Infrastruktur dasar tak bisa menunggu
Infrastruktur dasar adalah layanan dan fasilitas yang menopang kegiatan sehari-hari warga, termasuk jalan yang dapat dilalui, penerangan jalan, dan pasokan listrik yang stabil. Di OKI, keluhan tentang kebutuhan tersebut kembali muncul dalam penyerapan aspirasi, menandakan bahwa akses dan keandalan layanan masih menjadi pekerjaan yang nyata.
Dalam reses menjelang akhir 2026, anggota DPRD OKI Syaryadi turun ke sejumlah desa di Kecamatan Tulung Selapan, wilayah Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Tulung Selapan, Air Sugihan, dan Pangkalan Lampam. Ia menyebut persoalan jalan dan listrik masih menjadi aspirasi utama warga. Fakta bahwa kebutuhan dasar ini terus disampaikan kepada wakil rakyat semestinya dibaca sebagai dorongan untuk mempercepat tindak lanjut, bukan sekadar catatan rutin reses.
Aspirasi serupa muncul di Kayuagung. Dalam Reses III Tahun 2026 di Kelurahan Tanjung Rancing, anggota DPRD OKI Bambang Irawan menampung usulan lampu penerangan jalan dan pengaspalan. Dua wilayah dengan keluhan berbeda itu memperlihatkan cakupan persoalan infrastruktur OKI: warga membutuhkan akses yang aman dan jalan yang layak, sementara pasokan listrik juga harus lebih dapat diandalkan.

Keluhan di Tulung Selapan menyangkut akses dan keandalan
Di Tulung Selapan, masalah listrik tidak berhenti pada akses sambungan. Warga mengeluhkan tegangan rendah, pasokan yang tidak stabil, serta listrik yang sering padam. Gangguan seperti ini berpengaruh langsung pada rutinitas rumah tangga dan kegiatan sehari-hari. Karena itu, pembahasan listrik OKI perlu melihat mutu layanan, bukan hanya keberadaan jaringan.
Warga juga meminta pembangunan dan pengerasan jalan poros kabupaten di Tulung Selapan Timur, Ujung Tanjung, Lebung Gajah, Tulung Seluang, dan Simpang Lebung Gajah. Syaryadi menilai kondisi sejumlah ruas memprihatinkan dan layak diprioritaskan karena musim hujan telah memasuki wilayah tersebut. Penilaian itu masuk akal: jalan yang buruk saat hujan dapat membuat mobilitas warga lebih sulit, sehingga pengerjaan perlu mempertimbangkan waktu, kondisi lapangan, dan urutan kebutuhan.
Aspirasi lain menunjukkan bahwa kebutuhan akses tidak selalu berbentuk jalan poros. Warga Desa Simpang Tiga Sakti mengusulkan jalan titian bertiang dari cor beton sepanjang 200 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 3 meter; warga Tulung Selapan Ilir juga mengharapkan pembangunan jalan titian. Rincian itu menegaskan bahwa solusi infrastruktur perlu disesuaikan dengan kondisi desa, bukan diseragamkan.
Lampu jalan dan pengaspalan jadi usulan warga Kayuagung
Di Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, warga menyampaikan kebutuhan pemasangan lampu penerangan jalan dan pengaspalan saat berdialog dalam reses Bambang Irawan. Usulan lampu jalan Kayuagung berkaitan langsung dengan penerangan ruang publik, sedangkan pengaspalan menjawab kebutuhan permukaan jalan yang lebih baik. Keduanya merupakan kebutuhan praktis yang pantas dinilai berdasarkan titik yang membutuhkan dan manfaatnya bagi warga.
Bambang menyatakan akan menampung dan mengawal aspirasi agar diproses melalui mekanisme yang berlaku di DPRD, serta memperjuangkannya sesuai kewenangan. Komitmen itu penting sebagai awal, tetapi warga juga membutuhkan kejelasan tentang tindak lanjut. Penyerapan aspirasi akan kehilangan arti jika usulan tidak diteruskan ke pembahasan, penentuan prioritas, dan keputusan pemerintah daerah.
Karena sumber hanya mencatat usulan dan komitmen pengawalan, belum ada kepastian bahwa lampu atau pengaspalan telah disetujui maupun dijadwalkan. Langkah berikutnya seharusnya menghubungkan daftar aspirasi dengan proses perencanaan daerah dan memberi kabar kembali kepada warga. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui apakah kebutuhan yang disampaikan bergerak menuju pelaksanaan atau masih menunggu.
Aspirasi perlu berujung pada prioritas yang terukur
Keluhan dari Tulung Selapan dan usulan di Kayuagung memperlihatkan pola yang sama: warga meminta layanan dasar yang mendukung mobilitas dan kegiatan sehari-hari. Jalan di OKI, penerangan, dan listrik yang lebih stabil bukan isu pinggiran. Ketiganya menentukan seberapa mudah warga bepergian dan menjalankan rutinitas, terutama ketika kondisi jalan memburuk saat musim hujan.
Pemerintah daerah dan DPRD perlu menilai tiap usulan dengan memperhatikan tingkat kerusakan, jumlah warga yang terdampak, serta kondisi wilayah. Untuk listrik, yang disuarakan warga Tulung Selapan adalah kestabilan tegangan dan berkurangnya pemadaman; untuk jalan, ada kebutuhan pengaspalan, pengerasan, dan jalan titian sesuai karakter lokasi. Penerangan jalan di Tanjung Rancing pun patut diperlakukan sebagai kebutuhan infrastruktur, bukan tambahan yang bisa terus ditunda.
Kesimpulannya, reses telah membuka ruang bagi warga untuk menjelaskan persoalan, tetapi ukuran keberhasilannya adalah tindak lanjut yang dapat dipantau. Aspirasi infrastruktur OKI akan lebih bermakna bila berubah menjadi prioritas yang jelas, proses yang transparan, dan pelaksanaan yang sesuai kebutuhan setempat. Warga sudah menyampaikan masalahnya; kini pekerjaan berikutnya adalah memastikan keluhan itu tidak berhenti sebagai daftar usulan.






