Korupsi Proyek Sekolah: Bukan Sekadar Kasus, tapi Pola Berulang
Korupsi proyek sekolah adalah praktik penyelewengan dana yang dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, atau pengadaan fasilitas pendidikan, dilakukan melalui manipulasi anggaran, pengaturan proyek, dan penyimpangan pelaksanaan sehingga merusak kualitas sarana belajar dan menggerus kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Kasus terbaru di Sampang menegaskan bahwa korupsi proyek sekolah sudah menjadi pola berulang, bukan insiden terpisah. Kejaksaan Negeri Sampang menahan tiga tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi 19 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP di lingkungan Dinas Pendidikan setempat, dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai total Rp7.609.858.700. Ini bukan sekadar angka, melainkan cermin bagaimana kerugian negara pendidikan terjadi langsung di ruang yang seharusnya menjadi tempat anak belajar, bukan menjadi ladang penyelewengan dana sekolah.
Konstruksi Kasus Sampang: Otoritas Anggaran yang Berbalik Menjadi Alat Korupsi
Penahanan tiga orang berinisial AT, MF, dan MS oleh penyidik tindak pidana khusus Kejari Sampang pada 27 Agustus 2026 menunjukkan bahwa aktor utama korupsi proyek sekolah berada tepat di jantung pengelolaan anggaran pendidikan. AT adalah Kepala Bidang SMP yang merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara MF menjabat Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran (PA), dan MS berasal dari pihak swasta yang diduga ikut menikmati skema tersebut. Dari penghitungan sementara, penyimpangan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,7 miliar, yang masih bersifat estimasi dan tengah diaudit. "Penyidik menetapkan tiga tersangka berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Mochamad Iqbal. Fakta bahwa otoritas anggaran justru diduga mengorkestrasi penyelewengan menjadi sinyal kuat lemahnya pengawasan proyek infrastruktur pendidikan di tingkat pelaksana.
Jejak PT CMC di Bengkulu: Banyak Paket, Satu Benang Merah
Walau berbeda sektor, fakta baru tentang sepak terjang PT Cahaya Mas Cemerlang (PT CMC) di Bengkulu menguatkan gambaran bahwa penyelewengan proyek pemerintah di daerah bukan fenomena tunggal. Berita Acara Pemeriksaan Dian Putri Bungsu yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada 25 Agustus 2026 memuat daftar 12 paket pengadaan yang diperoleh perusahaan ini di berbagai instansi pemerintah daerah, dengan nilai setidaknya Rp13,19 miliar jika seluruh nominal dalam BAP dijumlahkan. Selain itu, disebut ada satu paket APBN berupa pengadaan 1.100 unit tangki septic di Bengkulu yang bernilai sekitar Rp4 miliar, sehingga total paket bernominal jelas mencapai Rp17,19 miliar, belum termasuk sebuah pengadaan genset dan UPS yang hanya disebut bernilai "beberapa miliar rupiah" dalam BAP. Meski daftar ini belum otomatis menjadi kesimpulan tindak pidana, pola banyaknya paket yang terpusat di satu perusahaan memperlihatkan potensi praktik pengaturan proyek yang serupa dengan korupsi proyek sekolah, yakni konsentrasi pekerjaan pada segelintir aktor yang dekat dengan pengambil keputusan.
Dampak Nyata: Kerugian Negara Pendidikan dan Mutu Belajar yang Dikorbankan
Kerugian negara pendidikan akibat korupsi proyek sekolah bukan hanya angka Rp2,7 miliar dalam berkas perkara Sampang, melainkan hilangnya kesempatan perbaikan ruang kelas, laboratorium, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran bagi siswa SMP yang mengandalkan sekolah negeri. Ketika rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP dikorupsi, murid tetap belajar di gedung rusak, guru bekerja di lingkungan tidak layak, dan orang tua disodori ilusi peningkatan pendidikan yang tidak pernah terjadi. Pola penyelewengan dana sekolah melalui manipulasi paket kerja dan dugaan persekongkolan dengan pihak swasta, seperti yang tengah didalami penyidik dalam 19 paket pekerjaan itu, memperlihatkan betapa mudahnya anggaran pendidikan dibelokkan ketika fungsi kontrol internal lemah dan masyarakat tidak diberi akses transparan terhadap detail proyek. Ini konsekuensi langsung dari pengawasan proyek infrastruktur yang tidak berjalan efektif: generasi muda menanggung beban kesalahan orang dewasa.
Apa Selanjutnya: Memperkuat Pengawasan dan Menutup Celah Penyelewengan
Respons penegak hukum memberi sedikit harapan bahwa korupsi proyek sekolah tidak lagi dibiarkan mengendap. Ketiga tersangka di Sampang ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan, sementara auditor dan penyidik masih menghitung ulang nilai kerugian yang bisa berubah seiring pemeriksaan lanjutan. Kejaksaan juga menyatakan terbuka terhadap kemungkinan tersangka baru jika ditemukan alat bukti tambahan, menandai bahwa pemufakatan antar pihak dan aliran dana dalam 19 paket pekerjaan itu masih dikupas. Dari sisi kebijakan, arah perbaikan seharusnya jelas: memecah konsentrasi kewenangan yang terlampau besar di satu pejabat, memperketat audit teknis dan keuangan setiap paket, serta memastikan publik dapat mengawasi melalui informasi proyek yang terbuka. Kasus PT CMC dan Sampang seharusnya dibaca sebagai peringatan bahwa tanpa pengawasan proyek infrastruktur yang tegas dan independen, anggaran pendidikan akan terus menjadi sasaran empuk penyelewengan, dan kualitas sekolah di daerah akan tertinggal.
