Dua cara menjaga prioritas anggaran
APBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan belanja, menentukan layanan serta pembangunan yang dibiayai, dan menerjemahkan prioritas publik menjadi kegiatan nyata. Perbedaan tantangan Bojonegoro dan Sukabumi memperlihatkan bahwa keberhasilan anggaran bukan hanya soal besar-kecilnya angka, melainkan juga ketepatan waktu dan pilihan program.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyepakati Rancangan APBD 2027 dalam rapat paripurna pada Jumat malam, 13 November 2026. Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mulai bergerak sejak awal tahun anggaran. Di Sukabumi, Pemkab dan DPRD menghadapi tekanan efisiensi yang diproyeksikan mencapai Rp430 miliar atau sekitar 10 persen. Perbandingan ini bukan perlombaan siapa yang membelanjakan lebih cepat atau memangkas lebih banyak. Uji sebenarnya ialah apakah belanja daerah menghasilkan layanan dan pembangunan yang dirasakan warga.
Bojonegoro mengejar waktu, bukan sekadar serapan
Dalam rancangan yang disepakati, belanja daerah Bojonegoro mencapai Rp5,20 triliun, sedangkan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp4,48 triliun. Selisihnya membentuk defisit sekitar Rp719,50 miliar. Angka itu membuat percepatan pelaksanaan semakin penting, tetapi juga menuntut pengawasan agar kecepatan tidak mengorbankan mutu dan akuntabilitas.
Abdullah menilai realisasi sejak awal tahun dapat menggerakkan pembangunan dan perekonomian lebih cepat. Ia meminta OPD menyiapkan perencanaan teknis, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan, bukan menumpuk kegiatan pada penghujung tahun. Dorongan ini punya alasan waktu: awal 2027 berdekatan dengan Ramadan yang diperkirakan berlangsung pada Februari dan Idulfitri pada Maret, saat kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Belanja pemerintah yang tepat waktu berpotensi memberi efek berganda bagi usaha dan masyarakat. Namun, serapan tinggi tanpa hasil yang berkualitas hanya memindahkan angka dari dokumen ke laporan, bukan memperbaiki kehidupan warga.

Sukabumi harus memilih lebih tajam
Di Sukabumi, persoalannya bukan perombakan besar atas rancangan APBD. Evaluasi Gubernur Jawa Barat tidak memicu perubahan besar, tetapi tekanan efisiensi tetap menjadi pekerjaan rumah Pemkab dan DPRD. Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali mengatakan setiap alokasi harus memberi manfaat nyata, terutama bagi pelayanan publik dan pembangunan yang langsung menjawab kebutuhan warga.
Bupati Asep Japar juga menyebut penyesuaian fiskal dari 2026 menuju 2027 mendekati Rp1 triliun. Pemerintah daerah berencana mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah, sementara target kenaikannya masih dihitung. Artinya, efisiensi APBD bukan sekadar daftar pengurangan: pemerintah perlu memilah kegiatan yang bisa ditunda dari layanan dan program dasar yang harus dipertahankan. Produk hukum yang disepakati dalam paripurna akan diserahkan kepada gubernur untuk difasilitasi sebelum ditetapkan definitif.
Ukuran keberhasilan ada pada manfaat warga
Kedua daerah menghadapi sisi berbeda dari persoalan prioritas anggaran daerah. Bojonegoro perlu memastikan belanja yang direncanakan besar dan berdefisit bergerak lebih awal, dengan mutu pekerjaan serta sasaran yang terjaga. Sukabumi harus mempertahankan layanan dan agenda pembangunan di tengah ruang fiskal yang menyempit. Keduanya menuntut lebih dari kepatuhan pada jadwal atau target efisiensi: keputusan harus terlihat manfaatnya dalam pelayanan, kebutuhan dasar, dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, percepatan Bojonegoro sebaiknya dinilai dari hasil, bukan semata-mata kecepatan serapan; sementara penghematan Sukabumi perlu dinilai dari ketepatan pilihan, bukan besarnya pemangkasan. APBD 2027 akan berhasil bila belanja lebih terarah dan pelaksanaannya transparan. Pada akhirnya, warga tidak merasakan angka anggaran secara langsung—mereka merasakan layanan yang berjalan, pembangunan yang selesai dengan baik, dan manfaat yang sampai kepada masyarakat.






