Usulan besar untuk wilayah yang belum terlayani
Sekolah Rakyat adalah sekolah permanen yang ditujukan memperluas akses pendidikan melalui fasilitas belajar berkapasitas besar, terutama bagi wilayah yang belum memilikinya. Di Barito Timur, pemerintah kabupaten menawarkan lahan 15 hektare agar sekolah semacam ini dapat hadir di kawasan DAS Barito.
Bupati Barito Timur Muhammad Yamin menyampaikan usulan Pemkab Barito Timur kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Menurut Yamin, Kalimantan Tengah baru memiliki empat Sekolah Rakyat, sementara empat kabupaten di kawasan DAS Barito belum memiliki satu pun. Ketimpangan cakupan ini membuat usulan tersebut lebih dari sekadar penyediaan aset: lokasinya berpotensi mengisi kekosongan layanan di wilayah yang luas. Karena itu, Sekolah Rakyat Barito Timur layak dinilai dari dampaknya terhadap pemerataan, bukan hanya dari luas lahannya.
Lahan siap, tetapi dokumen menentukan
Lahan Sekolah Rakyat yang diajukan tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Yamin menyebut lokasinya berkontur landai, memiliki sumber air bersih, dan dapat diakses dengan baik—modal praktis yang mendukung pembangunan. Luas 15 hektare juga melampaui kebutuhan minimum 6,8 hektare yang disebut Agus Jabo; menurutnya, 10 hektare lebih baik, sedangkan 15 hektare akan lebih menguntungkan bila memungkinkan. Namun, kesiapan fisik belum sama dengan persetujuan pembangunan.
Agus meminta pemerintah kabupaten segera melengkapi persyaratan. Sertifikat harus definitif atas nama pemerintah daerah, dan bidang tanah perlu dipisahkan sesuai luas yang akan digunakan. Skema pemanfaatannya berupa pinjam pakai antara pemda dan Kementerian Sosial, bukan hibah; setelah sekolah berjalan stabil, aset dikembalikan kepada daerah. Tahapan administratif ini bukan detail kecil: tanpa status lahan yang jelas, keunggulan lokasi tidak cukup untuk menggerakkan proyek.
Dukungan Kemensos dan target pemerataan
Agus Jabo menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan sekolah akan dibangun apabila persyaratannya sudah jelas dan bersih. Ia juga menegaskan target pemerintah agar setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat. Ini memberi Barito Timur sinyal dukungan, tetapi belum berarti pembangunan langsung dimulai: kelengkapan dokumen dan masuknya usulan ke tahap pembangunan berikutnya tetap menjadi penentu.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun; 100 sekolah disebut telah dibangun, sementara tahap berikutnya sedang disiapkan. Pemerintah juga menyesuaikan kapasitas sekolah: target daya tampung naik dari 1.000 menjadi 2.500 siswa. Jika terwujud, kapasitas lebih besar dapat memberi manfaat kepada lebih banyak peserta didik, tetapi membutuhkan perencanaan dan anggaran yang disesuaikan. Bagi Barito Timur, tantangannya kini adalah menjaga kesiapan lahan dan administrasi agar kebutuhan kawasan yang belum terlayani mendapat tempat dalam gelombang pembangunan selanjutnya.
Kesimpulan: peluang nyata, bukan jaminan otomatis
Usulan 15 hektare memberi Barito Timur pijakan kuat: lahannya luas, akses dan sumber air disebut tersedia, dan Kemensos mendukung sasaran pemerataan. Meski demikian, target Sekolah Rakyat baru akan berarti bagi warga jika usulan lolos persyaratan dan berlanjut ke pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu menuntaskan sertifikat serta pemisahan bidang, sementara pemerintah pusat perlu memastikan wilayah DAS Barito yang belum terlayani masuk dalam prioritas. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar sekolah dibangun, melainkan akses pendidikan benar-benar menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki fasilitas tersebut.
