Legislasi daerah harus berangkat dari kebutuhan
Pembentukan peraturan daerah adalah proses menyusun aturan yang mengikat di tingkat provinsi melalui agenda legislasi terencana, pembahasan, dan penyelarasan dengan kebutuhan hukum serta prioritas pembangunan. Karena itu, kualitas perencanaan sama pentingnya dengan isi setiap rancangan.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menghadiri rapat paripurna DPRD provinsi yang membahas tiga Ranperda Babel sekaligus penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 sebagai dasar perencanaan regulasi tahun berikutnya.
Tiga rancangan yang disampaikan mencakup pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, penyelenggaraan ketenagakerjaan, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Cakupan itu menyentuh sektor penting bagi arah pembangunan daerah. Namun, banyaknya agenda bukan ukuran keberhasilan; rancangan perlu disusun dengan landasan hukum yang jelas dan pembahasan yang cermat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Slamet Iman Santoso, menekankan fungsi Propemperda sebagai instrumen agar pembentukan aturan berjalan terarah, sesuai kebutuhan hukum, dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Kanwil Kemenkum Babel menyatakan siap mendukung tahapan selanjutnya melalui fasilitasi dan pengharmonisasian.
Pengawasan anggaran menguji pelaksanaan
Berbeda dari agenda legislasi, evaluasi kinerja anggaran menilai bagaimana program yang sudah direncanakan dijalankan dan apakah pengelolaannya memenuhi ukuran pelaksanaan. Keduanya sama-sama bagian tata kelola publik, tetapi bekerja pada tahap berbeda: legislasi menentukan kerangka aturan, sedangkan pengawasan anggaran memeriksa mutu pelaksanaan.
Pada Selasa, 3 November 2026, Kanwil Kemenkum Babel menerima tim Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama Inspektorat Jenderal untuk supervisi pelaksanaan anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun anggaran 2026. Kunjungan ini memberi ruang untuk meninjau pelaksanaan anggaran Kanwil Kemenkum dan capaian kinerja bidang AHU.
Pelaksana tugas kepala kantor wilayah, Kaswo, menyampaikan bahwa kegiatan dioptimalkan melalui pengelolaan anggaran yang terukur dan efektif serta diarahkan pada target kinerja. Ia melaporkan capaian IKPA mencapai nilai 100 dan realisasi PNBP layanan Administrasi Hukum Umum sekitar Rp800 juta.
Angka IKPA yang sempurna patut dicatat sebagai capaian, tetapi nilainya paling berguna jika dibaca bersama mutu layanan dan konsistensi pelaksanaan. Supervisi bukan pengganti legislasi: ia menguji tata kelola belanja, sementara pembentukan perda menetapkan aturan yang menjadi pijakan kerja pemerintah daerah.
Dua jalur akuntabilitas, satu tuntutan
Agenda DPRD dan supervisi anggaran memperlihatkan dua jalur akuntabilitas yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Propemperda 2027 membantu menata urutan dan arah pembentukan aturan; supervisi Ditjen AHU dan Inspektorat Jenderal memeriksa pelaksanaan anggaran program hukum pada tahun berjalan. Mencampuradukkan keduanya akan mengaburkan apa yang sedang dinilai.
Tiga Ranperda tersebut masih berada dalam proses pembahasan, sehingga kehadiran Kanwil Kemenkum sebagai pendukung fasilitasi dan harmonisasi menjadi relevan. Sementara itu, capaian IKPA 100 dan realisasi PNBP sekitar Rp800 juta merupakan laporan kinerja anggaran dan layanan AHU, bukan ukuran langsung mutu rancangan peraturan.
Ukuran tata kelola yang baik tidak berhenti pada daftar rancangan atau skor pelaksanaan. Daerah memerlukan regulasi yang disusun terarah, sekaligus pengelolaan anggaran yang tertib dan terukur. Kesimpulannya, Babel memiliki agenda hukum di dua sisi—menyiapkan aturan untuk tahun mendatang dan menjaga pelaksanaan program tahun ini—dan keduanya perlu dipertanggungjawabkan dengan ukuran yang sesuai.
