Capaian besar, tanggung jawab lebih besar
Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu yang menggabungkan kegiatan belajar dengan dukungan tempat tinggal dan layanan dasar untuk membantu mereka tetap bersekolah. Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun di 131 kabupaten/kota, dengan lebih dari 45.000 anak mendapat kesempatan belajar kembali. Angka ini menandai perluasan akses yang berarti, tetapi jumlah gedung saja bukan ukuran keberhasilan. Program ini ditujukan kepada anak dari kelompok miskin ekstrem dan menawarkan fasilitas belajar serta olahraga, makanan bergizi, tempat tinggal layak, dan layanan kesehatan. Karena itu, setiap penambahan sekolah mesti dinilai dari kemampuan menjaga mutu layanan tersebut, bukan semata-mata dari kecepatan konstruksi. Perluasan yang tidak disertai pengelolaan dan dukungan harian yang memadai berisiko membuat akses bertambah di atas kertas, tetapi belum menjawab kebutuhan siswa secara utuh.
Kapuas dan Barito Timur mulai menyiapkan lahan
Langkah pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa hanya menunggu keputusan pusat: lokasi, akses, dan kepastian aset harus disiapkan sejak awal. Dalam konsultasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum pada 4 November 2026, Pemerintah Kabupaten Kapuas menyatakan dukungan untuk menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung. Pemkab menyiapkan dua alternatif, yakni Desa Batuah di Kecamatan Basarang dan Desa Sei Asam di Kecamatan Kapuas Hilir. Salah satu opsi memiliki luas sekitar 40 hektare, berstatus aset daerah, serta telah disiapkan dari sisi administrasi dan sertifikasi. Kapuas juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar melalui APBD Perubahan untuk pematangan lahan dan peningkatan akses jalan. Sementara itu, Barito Timur mengusulkan lahan 15 hektare untuk sekolah permanen; pemerintah daerah menyebut lahannya berkontur landai, memiliki sumber air bersih, dan dapat diakses dengan baik.
Kesiapan itu penting, tetapi usulan belum sama dengan sekolah yang sudah dibangun. Barito Timur masih perlu melengkapi persyaratan, termasuk sertifikat definitif atas nama pemerintah daerah dan pemisahan lahan sesuai kebutuhan. Pemerintah menyebut pembangunan dapat dilanjutkan setelah syarat lahan dinyatakan jelas dan bersih. Kapuas pun masih berada pada tahap menyiapkan alternatif dan infrastruktur. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan berikutnya adalah seberapa cepat kesiapan administratif berubah menjadi fasilitas yang bisa digunakan siswa.
Jawa Timur menguji batas kapasitas
Jawa Timur memperlihatkan tantangan lanjutan pembangunan Sekolah Rakyat: bukan hanya menambah lokasi, tetapi juga menampung lebih banyak siswa tanpa mengabaikan kebutuhan mereka. Daerah itu merencanakan 10 gedung permanen baru pada 2027; tujuh lokasi telah disetujui, sementara tiga lainnya masih menunggu persetujuan Kementerian Sosial. Pemerintah pusat memproyeksikan satu sekolah dapat menampung 2.000–3.000 siswa pada tahun ajaran 2027/2028, meningkat dari kapasitas sebelumnya sekitar 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk mencapai kapasitas tersebut, rancangan gedung akan dibuat bertingkat, sementara kebutuhan lahan diperkirakan tetap sekitar enam hektare. Perubahan ini dapat memperluas akses tanpa selalu menambah luas lahan, tetapi kapasitas Sekolah Rakyat tidak seharusnya diperlakukan sebagai target angka semata: kepadatan dan dukungan bagi siswa perlu ikut diperhitungkan.
Perencanaan juga perlu peka terhadap perbedaan usia. Di Jawa Timur, minat pendaftar cenderung lebih tinggi pada jenjang SMP dan SMA, sedangkan sebagian anak usia SD belum terbiasa tinggal di asrama jauh dari orang tua. Maka, penyesuaian daya tampung perlu berjalan bersama pendekatan yang sesuai bagi siswa kecil, bukan hanya perubahan desain bangunan. Target pembangunan 200 sekolah setiap tahun yang disebut dalam pembahasan program menambah urgensi untuk memastikan kesiapan lahan dan layanan berjalan beriringan.
Perluasan harus diukur dari pengalaman siswa
Capaian 265 sekolah dan lebih dari 45.000 siswa memberi alasan kuat untuk meneruskan program, tetapi ekspansi berikutnya harus menjaga mutu sekaligus pemerataan. Kapuas menyiapkan dua opsi lokasi, Barito Timur mengusulkan lahan 15 hektare, dan Jawa Timur merancang gedung baru serta kapasitas yang lebih besar. Ketiganya menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tahapan berbeda: memastikan lahan dan dokumen, menyediakan akses serta fasilitas pendukung, lalu mengatur daya tampung sesuai kebutuhan siswa. Sekolah gratis hanya akan benar-benar membuka kesempatan jika anak dapat belajar dengan aman, memperoleh layanan yang dijanjikan, dan merasa mampu menjalani kehidupan berasrama. Karena itu, ukuran kemajuan selanjutnya bukan sekadar berapa banyak gedung selesai, melainkan apakah daerah mampu mengubah kesiapan lahan Sekolah Rakyat menjadi layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Ekspansi layak didukung, tetapi keberhasilannya mesti dibuktikan dalam pengalaman sehari-hari para siswa.
