Korban dan urgensi penyelidikan
Penembakan di Pidie adalah insiden kekerasan yang terjadi saat kenduri Maulid di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, dan menuntut penyelidikan independen untuk mengungkap bagaimana warga menjadi korban serta siapa yang bertanggung jawab. Pada Rabu, 4 November 2026, seorang pemuda berusia 20 tahun, Abzalul Rizal, meninggal akibat luka tembak; sedikitnya 14 warga lainnya dilaporkan terluka. Insiden berlangsung sekitar pukul 16.00 hingga 17.05 WIB, dan korban luka kini dirawat di dua rumah sakit daerah. Skala korban membuat perkara ini tak boleh berhenti pada penjelasan singkat mengenai kericuhan. Yang diperlukan ialah kronologi yang dapat diuji, bukti yang terjaga, dan perhatian terhadap pemulihan korban. Tanpa proses yang terbuka dan independen, masyarakat berisiko kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum sekaligus pada komitmen menjaga perdamaian.

Bendera, ketegangan, dan konteks Aceh
Menurut informasi awal yang diterima Komnas HAM Aceh, ketegangan bermula ketika warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi kenduri dan aparat TNI datang untuk menurunkannya. Penolakan warga kemudian berkembang menjadi kericuhan, penembakan, dan dugaan pemukulan. Rangkaian ini masih harus diuji melalui keterangan para pihak dan bukti, bukan diperlakukan sebagai kesimpulan final. Sengketa tentang bendera pun tidak boleh menjadi pembenaran bagi kekerasan. Pemuda Muslimin Aceh menyoroti bahwa pengibaran Bulan Bintang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, sebagai bagian dari kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Perbedaan tafsir dengan aturan lain semestinya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum. Dalam wilayah yang telah menempuh jalan damai, respons bersenjata terhadap persoalan politik atau administratif berisiko memperlebar jarak antara warga dan aparat.

Investigasi harus menelusuri rantai komando
Investigasi Komnas HAM menjadi langkah penting karena penyelidikan tidak cukup hanya memeriksa siapa yang berada di lokasi dan menggunakan senjata. Komnas HAM Perwakilan Aceh telah berkoordinasi dengan unsur penegakan HAM serta pemantauan dan penyelidikan di Jakarta untuk menentukan langkah independen. Lembaga itu juga menyatakan akan mengumpulkan bahan dan keterangan, mendalami kronologi, serta memperhatikan penanganan medis dan pemulihan korban. Di sisi lain, LBH Banda Aceh meminta agar pemeriksaan mencakup komandan dan panglima yang mengerahkan pasukan, bukan hanya petugas lapangan. Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyatakan bahwa jika terbukti ada perintah melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian, jajaran terkait harus diperiksa melalui pengadilan sipil. Tuntutan ini menegaskan prinsip penting: kewenangan komando tidak boleh menjadi pelindung dari pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah ujian perdamaian
Panglima TNI juga didesak untuk mengusut personel yang terlibat dan menjatuhkan sanksi sesuai hukum jika pelanggaran terbukti. Namun, komitmen tak cukup diukur dari janji penindakan: penyelidikan perlu independen, proses hukum harus menjangkau seluruh tingkat yang relevan, dan hak korban atas perawatan serta pemulihan mesti dipenuhi. Persoalan pengibaran bendera dapat ditangani melalui dialog dan jalur hukum; aparat bersenjata bukan pengganti pengadilan dalam memutuskan sengketa aturan. Peristiwa di Tiro memperlihatkan betapa cepat ketegangan yang tak dikelola dapat berubah menjadi kehilangan nyawa dan luka bagi warga. Kesimpulannya, investigasi yang transparan dan pemeriksaan terhadap rantai komando bukan tuntutan berlebihan, melainkan syarat minimum agar keadilan bagi korban nyata dan perdamaian Aceh tidak hanya menjadi slogan.







