Lahan menentukan cepat atau lambatnya pembangunan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu melalui fasilitas sekolah yang mendukung kebutuhan siswa. Kesiapan lahan menjadi ukuran awal yang membedakan seberapa dekat tiga daerah menuju pembangunan: Bulukumba sudah memiliki bidang yang disiapkan, Kapuas masih menimbang dua alternatif, sementara Kepulauan Tanimbar menghadapi kekurangan luas. Perbedaan ini penting karena dukungan terhadap program belum cukup jika lokasi, administrasi, dan akses belum siap. Di Bulukumba, PT London Sumatera menyiapkan lahan seluas 7 hektare di Desa Tammatto, Kecamatan Ujung Loe, pada awal November 2026. Kapuas menyatakan dukungan melalui konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada 4 November 2026, sedangkan DPRD Kepulauan Tanimbar mengangkat persoalan luas lahan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Bulukumba punya keunggulan paling konkret
Keunggulan Sekolah Rakyat Bulukumba bukan sekadar adanya rencana, melainkan tersedianya lahan dengan luas yang sesuai kebutuhan program di Kepulauan Tanimbar. PT Lonsum menyiapkan tanah yang sudah tidak dimanfaatkan perusahaan, dan Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris mengapresiasi kesediaan tersebut. Ini memberi Bulukumba pijakan yang lebih jelas dibanding daerah yang masih mencari atau menetapkan lokasi Sekolah Rakyat. Namun, lahan siap belum berarti sekolah dapat langsung beroperasi: tahap pembangunan dan pemenuhan kebutuhan fasilitas tetap harus berjalan. Manfaat yang dijanjikan juga berorientasi pada hambatan nyata keluarga berpenghasilan rendah. Menurut Syahruni, biaya pendidikan sejak siswa masuk hingga biaya asrama akan ditanggung, sementara fasilitas sekolah diharapkan mendukung perkembangan siswa. Pemerintah dan warga perlu memastikan peluang ini benar-benar dimanfaatkan agar ketersediaan tempat tidak berhenti sebagai capaian administratif.
Kapuas memiliki pilihan, tetapi lokasi final tetap penting
Kapuas berada di posisi antara: belum menetapkan satu lokasi, tetapi sudah menyiapkan dua alternatif, yakni Desa Batuah di Kecamatan Basarang dan Desa Sei Asam di Kecamatan Kapuas Hilir. Salah satu opsi memiliki luas sekitar 40 hektare, berjarak kurang lebih lima menit dari pusat Kuala Kapuas, berstatus aset pemerintah daerah, serta telah dipersiapkan dari sisi administrasi dan sertifikasi. Pemkab juga menyatakan kesiapan mendukung infrastruktur, akses jalan, dan persyaratan pembangunan. Langkah ini menunjukkan perencanaan yang lebih konkret daripada sekadar menyatakan dukungan, tetapi dua pilihan tetap perlu diuji dan diputuskan agar proses tidak tertahan. Dorongan percepatan beralasan: pemerintah daerah menyebut kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan masih besar. Karena itu, penilaian aksesibilitas, kondisi tanah, dan kesiapan infrastruktur perlu berujung pada keputusan lokasi yang jelas, bukan memperpanjang tahap konsultasi.
Kepulauan Tanimbar perlu menutup kekurangan lahan
Tantangan Kepulauan Tanimbar paling tegas: kebutuhan pembangunan diperkirakan sekitar 7 hektare, sementara lahan yang tersedia baru kurang lebih 3 hektare. DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan kekurangannya agar pembangunan dapat dilanjutkan. Dibandingkan Bulukumba yang telah menyiapkan lahan sekolah 7 hektare dan Kapuas yang membawa dua opsi ke meja konsultasi, KKT masih perlu menyelesaikan persoalan dasar berupa kecukupan bidang tanah. Wakil Ketua DPRD Apolonia Laratmase menilai Sekolah Rakyat strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja di daerah. Itu membuat penundaan penyediaan lahan berisiko menahan manfaat program, bukan hanya jadwal konstruksi. Setelah pembahasan APBD Perubahan selesai, pemerintah daerah perlu menerjemahkan desakan DPRD menjadi langkah terukur untuk memenuhi kebutuhan lahan.
Kesiapan harus diukur dari tindak lanjut
Perbandingan ketiga daerah memperlihatkan bahwa kesiapan tidak sama dengan pengumuman dukungan. Bulukumba memiliki modal berupa lahan yang telah disiapkan, Kapuas perlu menetapkan satu dari dua alternatif sekaligus memastikan akses dan administrasi, sedangkan Kepulauan Tanimbar harus menambah lahan hingga memenuhi kebutuhan. Ukuran keberhasilan berikutnya adalah apakah setiap pemerintah daerah menuntaskan pekerjaan sesuai tahapnya. Bagi warga, manfaat akhirnya terletak pada akses pendidikan yang benar-benar tersedia: di Bulukumba, masyarakat diharapkan menyekolahkan anak mereka; di Kapuas, pembangunan diharapkan memperluas kesempatan belajar; dan di KKT, lahan yang cukup menjadi prasyarat untuk membuka jalan ke sana. Kesimpulannya, Bulukumba paling siap dari sisi lahan, Kapuas memiliki opsi yang menjanjikan, dan Kepulauan Tanimbar masih menghadapi pekerjaan paling mendasar. Percepatan pembangunan bergantung pada tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar rencana.
