Anggaran besar baru berarti jika akses warga membaik
Infrastruktur jalan dan jembatan adalah jaringan akses yang menghubungkan permukiman dengan layanan, pasar, dan pusat kegiatan ekonomi; di Sukabumi selatan, mutu jaringan ini menentukan seberapa mudah warga bergerak dan mengirim hasil produksi. Karena itu, rencana penanganan jalan provinsi senilai kisaran Rp25 miliar pada 2027 patut dilihat sebagai janji yang harus diuji lewat hasil di lapangan, bukan sekadar angka anggaran. Proyeksi itu disampaikan anggota DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin dalam Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Aula Desa Cimanggu pada 18 November 2026, saat warga dan aparatur desa menyampaikan keterbatasan ruang fiskal untuk membangun jalan lingkungan. Perbaikan konektivitas berpotensi menekan biaya logistik pertanian dan mendukung ekonomi setempat, tetapi manfaat tersebut bergantung pada prioritas yang tepat dan pengerjaan yang tuntas. Inilah ukuran yang semestinya dipakai untuk menilai anggaran jalan Sukabumi.

Rincian proyek perlu dibaca dengan cermat
Daftar prioritas yang dipaparkan mencakup sekitar Rp3,7 miliar untuk pembangunan dan penggantian Jembatan Sagaranten–Tegalbuleud, Rp5 miliar untuk akses menuju kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu melalui Puncak Darma, serta tambahan Rp5 miliar bagi ruas strategis di wilayah selatan. Peningkatan jalan Palabuhanratu–Cikidang didorong memperoleh sekitar Rp15 miliar. Rincian ini menunjukkan bahwa kebutuhan konektivitas mencakup jalur utama, akses wisata, dan penghubung antarkawasan. Namun, penyebutan nilai sebagai proyeksi atau alokasi yang tengah dikawal tidak sama dengan bukti bahwa seluruh pekerjaan sudah dibiayai dan selesai. Jembatan Sukabumi, termasuk penghubung Sagaranten–Tegalbuleud, penting bukan sebagai proyek tersendiri saja, melainkan sebagai bagian dari perjalanan warga dan arus barang. Pengawasan publik perlu meminta kejelasan jadwal, cakupan pekerjaan, serta perkembangan realisasi agar angka-angka tersebut berubah menjadi akses yang dapat dirasakan.
Skema alat berat bisa membantu jalan desa Bantargadung
Dalam kegiatan pengawasan pemerintahan di Kampung Bantargadung Hilir, Desa Bantargadung, pada 16 November 2026, Jaenudin membahas sinergi pembangunan provinsi dan desa serta gagasan peminjaman alat berat atau kendaraan operasional proyek dari pemerintah provinsi kepada kecamatan untuk digunakan desa. Bagi jalan desa Bantargadung, skema ini berpotensi menjawab hambatan yang sering luput dari perencanaan: desa dapat menyiapkan bahan material, sementara dukungan peralatan mengurangi beban pengadaan dan membuka peluang pengerjaan lebih efisien. Akan tetapi, gagasan itu masih dirumuskan bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Kementerian Desa; jadi warga belum semestinya menganggapnya sebagai fasilitas yang sudah tersedia. Kejelasan tata cara peminjaman, jadwal penggunaan, operator, dan perawatan alat akan menentukan apakah bantuan benar-benar menjangkau desa yang membutuhkan, bukan hanya menjadi rencana di forum.
Target 2027 menuntut pengawasan sampai pekerjaan selesai
Di Bantargadung, pembahasan juga menyoroti target menuntaskan jalan provinsi pada 2027. Jaenudin menyebut sebagian besar ruas menuju Palabuhanratu sudah membaik, tetapi beberapa titik masih rusak atau terdampak longsor, dan anggarannya terus dirumuskan serta dikawal agar penanganan selesai sesuai target. Tantangan ini nyata: kawasan selatan memiliki kontur perbukitan dan rentan terhadap pergerakan tanah maupun cuaca ekstrem. Maka, keberhasilan infrastruktur Sukabumi tidak cukup diukur dari jumlah proyek atau nilai pagu. Pemeriksaan kondisi jalan setelah hujan, mutu pekerjaan, dan tindak lanjut pada titik rawan harus menjadi bagian dari pengawasan. Komitmen DPRD mengawal proyek provinsi perlu disertai informasi terbuka tentang progres dan hambatan. Kesimpulannya, Rp25 miliar adalah peluang penting, tetapi nilainya baru terasa ketika jalan dan jembatan yang dibutuhkan warga benar-benar berfungsi, aman, dan terpelihara.






