Penyelidikan harus menelusuri rantai komando
Penembakan warga Tiro adalah insiden penggunaan senjata api terhadap warga sipil saat perayaan Maulid Nabi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026, yang menewaskan seorang pemuda dan melukai sejumlah warga. Desakan agar kasus ini diusut kini mengarah bukan hanya kepada personel yang melepaskan tembakan, tetapi juga kepada pihak yang mengerahkan pasukan dan memberi perintah. LBH Banda Aceh meminta Polda Aceh mengambil alih penanganan hukum, sementara Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA) meminta Panglima TNI turun tangan langsung. Keduanya menyoroti pentingnya penyelidikan yang tidak berhenti pada pelaksana di lapangan. Sikap itu tepat: tanpa pemeriksaan atas rantai komando, proses hukum berisiko hanya menghukum pelaku paling bawah dan membiarkan keputusan pengerahan kekuatan luput dari pertanggungjawaban.

Korban dan latar insiden menuntut jawaban
Insiden terjadi ketika warga menggelar kenduri Maulid; dugaan pemicu yang disorot adalah upaya paksa menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan masyarakat. Komnas HAM menyatakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka akibat penembakan di Pidie. JARA menyebut Abzalul Riza, 20 tahun, meninggal setelah mengalami luka tembak, serta sedikitnya 13 hingga 14 warga terluka. Sejumlah korban mendapat perawatan di RSUD Tgk Chik Ditiro, Sigli, dan sebagian disebut dirujuk ke RSUD Zainoel Abidin di Banda Aceh. Perbedaan rincian yang beredar memperkuat kebutuhan verifikasi terbuka, bukan alasan untuk menunda penyelidikan. Bagi warga yang terluka dan keluarga korban meninggal, proses yang lambat berarti ketidakpastian tentang penyebab, tanggung jawab, dan dukungan pemulihan.

Tanggung jawab komando harus dibuktikan secara terbuka
Komnas HAM meminta komandan satuan di Aceh ditegur keras dan, bila perlu, dicopot karena menempatkan personel TNI berhadapan langsung dengan warga dalam situasi damai. Komisi itu juga mendorong pemeriksaan terbuka terhadap komandan lapangan dan anggota yang menembak, pengamanan senjata untuk uji balistik, serta pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan pemerintah dan unsur masyarakat Aceh. Komnas HAM menyatakan akan melakukan investigasi independen, tetapi menegaskan penyelidikannya bukan pengganti kewajiban pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian juga diminta segera melakukan autopsi forensik untuk memastikan penyebab kematian dan menyediakan alat bukti. Rangkaian langkah ini penting agar kesimpulan tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak. Komnas HAM Aceh dan lembaga penegak hukum perlu memastikan hasil pemeriksaan dapat diuji, sementara pihak yang bertanggung jawab tidak dilindungi jabatan.
Pemulihan korban bagian dari keadilan
JARA meminta biaya pengobatan warga yang terluka ditanggung hingga mereka pulih, kerugian masyarakat didata dan diganti berdasarkan verifikasi, serta keluarga korban meninggal menerima restitusi dan santunan sesuai ketentuan hukum. Tuntutan ini bukan tambahan yang bisa dipisahkan dari penyelidikan: pertanggungjawaban harus mencakup pemulihan warga yang menanggung dampak langsung. JARA juga menyatakan akan mengawal perkembangan kasus sampai fakta terungkap dan keadilan bagi korban ditegakkan. Desakan LBH Banda Aceh, JARA, dan Komnas HAM bertemu pada prinsip yang sama: usut penembakan warga secara menyeluruh, buka prosesnya kepada publik, dan periksa tanggung jawab dari lapangan hingga pucuk komando. Kesimpulannya tegas: tanpa penyidikan yang transparan, tindakan terhadap komandan bila terbukti perlu, dan pemulihan bagi korban, kepercayaan warga terhadap institusi negara akan semakin sulit dipulihkan.






