Korupsi Proyek Maluku: Sinyal Kegagalan Pengawasan Lintas Sektor
Penyidikan infrastruktur di Maluku Utara adalah rangkaian proses penegakan hukum terhadap proyek-proyek fisik dan pengelolaan anggaran yang diduga menyimpang, mulai dari pembangunan jalan usaha tani, bendungan pengendali banjir hingga fasilitas kesehatan, yang keseluruhannya mengindikasikan penyelewengan dana publik dan lemahnya audit anggaran daerah sehingga merugikan akses layanan dasar masyarakat di berbagai sektor penting. Fenomena yang sekarang muncul bukan lagi kasus tunggal, melainkan pola: proyek pertanian, pengelolaan sungai, pendidikan, dan kesehatan sama-sama terseret masalah. Ini menunjukkan bahwa korupsi proyek Maluku bukan sekadar soal oknum, tetapi cermin kegagalan sistem pengawasan dan transparansi. Ketika empat proyek besar sekaligus masuk radar aparat dan kelompok masyarakat sipil, pesan yang muncul jelas: tata kelola anggaran daerah di Maluku dan Maluku Utara sedang sakit, dan pembiaran hanya akan mengorbankan pelayanan publik bagi warga biasa.
Jalan Usaha Tani dan Sabo Dam: Infrastruktur Fisik, Masalah Struktural
Kasus pertama yang kini disorot adalah proyek jalan usaha tani milik Dinas Pertanian Maluku Utara di Desa Galala, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Papan informasinya mencantumkan panjang pekerjaan 3 kilometer dengan sumber dana dari APBD Provinsi Maluku Utara, namun tidak menyertakan nilai anggaran proyek sama sekali. Ketika proyek dikerjakan secara swakelola tanpa proses tender dan material diambil dari galian C, pertanyaan tentang transparansi dan kepatuhan aturan muncul secara otomatis. Pelaksana Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara menegaskan, "Kami lidik dan akan menerjunkan tim ke lapangan untuk memeriksa." Di Ternate Selatan, proyek Sabo Dam di Kelurahan Sasa yang dikelola Balai Wilayah Sungai Maluku Utara bersumber dari APBN 2026 dengan nilai Rp24.616.463.000,00 dan dikerjakan oleh PT Indah Jaya Karya Abadi. Dugaan penggunaan material ilegal dari galian C kembali memperlihatkan pola serupa: proyek besar, dana besar, tetapi kepatuhan hukum terhadap sumber material dipertanyakan. Ketika aparat menyatakan akan turun menyelidiki Proyek Sabo Dam, publik berhak mempertanyakan mengapa pengawasan internal tidak menghentikan praktik ini sejak awal.
Dunia Pendidikan dan Honorer Rp17 Miliar: Celah di Audit Anggaran Daerah
Di sektor pendidikan, masalah bukan datang dari beton dan aspal, melainkan dari laporan keuangan dan pembayaran honorer. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam sebuah LSM melakukan demonstrasi di depan kantor kejaksaan tinggi, menuntut penyelidikan dugaan penyimpangan pembayaran anggaran honorer tahun 2025 senilai Rp17 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Mereka juga menyoroti pembayaran honorarium penjaga taman cagar budaya dan kelebihan pembayaran makan minum di sejumlah SLB. Tuntutan itu jelas: jangan biarkan penyelewengan dana publik merajalela di dinas pendidikan, dan audit anggaran daerah harus diikuti dengan tindakan hukum, bukan hanya laporan formal. Di sini terlihat bahwa bahkan anggaran yang mestinya menjamin gaji guru tidak tetap dan layanan pendidikan bagi kelompok rentan pun rawan diselewengkan. Ketika LSM mengancam akan membuat laporan resmi jika tuntutan diabaikan, itu adalah reaksi terhadap pola lama: temuan BPK ada, tetapi tindak lanjut penegakan hukum sering lemah atau tertunda. Pendidikan menjadi korban ganda, bukan saja dari minimnya fasilitas, tetapi juga dari tata kelola anggaran yang amburadul.
Rumah Sakit Pratama FAM Dofa: Janji Kesehatan Publik yang Mandek
Potret paling telanjang dari penyelewengan dana publik muncul di proyek Rumah Sakit Pratama FAM Dofa di Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Proyek ini dibiayai Dana Alokasi Khusus 2023 dengan anggaran Rp43,8 miliar, namun hingga kini rumah sakit tersebut belum beroperasi secara efektif. Artinya, dana negara telah mengalir dalam jumlah besar, tetapi akses layanan kesehatan yang dijanjikan belum dinikmati masyarakat sekitar maupun warga Kepulauan Sula. Praktisi hukum setempat menilai penyelidikan Polda Maluku Utara atas dugaan korupsi proyek ini "terkesan jalan di tempat", meski surat perintah penyelidikan telah diterbitkan sejak lama. Kondisi fasilitas yang disebut belum memadai memperkuat kecurigaan bahwa pelaksanaan proyek tidak sejalan dengan perencanaan dan ketentuan penggunaan anggaran. Ketika proyek kesehatan publik sebesar ini mandek, yang dikorbankan adalah warga yang membutuhkan layanan dasar, dari ibu hamil hingga pasien kronis. Seruan agar Polda Maluku Utara mempercepat penanganan perkara menunjukkan frustrasi tajam atas penyidikan infrastruktur yang lambat dan tidak berujung pada kepastian hukum.
Dari Jalan Tani ke Rumah Sakit: Saatnya Reformasi Pengawasan, Bukan Sekadar Penyidikan
Jika empat kasus ini dilihat bersama—jalan usaha tani, Sabo Dam, anggaran honorer pendidikan, dan RSP FAM Dofa—terlihat jelas bahwa masalah utama bukan hanya korupsi proyek Maluku sebagai aksi individu, melainkan lemahnya ekosistem pengawasan anggaran daerah dan penegakan aturan di banyak lini. Proyek fisik diserahkan ke skema swakelola tanpa transparansi, material berasal dari sumber yang diduga ilegal, laporan BPK tentang ketidakwajaran belanja tidak segera memicu proses hukum yang tegas, dan penyidikan bernilai puluhan miliar berjalan lambat. Konsekuensinya nyata bagi warga: petani tidak mendapat akses jalan tani yang dikerjakan secara tertib, masyarakat pesisir tidak pasti apakah Sabo Dam dibangun dengan standar yang aman, guru honorer dan siswa SLB terjebak dalam ketidakjelasan anggaran, dan pasien di Kepulauan Sula menatap bangunan rumah sakit yang belum benar-benar berfungsi. Jika aparat penegak hukum hanya sibuk membuka "kran penyidikan" tanpa membenahi sistem audit, transparansi, dan akuntabilitas, pola penyelewengan dana publik akan terus berulang. Kesimpulannya, momentum serangkaian kasus ini semestinya dipakai untuk membangun reformasi pengawasan lintas sektor: mewajibkan transparansi detail anggaran di setiap proyek, memperkuat tindak lanjut temuan audit, dan memastikan penyidikan infrastruktur berujung pada putusan dan perbaikan kebijakan. Tanpa itu, Maluku dan Maluku Utara akan terus menjadi etalase bagaimana dana publik dapat hilang di antara papan proyek yang kosong angka dan bangunan kesehatan yang kosong pelayanan.
