Korupsi Maluku: Tiga Proyek, Satu Pola Kebocoran
Korupsi Maluku pada proyek infrastruktur bermasalah adalah pola penyimpangan anggaran publik bernilai puluhan miliar yang tampak pada tiga kasus besar, yaitu rehabilitasi rumah jabatan, pembayaran honorer di sektor pendidikan, dan pembangunan rumah sakit, yang sama-sama memicu sorotan publik dan desakan investigasi pemerintah daerah. Di balik tiga kasus yang berbeda sektor dan lokasi ini, benang merahnya jelas: pengelolaan anggaran longgar, mekanisme pengadaan dan pembayaran tidak transparan, serta penegakan hukum yang berjalan lambat. Proyek renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nilai sekitar Rp14,5 miliar kembali disorot ketika aparat penegak hukum menjadwalkan pemanggilan saksi untuk menelusuri perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Dalam waktu berdekatan, demo LSM terkait anggaran honorer Rp17 miliar di Disdikbud dan desakan pengusutan proyek RSP FAM Dofa Rp43,8 miliar menunjukkan bahwa dugaan kebocoran bukan kasus tunggal, melainkan gejala sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rumjab Gubernur Rp14,5 Miliar: Penunjukan Langsung dan “Pancuri” Anggaran
Proyek rehabilitasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan total anggaran sekitar Rp14,5 miliar diklaim dilakukan karena kerusakan berat pada bangunan resmi kepala daerah. Anggaran itu dipecah ke empat komponen: pekerjaan fisik bangunan, penataan interior, penataan lanskap, dan pengadaan mobiler senilai Rp3,5 miliar. Di sinilah kecurigaan publik mengeras. Pertanyaan sederhana—jenis, jumlah, dan harga mobiler—tidak terjawab terang, memunculkan spekulasi bahwa pos mobiler hanyalah akal-akalan untuk “tou kepeng negara” atau mencuri uang publik. Lebih tajam lagi, proyek bernilai miliaran ini tidak melalui tender, melainkan penunjukan langsung kepada dua perusahaan berbeda, dengan alasan kedaruratan fasilitas negara. Dalam konteks tata kelola yang sehat, penunjukan langsung seharusnya pengecualian, bukan kebiasaan. Ketika mekanisme darurat dipakai untuk proyek besar, ruang manipulasi harga dan rekanan menjadi lebar. Pemanggilan saksi oleh aparat penegak hukum diharapkan menjadi pintu mengurai apakah keputusan anggaran dan pengadaan ini sekadar kelalaian, atau sudah masuk ke ranah korupsi terencana.
Honorer Rp17 Miliar: Pendidikan yang Ternoda Anggaran Fiktif
Jika rumah jabatan menyentuh simbol kekuasaan, temuan pembayaran anggaran honorer Rp17 miliar di Disdikbud menyentuh inti layanan publik: pendidikan. Sejumlah pemuda dalam sebuah LSM turun ke jalan dan menggelar aksi di depan kantor kejaksaan tinggi untuk mendesak pengusutan dugaan pembayaran honorer tahun 2025 sebesar Rp17 miliar di lingkungan Disdikbud. Mereka tidak hanya menyoal gaji guru tidak tetap, tetapi juga honor penjaga taman cagar budaya dan kelebihan belanja makan-minum di sejumlah SLB. Kalimat keras “Jangan biarkan korupsi merajalela di lingkup Dinas Pendidikan” menggambarkan kekecewaan bahwa sektor yang seharusnya melindungi masa depan generasi muda malah diduga menjadi ladang permainan anggaran. Tekanan tidak berhenti pada kejaksaan; gubernur juga diminta mengevaluasi pejabat terkait. LSM bahkan mengancam akan membuat laporan resmi jika tuntutan diabaikan. Ini menunjukkan betapa lemahnya mekanisme internal ketika koreksi akhirnya harus datang dari jalanan, bukan dari pengawasan birokrasi sendiri.
RSP FAM Dofa Rp43,8 Miliar: Rumah Sakit Pratama, Penyidikan yang “Jalan di Tempat”
Di Maluku Utara, proyek Rumah Sakit Pratama FAM Dofa di Kecamatan Mangoli Barat menjadi contoh lain proyek infrastruktur bermasalah. Rumah sakit yang dibiayai Dana Alokasi Khusus 2023 dengan anggaran Rp43,8 miliar ini hingga kini belum beroperasi efektif. Alih-alih menjadi perluasan akses layanan kesehatan di Kepulauan Sula, fasilitas ini disorot karena belum memadai dan belum memberikan pelayanan yang layak. Seorang praktisi hukum menilai penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus kepolisian terkait dugaan korupsi proyek ini “jalan di tempat”, meski surat perintah penyelidikan sudah terbit sejak tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa dengan anggaran sebesar itu, masyarakat semestinya sudah menikmati layanan kesehatan yang layak. Di sini terlihat ironi ganda: pertama, investasi kesehatan besar yang tidak berujung pada manfaat; kedua, penegakan hukum yang lambat sehingga menormalisasi keterlambatan, pemborosan, bahkan dugaan penyimpangan. Selama proses penyidikan dibiarkan lesu, pesan yang sampai ke publik adalah: korupsi proyek kesehatan pun bisa dibiarkan tanpa kepastian hukum.
Tiga Kasus, Satu Pesan: Urgensi Pengawasan dan Koordinasi Penegakan Hukum
Ketiga kasus ini—rumah jabatan, honorer pendidikan, dan rumah sakit pratama—menyajikan pola yang mengkhawatirkan: proyek infrastruktur bermasalah dan pengelolaan anggaran yang longgar, sementara investigasi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berjalan tidak seragam. Pada satu sisi, pemanggilan saksi dan sorotan mekanisme pengadaan menunjukkan adanya respon institusi, meski belum membuktikan adanya tindak pidana. Pada sisi lain, demonstrasi LSM dan desakan praktisi hukum memperlihatkan ketidakpercayaan publik terhadap inisiatif internal lembaga penegak hukum. Selama koordinasi lintas lembaga lemah dan pengawasan anggaran lebih bersifat administratif daripada substantif, pola kebocoran akan berulang dengan format berbeda: hari ini mobiler, besok honorer, lusa rumah sakit. Korupsi Maluku dalam proyek-proyek besar ini bukan sekadar soal berapa rupiah yang hilang, tetapi tentang reputasi negara di mata warganya. Tanpa putusan tegas, transparansi detail anggaran, dan pembenahan sistem pengadaan, setiap proyek baru berpotensi menjadi bab lanjutan dalam serial korupsi yang sama.
