Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Penembakan di Tiro Tewaskan Warga, Desakan Investigasi Menguat

Penembakan di Tiro Tewaskan Warga, Desakan Investigasi Menguat
Minat|Pelatihan Komprehensif

Investigasi independen menjadi kebutuhan mendesak

Penembakan warga Pidie adalah insiden kekerasan yang terjadi saat kenduri Maulid Nabi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, dan kini menuntut penyelidikan independen serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dipercaya publik. Komnas HAM Perwakilan Aceh menyiapkan investigasi independen atas peristiwa pada Rabu, 4 November 2026, setelah menerima informasi mengenai kericuhan, penembakan, dan dugaan pemukulan terhadap warga. Langkah ini penting bukan sekadar untuk menyusun kronologi, melainkan untuk menguji tindakan setiap pihak tanpa menganggap kesalahan telah terbukti sebelum pemeriksaan selesai. Komnas HAM berkoordinasi dengan unsur penegakan dan pemantauan HAM di Jakarta; pengumpulan bahan serta keterangan dari berbagai pihak akan menjadi bagian dari pemantauan, disertai perhatian pada penanganan medis dan pemulihan korban. Dalam perkara yang melibatkan warga dan aparat bersenjata, pemeriksaan independen adalah syarat agar kebenaran tidak ditentukan oleh satu pihak saja.

Penembakan di Tiro Tewaskan Warga, Desakan Investigasi Menguat

Satu korban meninggal, 14 warga terluka

Menurut informasi awal yang diterima Komnas HAM, ketegangan bermula ketika warga mengibarkan bendera bulan bintang di lokasi kenduri dan aparat TNI datang untuk menurunkannya. Warga menolak, lalu situasi berkembang menjadi kericuhan, penembakan, dan dugaan pemukulan. Peristiwa penembakan di Tiro itu berlangsung sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB. Seorang warga meninggal dunia dan sedikitnya 14 warga sipil mengalami luka tembak atau cedera fisik; korban luka mendapat perawatan intensif di dua rumah sakit pemerintah di Kabupaten Pidie. Besarnya dampak terhadap warga, termasuk perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar perayaan, membuat penyelidikan tidak boleh berhenti pada pertanyaan siapa yang berada di lapangan. Pemeriksaan juga perlu menjelaskan bagaimana situasi berubah dari perselisihan mengenai bendera menjadi penggunaan kekerasan.

Penembakan di Tiro Tewaskan Warga, Desakan Investigasi Menguat

Tuntutan pertanggungjawaban harus menjangkau rantai komando

Desakan usut penembakan datang dari Pemuda Muslimin Aceh. Ketua organisasi itu, Yulizar Kasma, mengecam dugaan tindakan represif aparat dan meminta Panglima TNI mengusut personel yang terlibat serta memastikan korban dan keluarga memperoleh keadilan. Ia juga menekankan bahwa perbedaan penafsiran tentang pengibaran bendera—yang disebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan terkait kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006—semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan kekerasan. LBH Banda Aceh mendorong pemeriksaan tak hanya terhadap petugas lapangan, tetapi juga komandan dan pimpinan yang mengerahkan pasukan. Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, meminta pihak yang terbukti memberi perintah kekerasan diperiksa melalui pengadilan sipil. Tuntutan itu menegaskan prinsip penting: tanggung jawab tidak boleh berhenti pada pelaksana jika keputusan operasi turut berperan.

Penembakan di Tiro Tewaskan Warga, Desakan Investigasi Menguat

Perdamaian menuntut proses hukum yang terbuka

Aceh telah menjalani masa damai sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, tetapi perdamaian tidak cukup dijaga lewat seruan menahan diri. Ia harus tampak dalam cara aparat menangani ketegangan dan dalam kesediaan institusi membuka proses pemeriksaan saat warga menjadi korban. Yulizar mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat perlu menjadi dasar hubungan aparat dengan warga. Di saat yang sama, Komnas HAM perlu menelusuri bukti dan keterangan secara saksama, sementara TNI harus memeriksa personel yang terlibat dan menjatuhkan sanksi sesuai hukum bila pelanggaran terbukti. Penyelesaian polemik bendera melalui dialog dan jalur hukum juga lebih layak daripada membiarkan warga berhadapan langsung dengan aparat bersenjata. Kesimpulannya, investigasi independen harus berujung pada pertanggungjawaban yang transparan, termasuk di tingkat komando, agar keadilan bagi korban tidak berhenti sebagai janji.

Penembakan di Tiro Tewaskan Warga, Desakan Investigasi Menguat

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!