Evaluasi untuk menutup celah pengawasan
Pengawasan notaris adalah rangkaian pemeriksaan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memastikan notaris menjalankan kewajiban secara patuh, profesional, dan sesuai aturan hukum. Karena itu, evaluasi kebijakan bukan urusan administratif semata: mutu pengawasan ikut menentukan seberapa besar masyarakat dapat mengandalkan dokumen dan layanan hukum.
Kanwil Kemenkum Sumsel membahas evaluasi kebijakan pengawasan notaris dalam Diskusi Strategi Kebijakan 2026 yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta secara daring pada Kamis, 5 November 2026. Fokusnya adalah efektivitas tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris di daerah. Forum bertema evaluasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menjadi ruang untuk memeriksa pelaksanaan aturan sekaligus mengidentifikasi persoalan di lapangan. Langkah ini tepat, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut, bukan oleh diskusi semata.
Kapasitas menentukan kualitas pengawasan
Daftar kendala yang dibahas menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada rumusan aturan. Keterbatasan SDM pengawasan notaris dan anggaran berjalan beriringan dengan kurangnya sarana-prasarana, pembagian kewenangan, pengelolaan protokol notaris, serta kompetensi anggota majelis. Jika kapasitas personel terbatas, pengawasan berisiko tidak konsisten; jika kewenangan dan dukungan kerja tidak jelas, tindak lanjut terhadap masalah pun dapat tersendat. Ini bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terjadi, melainkan risiko kelembagaan yang perlu dijawab secara terukur.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menekankan bahwa evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas tugas majelis dan menjadi dasar rekomendasi perbaikan. Penekanan itu penting: menambah atau memperjelas aturan tanpa memperkuat kemampuan pelaksana berisiko menghasilkan standar di atas kertas yang sulit diterapkan secara seragam.
Dampak langsung bagi warga
Bagi warga, mutu pengawasan terasa ketika layanan notaris berjalan tertib, profesional, dan memberi kepastian hukum. Pengawasan yang lemah dapat mengurangi kepercayaan terhadap proses dan dokumen hukum, sedangkan pengawasan yang akuntabel membantu masyarakat memahami bahwa profesi tersebut memiliki mekanisme pembinaan dan pemeriksaan. Karena itu, agenda ini menyangkut kualitas layanan hukum Sumsel, bukan hanya tata kerja internal pemerintah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, menyatakan bahwa pengawasan harus ditopang kelembagaan kuat, SDM kompeten, dan regulasi yang menyesuaikan kebutuhan lapangan; masukan forum diharapkan memperbaiki sistem agar lebih profesional, akuntabel, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Arah tersebut sejalan dengan tujuan evaluasi: memperkuat kepatuhan dan profesionalisme agar pelayanan hukum lebih dapat diandalkan.
Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut
Hasil evaluasi diharapkan menjadi landasan rekomendasi perbaikan kebijakan dan bahan pembelajaran bagi Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, profesional, serta berorientasi pada kepastian hukum. Itu adalah langkah awal, bukan hasil akhir. Tantangan berikutnya ialah menerjemahkan masukan menjadi prioritas yang jelas: memperkuat kompetensi anggota, merapikan pembagian kewenangan, memperbaiki pengelolaan protokol, dan memastikan dukungan anggaran serta sarana tersedia sesuai kebutuhan.
Tanpa tindak lanjut yang bisa dinilai, evaluasi kebijakan notaris berisiko menjadi catatan rapat tanpa perubahan bagi warga. Pengawasan notaris Sumsel akan lebih bermakna jika rekomendasi menghasilkan standar pelaksanaan yang seragam dan kapasitas yang memadai. Kesimpulannya, pembenahan aturan perlu berjalan bersama penguatan orang dan sumber daya; dari kombinasi itulah kepatuhan, profesionalisme, dan kualitas pelayanan hukum dapat meningkat.
