim menjelaskan bahwa warga dapat mengakses layanan di puskesmas maupun rumah sakit pemerintah melalui program Universal Health Coverage. Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan hampir Rp 400 miliar untuk program kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Halim juga mendorong warga menyampaikan masalah lingkungan agar dapat diperjuangkan melalui DPRD atau dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Informasi layanan saja tidak cukup tanpa akses yang memadai; jalan rusak dan minim penerangan dapat membuat perjalanan ke fasilitas publik lebih sulit, terutama bagi warga yang paling membutuhkan.

Prioritas harus terlihat dalam tindak lanjut
Tiga daerah ini menghadapi skala dan tata kelola berbeda, tetapi pola aspirasi warga berulang: jalan yang layak, penerangan yang memadai, dan layanan publik yang benar-benar dapat dijangkau. Karena itu, ukuran keberhasilan reses bukan banyaknya keluhan yang tercatat, melainkan apakah keluhan berubah menjadi prioritas anggaran, jadwal pekerjaan, dan pemeliharaan yang konsisten. Di Jakarta, Komisi D menyatakan akan mengawal pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur dan menuntut fasilitas publik memperhatikan keselamatan serta aksesibilitas. Di Jember, warga didorong terus menyampaikan kebutuhan agar bisa diperjuangkan atau dikoordinasikan. OKI pun memerlukan respons cepat atas jalan yang memasuki musim hujan dan pasokan listrik yang tidak stabil. Kesimpulannya, perbaikan jalan dan lampu bukan proyek pelengkap. Keduanya adalah layanan dasar yang menentukan keamanan, mobilitas, dan keterhubungan warga dengan kesempatan hidup sehari-hari.






