Dua daerah, tahap persiapan berbeda
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang memerlukan lahan dan dukungan infrastruktur agar pembangunan sekolah dapat membuka akses belajar bagi masyarakat. Di Kapuas dan Barito Timur, persiapan lokasi bergerak dengan bentuk dan tingkat perincian yang berbeda. Pemkab Kapuas menyampaikan dukungan dalam rapat konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada 4 November 2026, sekaligus menyiapkan dua alternatif lokasi. Delapan hari kemudian, Bupati Barito Timur Muhammad Yamin mengajukan lahan 15 hektare kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial. Perbandingan ini menunjukkan Kapuas telah menguraikan pilihan lokasi serta dukungan pelaksanaan, sedangkan Barito Timur membawa usulan luasan lahan ke pemerintah pusat. Keduanya memperlihatkan komitmen, tetapi belum berarti pembangunan sudah dipastikan berjalan di lokasi tertentu.
Kapuas mengikat pilihan dengan dukungan pelaksanaan
Sekolah Rakyat Kapuas disiapkan dengan dua alternatif: Desa Batuah di Kecamatan Basarang dan Desa Sei Asam di Kecamatan Kapuas Hilir. Pemkab menyebut pertimbangan kondisi lahan, akses, dan kesiapan infrastruktur sebagai dasar pemilihan. Salah satu calon lokasi memiliki luas sekitar 40 hektare dan berjarak kira-kira lima menit dari pusat Kuala Kapuas; lahan itu tercatat sebagai aset daerah serta telah disiapkan dari sisi administrasi dan sertifikasi. Pemerintah kabupaten juga mengalokasikan sekitar Rp1 miliar melalui APBD Perubahan untuk pematangan lahan dan peningkatan akses jalan. Rangkaian ini membuat persiapan Kapuas tampak lebih operasional: bukan hanya menawarkan tanah, tetapi juga menyebut pekerjaan pendukungnya. Namun, karena masih ada dua alternatif, keputusan lokasi final tetap menjadi tahap yang perlu dituntaskan sebelum pembangunan dapat dimulai.
Barito Timur mengajukan lahan luas, administrasi masih menentukan
Sekolah Rakyat Barito Timur diusulkan sebagai sekolah permanen di atas lahan sekitar 15 hektare milik pemerintah daerah. Menurut Bupati Muhammad Yamin, tanahnya berkontur landai, memiliki sumber air bersih, dan dapat diakses dengan baik. Ia menyampaikan bahwa kawasan DAS Barito belum memiliki Sekolah Rakyat, sementara empat kabupaten di kawasan itu belum mempunyai sekolah tersebut. Usulan itu sejalan dengan target pemerintah agar setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu Sekolah Rakyat. Namun, penerimaan positif dari Wakil Menteri Sosial bukan pengganti penyelesaian syarat lahan: Agus Jabo meminta Pemkab segera melengkapi dokumen, termasuk sertifikat definitif atas nama pemerintah daerah dan pemisahan sertifikat sesuai luas yang digunakan. Mekanisme pemanfaatannya direncanakan berupa pinjam pakai, bukan hibah. Jadi, luas 15 hektare memberi ruang, tetapi kelengkapan legal menentukan apakah usulan siap melangkah.
Kementerian Sosial menyebut kebutuhan minimal lahan 6,8 hektare; luas 10 hektare dinilai lebih baik, sedangkan 15 hektare dipandang lebih mendukung. Rencana sekolah permanen juga sedang disiapkan dalam tahapan pembangunan berikutnya, dengan kapasitas yang ditargetkan mencapai 2.500 siswa dari rencana sebelumnya 1.000. Perubahan kapasitas ini berpengaruh pada kebutuhan anggaran dan perencanaan. Karena itu, usulan Barito Timur masih harus bersaing dalam kesiapan administratif dan proses penentuan tahap pembangunan, bukan hanya memenuhi kebutuhan luas.
Kesiapan harus berujung pada akses pendidikan
Perbedaan utama kedua daerah bukan semata-mata ukuran lahan. Kapuas menunjukkan beberapa komponen pelaksanaan sekaligus—dua kandidat lokasi, satu lahan sekitar 40 hektare yang telah disiapkan secara administratif, dan anggaran untuk pematangan serta akses. Barito Timur mengajukan satu aset daerah seluas 15 hektare dengan kondisi fisik yang dinilai sesuai, tetapi masih diminta menuntaskan persyaratan sertifikat. Dengan demikian, Kapuas lebih maju dalam merinci dukungan lokasi dan pekerjaan pendukung, sementara Barito Timur telah menyampaikan usulan konkret ke Kementerian Sosial dan perlu memastikan dokumennya bersih. Bagi warga, ukuran keberhasilan bukan berapa hektare yang diumumkan, melainkan seberapa cepat kesiapan itu berubah menjadi sekolah yang dapat diakses. Kebutuhan sarana pendidikan Kapuas masih besar, dan ketiadaan Sekolah Rakyat di kawasan DAS Barito memperkuat alasan agar proses Barito Timur tidak berlarut.
Kesimpulannya, Kapuas menonjol pada persiapan yang mencakup pilihan lokasi serta dukungan infrastruktur, sedangkan Barito Timur menonjol pada pengajuan lahan 15 hektare dan alasan pemerataan layanan di DAS Barito. Tahap berikutnya berbeda pula: Kapuas perlu mengerucutkan alternatif, sementara Barito Timur harus melengkapi syarat administrasi agar usulan dapat masuk proses pembangunan berikutnya. Kedua langkah itu baru bernilai penuh ketika menghasilkan sekolah yang benar-benar memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat.
