Aspirasi warga memperlihatkan masalah yang berulang
Reses DPRD adalah pertemuan anggota dewan dengan warga untuk menyerap kebutuhan setempat dan membawa usulan itu ke pembahasan pemerintah. Di beberapa kawasan Banjarmasin, pertemuan semacam ini memperlihatkan dua persoalan yang saling dekat dengan kehidupan sehari-hari: akses lingkungan yang rusak dan data bansos warga yang dinilai tidak sesuai kondisi nyata. Di Sungai Andai, warga menyampaikan keluhan tentang jalan dan gang, fasilitas pendidikan, serta perubahan data penerima bantuan kepada Hari Kartono dalam reses di Jalan Kemiri 3. Keluhan serupa muncul di Kebun Bunga dan dalam pertemuan Saut Nathan Samosir bersama warga Telaga Biru dan Belitung Selatan. Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa infrastruktur Banjarmasin dan ketepatan pendataan sosial tak bisa diperlakukan sebagai agenda terpisah: layanan publik baru terasa jika akses memadai dan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan.
Keluhan tersebut muncul dalam reses karena warga berhadapan langsung dengan dampaknya, dari perjalanan sehari-hari hingga hilangnya peluang menerima bantuan. Tugas berikutnya bukan berhenti pada pencatatan aspirasi, melainkan memastikan setiap persoalan punya jalur tindak lanjut yang jelas.
Perbaikan jalan dan jembatan menyangkut keselamatan akses
Kerusakan jalan lingkungan bukan persoalan kosmetik: warga Kebun Bunga menyebutnya mengganggu aktivitas sehari-hari, sedangkan warga Sungai Andai meminta perbaikan jalan dan gang. Di kawasan Wildan, warga mengusulkan peninggian jalan dan melaporkan jembatan rusak di depan Gang Wildan yang dikhawatirkan memburuk jika dibiarkan. Warga Belitung Selatan juga mengusulkan perbaikan sedikitnya dua jembatan di RT 27 agar akses tetap menunjang kegiatan masyarakat. Rincian ini semestinya membantu pemerintah menentukan prioritas berdasarkan kondisi lapangan, bukan sekadar mengumpulkan daftar usulan. Perbaikan jalan dan jembatan perlu dinilai sebagai kebutuhan akses dan keselamatan, lalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta tingkat kerusakannya. Tanpa kepastian pemeriksaan dan penanganan, gangguan kecil berisiko menjadi hambatan yang lebih besar bagi warga.
Di Kebun Bunga, aspirasi lain melengkapi gambaran kebutuhan lingkungan: warga meminta gerobak sampah untuk membantu pengangkutan sampah rumah tangga. Usulan itu mengingatkan bahwa infrastruktur lingkungan mencakup lebih dari jalan; fasilitas dasar dan pengelolaan sampah juga menentukan kenyamanan permukiman.
Perubahan desil menuntut verifikasi, bukan asumsi
Persoalan paling mendesak mungkin justru berada dalam data. Hari Kartono menyebut contoh warga yang berubah dari desil 4 menjadi desil 7 sehingga tidak lagi memenuhi kriteria untuk bantuan tertentu. Di Kebun Bunga, warga mempertanyakan pergeseran dari desil 2 ke desil 6 meski merasa masih membutuhkan perhatian pemerintah. Sementara itu, warga dalam reses Saut mengeluhkan pencatatan pada desil 6 ke atas walaupun telah didaftarkan melalui pendamping sosial; dampaknya pada peluang menerima bantuan bergantung pada ketentuan program, termasuk program yang memprioritaskan desil 1 hingga 5. Angka kategori yang berubah dapat menentukan akses rumah tangga terhadap perlindungan sosial. Karena itu, data bansos warga tidak cukup diperiksa dari hasil administrasi semata: verifikasi lapangan penting untuk mencocokkan klasifikasi dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Warga yang menemui kendala diarahkan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memeriksa dan memverifikasi data. Hari Kartono juga berencana berkoordinasi dengan dinas tersebut untuk mendorong pendataan ulang warga yang dinilai masih membutuhkan bantuan. Langkah ini penting, tetapi hasilnya perlu diterangkan kepada warga agar proses koreksi tidak berhenti pada arahan.
Janji tindak lanjut harus berujung pada hasil
Di Kebun Bunga, H Makmur menyatakan aspirasi warga akan diperjuangkan dan dikawal melalui mekanisme DPRD bersama Pemerintah Kota Banjarmasin. Hari Kartono berjanji mengoordinasikan kebutuhan jalan, gang, pendidikan, dan pendataan dengan instansi terkait, sedangkan Saut menekankan pentingnya perhatian terhadap akses yang rusak. Komitmen itu memberi jalur awal, tetapi warga membutuhkan lebih dari janji umum: pemeriksaan lokasi, penjelasan tentang kewenangan, dan kabar mengenai tindak lanjut. Untuk persoalan bansos, verifikasi yang terbuka dapat membantu warga memahami mengapa desil berubah dan bagaimana mengajukan pemeriksaan. Untuk infrastruktur, penentuan prioritas harus mempertimbangkan tingkat kerusakan serta dampaknya pada akses harian.
Rangkaian reses ini menegaskan bahwa masalah jalan, jembatan, sampah, dan data bantuan bukan keluhan yang berdiri sendiri. Pemerintah dan DPRD perlu mengubah catatan warga menjadi tindakan yang bisa dipantau. Kesimpulannya, mutu layanan publik diukur bukan dari banyaknya aspirasi yang ditampung, melainkan dari akses yang diperbaiki dan bantuan yang benar-benar tepat sasaran.
