Kenaikan kelas harus mencerminkan kesiapan
Kebijakan tidak naik kelas adalah aturan yang memungkinkan sekolah menahan siswa di tingkat yang sama apabila capaian akademik atau perkembangan karakternya belum memenuhi kriteria untuk melanjutkan. Pemerintah berencana menerapkannya kembali mulai tahun ajaran 2027/2028, dengan keputusan promosi kelas siswa mempertimbangkan lebih dari sekadar perpindahan otomatis ke tingkat berikutnya. Rencana ini muncul setelah guru menyoroti kenaikan kelas otomatis; pendekatan sebelumnya yang menekankan proses dan pendampingan juga memunculkan anggapan bahwa semua siswa pasti naik. Menurut saya, mengembalikan pilihan untuk tidak meluluskan siswa dapat membantu menjaga standar belajar, tetapi hanya jika penilaian dilakukan secara adil dan disertai bantuan nyata. Mengulang kelas bukan solusi dengan sendirinya. Tanpa diagnosis kesulitan dan dukungan yang tepat, kebijakan berisiko menghukum siswa tanpa memperbaiki proses belajar mereka.
Dukungan dari sekolah dan pelajar DBL
Sejumlah partisipan Honda DBL with Kopi Good Day 2026 Jakarta menyambut positif rencana tersebut. Maria Nikkita Mega Melati, manajer sekaligus guru Sejarah SMA Gonzaga Jakarta, mengatakan sekolahnya tetap menjalankan kebijakan tidak naik kelas meski pernah ada aturan kenaikan otomatis. Ia menilai tuntutan menjaga nilai tetap penting bagi siswa yang sibuk bermain basket. Pandangan serupa datang dari Paschalis Cahya Irawan, guru Sosiologi dan manajer Kolese Kanisius Jakarta. Sekolahnya masih dapat menetapkan siswa tidak naik kelas jika standar akademik belum terpenuhi, sembari memberi pilihan mengulang atau mengejar ketertinggalan. Alfiansyah Bagas Aditya, pemain SMA Pangudi Luhur Jakarta, juga menekankan pentingnya menyeimbangkan basket dan sekolah: “Akademik itu juga penting untuk kuliah nanti. Jadi, enggak cuma basket, tapi akademiknya juga harus diutamakan soalnya buat masa depan juga.” Suara mereka menegaskan bahwa tanggung jawab belajar tak berhenti di luar lapangan.
Standar perlu dibarengi pendampingan
Pengalaman sekolah-sekolah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak naik kelas dapat menjaga akuntabilitas, tetapi keberhasilannya bergantung pada cara sekolah mencegah siswa tertinggal. Di Gonzaga, siswa yang memerlukan waktu tambahan mendapat pendampingan agar tetap dapat mengikuti pembelajaran. Bagi pelajar, konsekuensinya lebih luas daripada mengulang satu tingkat: kesempatan mengikuti kegiatan tertentu juga dapat terdampak. DBL Indonesia, misalnya, tidak mengizinkan siswa yang tidak naik kelas mengikuti kompetisi, sehingga prestasi olahraga berjalan beriringan dengan kewajiban akademik. Aturan seperti ini dapat mendorong atlet muda menjaga keseimbangan, tetapi sekolah dan pemerintah tetap perlu membedakan siswa yang membutuhkan dukungan dari siswa yang sengaja mengabaikan tanggung jawab. Penilaian yang transparan, komunikasi dengan keluarga, serta kesempatan mengejar ketertinggalan seharusnya menjadi bagian kebijakan—bukan tambahan setelah siswa gagal.
Kesimpulannya, jangan jadikan mengulang sebagai tujuan
Rencana yang diumumkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menetapkan tahun ajaran 2027/2028 sebagai waktu mulai penerapan kebijakan tidak otomatis naik kelas. Sementara itu, rangkaian Honda DBL with Kopi Good Day 2026–2027 mencakup 31 kota di 22 provinsi, memperlihatkan luasnya konteks tempat keseimbangan sekolah dan kegiatan siswa dibicarakan. Dalam kompetisi tersebut, DBL Indonesia juga akan menjaring student-athlete terbaik dari tiap kota untuk memperebutkan tiket DBL Indonesia All-Star melalui DBL Camp. Kebijakan ini layak dipandang sebagai alat untuk memastikan kesiapan belajar, bukan hukuman yang berdiri sendiri. Pemerintah perlu memastikan sekolah memiliki ukuran penilaian yang jelas dan dukungan bagi siswa yang tertinggal. Jika tidak, siswa tidak naik kelas hanya akan menjadi label; jika dijalankan dengan pendampingan, keputusan itu bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki fondasi belajar sebelum melangkah maju.
