Wajib Belajar 13 Tahun Dimulai dari Sapu Bersih Satu Tahun Prasekolah
Wajib Belajar 13 tahun adalah kebijakan yang mendorong setiap anak mengikuti layanan pendidikan berkelanjutan selama 13 tahun, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, berlanjut ke jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas, dengan target enrollment PAUD mendekati 100 persen agar tidak ada satu pun anak yang terlewat dalam rantai layanan pendidikan formal maupun penguatan kesiapan sekolahnya. Kebijakan ini bukan sekadar menambah masa wajib belajar, tetapi mengubah cara negara memaknai akses pendidikan anak usia dini: PAUD ditempatkan sebagai fondasi utama, bukan pilihan tambahan. Karena itu, program prasekolah pemerintah sedang didorong agresif untuk menuntaskan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah sebagai pintu masuk Wajib Belajar 13 tahun yang lebih adil dan inklusif bagi semua anak.
Banjar, Surabaya, Pekalongan: Laboratorium Nyata Pengejaran Target 100 Persen PAUD
Jika ingin melihat seperti apa wajah Wajib Belajar 13 tahun di masa depan, tiga kota ini memberi gambaran awal. Kota Banjar sudah menembus pemerataan layanan PAUD di 100 persen desa/kelurahan dengan 198 satuan aktif dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) mencapai 97,36 persen, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 88,38 persen. Di Surabaya, Bunda PAUD melalui roadshow Kelas Parenting Puspaga menjadikan kelas orang tua sebagai alat jemput bola: mendata anak usia 5–6 tahun yang belum bersekolah, memetakan persoalan ekonomi, administrasi, maupun kebutuhan khusus, lalu mencarikan solusi dengan beasiswa pemkot atau dukungan CSR. Sementara di Pekalongan, Kampung Wajar 13 diluncurkan bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai mekanisme di tingkat kelurahan yang memastikan jalur PAUD–SD–SMP–SMA terjaga tanpa anak tertinggal layanan pendidikan.
Strategi Lapangan: Jemput Bola, Sinergi Lintas Sektor, dan Pokja Bunda PAUD
Kunci dari kebijakan ini ada di strategi implementasi, bukan di slogan. Pemerintah kota Banjar memilih pendekatan sinergi lintas sektor: rapat koordinasi OPD melibatkan dinas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, sosial, keluarga berencana, hingga organisasi profesi PAUD untuk menyelaraskan peta jalan Wajib Belajar 13 tahun dengan fondasi Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah. Di tingkat teknis, mereka menyiapkan penambahan ruang kelas baru per desa/kelurahan dan pembangunan unit sekolah baru agar akses fisik tak lagi menjadi alasan anak usia 5–6 tahun absen dari layanan prasekolah. Yang lebih penting, penguatan Pokja Bunda PAUD, PKK, dan tokoh masyarakat digunakan untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan usia dini, sekaligus mengakselerasi kualitas guru melalui program peningkatan kualifikasi S1/D4 dan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
Kampung Wajar 13 dan Kelas Parenting: Mengubah Budaya, Bukan Sekadar Menambah Sekolah
Inisiatif berbasis komunitas menunjukkan bahwa akses pendidikan anak usia dini tidak bisa hanya diurus dari kantor dinas. Di Surabaya, Kelas Parenting Puspaga dijadikan ruang untuk menggugat anggapan bahwa PAUD “tidak perlu karena anak hanya bermain”. Bunda PAUD menegaskan bahwa pendidikan usia dini adalah bagian dari pembentukan karakter agar anak siap mental dan psikologis saat masuk SD, sembari mengajak warga melaporkan setiap anak usia 5–6 tahun yang belum sekolah agar dicarikan solusi satu tahun prasekolah sebelum SD. Di Pekalongan, Kampung Wajar 13 menggerakkan kader Posyandu dan forum wadul PAUD untuk menemukan anak yang belum tersentuh sekolah, mendampingi keluarga, dan mengawal hak pendidikan mulai PAUD hingga SMA, dengan harapan “100 persen anak mendapatkan pelayanan pendidikan selama 13 tahun”. Ini bukan perubahan fasilitas semata, tetapi perubahan budaya di tingkat kampung.
Tantangan Nyata dan Konsekuensi Gagal Menuntaskan Prasekolah
Meski angka kesiapan sekolah dan APS PAUD di beberapa kota sudah menyentuh 97–100 persen, sisa 2–3 persen anak yang belum terlayani bukan sekadar angka kecil; mereka adalah penentu apakah Wajib Belajar 13 tahun akan adil atau meninggalkan kelompok paling rentan. Data di Surabaya menunjukkan alasan anak tidak bersekolah berkaitan dengan ekonomi, status administrasi kependudukan, maupun kebutuhan khusus, dan masing-masing memerlukan respons yang berbeda—mulai beasiswa pemkot, dukungan CSR, hingga layanan inklusif yang menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan anak. Di Pekalongan, tantangan lain adalah pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD yang belum merata. Konsekuensinya jelas: jika satu tahun prasekolah tidak tuntas, jalur 13 tahun pendidikan akan timpang sejak langkah pertama, dan kebijakan akan berubah menjadi hak istimewa bagi yang sudah siap, bukan jaring pengaman bagi yang paling tertinggal.
