Perkara terhenti, aturan menjadi sorotan
Jarimah liwath adalah perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh, dengan unsur khusus yang harus terbukti agar penegakan hukum dapat dilanjutkan. Karena itu, perkara dugaan liwath yang melibatkan FD, mantan Inspektur Banda Aceh, tidak dapat diteruskan setelah unsur pidana dalam aturan yang digunakan dinilai tidak terpenuhi. Kasus yang turut melibatkan AM ini berawal dari penindakan pada 12 Agustus 2026 dan kini memicu perdebatan yang lebih luas daripada nasib pihak-pihak yang diperiksa: apakah rumusan qanun sudah memadai untuk menangani persoalan yang muncul di masyarakat? Ketua MPU Aceh Faisal Ali, yang dikenal sebagai Lem Faisal, menyampaikan dorongan evaluasi setelah bertemu Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada 16 November 2026. Menurutnya, perkara tersebut menunjukkan keterbatasan rumusan yang berlaku, bukan bukti adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.

Perdebatan berpusat pada definisi dan unsur
Pangkal masalahnya ada pada batas definisi. Lem Faisal menjelaskan bahwa ketentuan qanun saat ini mensyaratkan tindakan memasukkan zakar ke dalam dubur, sedangkan berdasarkan penjelasan yang ia terima, bukti perbuatan tersebut tidak ditemukan dalam perkara FD dan AM. Dengan rumusan demikian, suatu perilaku yang dipersoalkan secara sosial belum tentu dapat dijerat dengan pasal yang ada. Ini bukan alasan untuk mengabaikan proses hukum, melainkan pengingat bahwa penindakan harus berpijak pada unsur tertulis dan bukti yang memenuhi standar aturan. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Muhammad Rizal juga menyebut rumusan Pasal 63 ayat (1) belum mengatur secara konkret perilaku yang menjadi persoalan. Pemko meminta kajian bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait agar ketentuan cukup jelas serta perkara serupa tidak kembali tersendat.
Taruhannya adalah kepastian hukum Aceh bagi masyarakat maupun aparat: aturan yang kabur dapat memunculkan ekspektasi penindakan yang tidak sejalan dengan unsur yang benar-benar bisa dibuktikan.

Dorongan revisi harus menjawab kebutuhan kepastian
Desakan perubahan kini datang dari beberapa pihak, tetapi revisi Qanun Jinayat seharusnya tidak diperlakukan sebagai jawaban otomatis atas satu perkara. Pemko Banda Aceh mendorong kajian ulang jarimah liwath dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Fraksi PKS DPRK Banda Aceh juga meminta evaluasi, bahkan revisi, agar ketentuan lebih jelas dan memberi kepastian dalam penegakan syariat. Ketua MPU Aceh menyatakan perkara FD dan AM perlu menjadi bahan penyempurnaan qanun, sementara ia menegaskan proses yang terhenti bukan akibat campur tangan atau perlindungan dari pemerintah. Perbedaan ini menuntut pembahasan yang cermat: memperluas atau memperjelas rumusan harus disertai batas yang tegas, agar hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang ataupun menimbulkan janji penindakan yang tak dapat dipenuhi.
Langkah berikutnya sudah mulai dibicarakan. Lem Faisal mengatakan MPU akan mengajukan rekomendasi resmi melalui tausiah kepada Pemerintah Aceh dan DPRA. Ia juga menyebut Ketua DPRA menyatakan komitmen membahas penyempurnaan qanun pada 2027, meski komitmen itu belum merupakan keputusan formal MPU.
Penutup: benahi aturan, bukan abaikan proses
Kasus liwath ini memperlihatkan jarak antara harapan publik agar dugaan pelanggaran ditangani dan batas hukum yang harus dipenuhi untuk meneruskan perkara. Ketika unsur pasal tidak terpenuhi, penghentian proses bukan dengan sendirinya bukti keberpihakan; tetapi kejadian itu juga menandakan bahwa rumusan yang dipakai perlu diuji secara terbuka. Kajian atau revisi hanya akan memperkuat kepercayaan jika dilakukan dengan rumusan yang jelas, bukti yang dapat diuji, dan perlindungan terhadap penerapan hukum yang adil serta tidak diskriminatif. Pemerintah, DPRA, MPU, dan ahli hukum perlu menjelaskan apa yang hendak diperjelas dan bagaimana perubahan itu akan bekerja dalam praktik. Kesimpulannya, desakan revisi layak ditindaklanjuti, tetapi ukurannya bukan kerasnya aturan: ukurannya ialah kepastian hukum yang dapat dipahami warga dan diterapkan konsisten oleh aparat.






