Dugaan pencemaran menjadi alasan desakan
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah fasilitas produksi makanan yang juga wajib mengelola air buangan agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan warga. Di Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dugaan kegagalan pengelolaan limbah kini memicu desakan agar izin dapur dievaluasi dan, jika pelanggaran terbukti, dicabut. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Daerah Sumatera Utara (PB HIMDA-SU), Sutan Prayogo, menyampaikan desakan itu setelah sidak dan investigasi lapangan pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pokok persoalannya bukan sekadar kelengkapan fasilitas: air buangan yang diduga dialirkan tanpa pengolahan memadai dapat membawa risiko ke parit, tanah, dan sumber air warga. Karena itu, tindakan tegas harus berpijak pada pemeriksaan resmi, bukan hanya pada klaim salah satu pihak.
Temuan IPAL perlu diverifikasi secara teknis
PB HIMDA-SU menyebut air sisa mencuci dan memasak tampak pekat serta berwarna hitam, lalu dialirkan melalui pipa ke parit dan saluran terbuka di permukiman. Tim juga mengaku tidak menemukan perangkap lemak, saringan sampah, maupun unit pengolahan biologis, sementara sampah plastik dan kotoran padat terlihat bercampur di bak penampungan terbuka. Sutan turut menyoroti bak dari pasangan bata dan semen yang, menurut dugaan tim, tidak dilapisi bahan kedap air sehingga berpotensi merembes ke tanah. Rangkaian temuan tersebut membuat kondisi IPAL dapur MBG layak diperiksa, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Pengambilan sampel, pemeriksaan konstruksi, dan penilaian terhadap ketentuan lingkungan diperlukan untuk menguji risiko pencemaran secara objektif.
Dinas diminta turun sebelum izin diputuskan
Sutan meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait turun ke lokasi dan memeriksa sistem IPAL serta kelayakan lingkungan dapur. Permintaan ini tepat sasaran: dinas berwenang perlu menentukan apakah limbah dapur MBG benar dibuang tanpa pengolahan memadai dan apakah fasilitas penampungannya memenuhi persyaratan. PB HIMDA-SU mendesak evaluasi operasional dan meminta izin dapur MBG dicabut apabila pemeriksaan resmi membuktikan pelanggaran yang menjadi dasar tindakan tersebut. Sikap itu lebih kuat bila prosesnya terbuka, hasil pemeriksaan disampaikan, dan pengelola diberi kesempatan menanggapi temuan. Hingga keterangan yang tersedia disusun, tanggapan pengelola dapur, dinas lingkungan hidup, dan instansi pengawas program belum tercantum; konfirmasi mereka diperlukan untuk memastikan kondisi IPAL dan status perizinan.
Perlindungan warga harus menjadi ukuran
Dugaan pencemaran tidak boleh diperlakukan sebagai urusan administratif semata. Jika rembesan terjadi, lingkungan sekitar dan sumber air warga berpotensi terdampak; karena itu, menunggu tanpa pemeriksaan dapat memperpanjang ketidakpastian bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pencabutan izin seharusnya mengikuti bukti teknis dan ketentuan yang berlaku, bukan mendahului proses verifikasi. PB HIMDA-SU menyatakan akan terus mengawal perkara dan siap menyerahkan hasil investigasi beserta bukti pendukung kepada penegak hukum lingkungan apabila penanganan dinilai tidak memadai. Langkah berikutnya semestinya jelas: pemeriksaan lapangan, pengujian sistem pengolahan, lalu keputusan yang disertai penjelasan kepada warga. Program pemenuhan gizi tidak semestinya mengorbankan sanitasi atau keselamatan lingkungan. Kesimpulannya, desakan pencabutan izin di Tandem Hilir patut ditindaklanjuti dengan cepat, tetapi keputusan akhir harus ditentukan oleh temuan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.






