Penyadapan ilegal dan jangkauan sasarannya
Penyadapan ilegal adalah pengumpulan atau pemantauan komunikasi tanpa dasar dan prosedur hukum yang sah, sehingga melanggar privasi sekaligus membuka peluang penyalahgunaan informasi. Dugaan perkara yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri ini menjadi sorotan setelah penyidik mengungkap jangkauan sasaran yang disebut melampaui Presiden Prabowo Subianto. Nomor telepon yang diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) mencakup tokoh politik, petinggi media dan jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, LSM, serta kalangan pengusaha.
Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan LIMS tanpa prosedur hukum dan verifikasi yang semestinya. Persoalannya bukan sekadar luasnya sasaran penyadapan, melainkan dugaan bahwa perangkat yang dirancang untuk kepentingan penegakan hukum digunakan di luar batas kewenangan. Ketika kepala negara, media, masyarakat sipil, dan pelaku usaha disebut berada dalam lingkup yang sama, penjelasan terbuka tentang dasar pemilihan nomor dan siapa yang mengakses sistem menjadi tuntutan yang tak bisa ditunda.
Penyidikan harus menelusuri jejak data
Perkara ini telah menyeret empat perwira tinggi sebagai tersangka: Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan, dalam penetapan terbaru yang diberitakan, Irjen Slamet Uliandi. Penyidik juga mengamankan telepon seluler, tablet, dan media penyimpanan digital serta memeriksa saksi ahli. Langkah berikutnya seharusnya menjawab pertanyaan yang lebih luas daripada siapa yang menjalankan penyadapan secara teknis: siapa yang memerintahkannya, siapa yang membuka akses, dan siapa yang menerima data hasil penyadapan.
Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengingatkan bahwa pelaksana teknis belum tentu satu-satunya pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang terkumpul. Ia mendorong penyidik menelusuri pihak yang diduga memanfaatkan data apabila informasi itu digunakan untuk menekan seseorang. Arah pemeriksaan terhadap perangkat elektronik dan komunikasi para pihak karena itu penting: penyidikan yang berhenti pada operator berisiko membiarkan pengguna atau pemberi perintah tetap tersembunyi. Motif perkara belum dipastikan dan harus menunggu hasil penyidikan.
Risiko saling sandera elite
Data komunikasi pribadi dapat berubah menjadi alat tawar-menawar ketika jatuh ke tangan pihak yang ingin menekan target. Dalam politik, potensi itu melampaui pelanggaran privasi: informasi sensitif bisa dipakai untuk memaksa seseorang patuh atau memengaruhi keputusan. Karena itu, dugaan saling sandera elite bukan risiko pinggiran, melainkan salah satu kemungkinan yang harus diuji lewat bukti, bukan diasumsikan sebagai motif yang telah terbukti.
Hasto Kristiyanto menilai penyadapan tidak boleh dipandang semata sebagai penyalahgunaan kewenangan karena berpotensi menjadi instrumen kriminalisasi. Sementara itu, sumber materi perkara memperingatkan bahwa saling sandera berbasis informasi sensitif dapat memicu ketidakpercayaan antarelite dan lembaga negara, lalu menghambat kerja pemerintahan. Kekhawatiran ini masuk akal: ketika informasi pribadi menjadi senjata politik, hubungan antarpejabat bergeser dari pertanggungjawaban publik ke ancaman timbal balik. Maka, penyidikan harus memastikan apakah data pernah dipakai untuk menekan siapa pun, sekaligus mengungkap alur penerimaannya.
Ukuran keberhasilan: mengungkap seluruh rantai
Pengungkapan para tersangka merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Penyidik perlu menyusun jejak utuh dari nomor yang dimasukkan ke LIMS, pihak yang memberi perintah, orang yang mengakses sistem, hingga siapa pun yang menerima atau menggunakan hasilnya. Pemeriksaan perangkat dan komunikasi dapat membantu menjawab rangkaian itu, sebagaimana didorong dalam materi perkara. Tanpa menelusuri penggunaan data, publik hanya akan mengetahui siapa yang menjalankan alat, bukan apakah informasi hasil pengawasan dipakai untuk kepentingan lain.
Kesimpulannya, luasnya dugaan sasaran penyadapan menuntut penyidikan yang sama luasnya. Perlindungan privasi dan integritas lembaga penegak hukum bergantung pada keterbukaan tentang dasar tindakan, akses sistem, pemberi perintah, serta penerima data. Mengungkap pihak yang diduga memakai informasi untuk menekan seseorang bukan tambahan bagi perkara ini; itu bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan berubah menjadi pola saling sandera elite.
