Kekurangan penerimaan menumpuk di penghujung tahun
Target pendapatan APBN adalah jumlah penerimaan negara yang direncanakan pemerintah untuk membiayai belanja dan menjaga keseimbangan fiskal selama satu tahun anggaran. Untuk mencapainya, pemerintah kini menghadapi tenggat yang sempit: Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan lebih dari Rp600 triliun masih harus dihimpun pada November dan Desember. Besarnya kebutuhan dalam waktu dua bulan membuat pencapaian target pendapatan menjadi ujian utama bagi APBN 2026.
Suahasil melaporkan kinerja APBN hingga Oktober 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa, 3 November. Ia menyebut kinerja pemerintah dan belanja negara secara umum masih berada di jalur yang sesuai target. Namun, klaim “on track” tidak menghapus tekanan di sisi penerimaan: angka lebih dari Rp600 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan menuntut realisasi akhir tahun yang kuat, bukan sekadar mempertahankan laju saat ini.
Target besar, waktu semakin pendek
Dalam postur APBN 2026, target pendapatan negara tercatat Rp3.153,6 triliun, sedangkan belanja ditetapkan Rp3.842,7 triliun. Kesenjangan antara rencana penerimaan dan belanja sudah menjadi bagian dari rancangan anggaran; tantangannya sekarang adalah memastikan penerimaan negara 2026 mendekati sasaran, agar tekanan pada pembiayaan defisit tidak bertambah. Suahasil menyampaikan bahwa lebih dari Rp600 triliun harus dikumpulkan pada November-Desember. Itu merupakan tenggat yang menempatkan kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan di bawah pengawasan ketat.
Pemerintah juga masih memiliki sekitar Rp990 triliun belanja yang akan direalisasikan. Karena penyerapan anggaran biasanya meningkat menjelang akhir tahun, dua agenda besar—mengumpulkan penerimaan dan membelanjakan sisa anggaran—berjalan bersamaan. Instruksi Presiden Prabowo agar kementerian dan lembaga mempercepat penyerapan menambah urgensi, tetapi akselerasi belanja tidak boleh mengalahkan kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan percepatan tetap terkait dengan keluaran yang direncanakan, bukan hanya mengejar angka realisasi.
Efisiensi harus berjalan bersama percepatan
Suahasil menegaskan bahwa pendapatan tetap diupayakan, sementara belanja terus diefisienkan. Sikap ini tepat: ketika penerimaan belum sepenuhnya terkumpul, mempercepat pengeluaran tanpa disiplin berisiko memperlebar tekanan fiskal. Ia meminta kementerian dan lembaga menjaga tata kelola dan memastikan belanja sesuai target keluaran, sekalipun realisasi biasanya “ngegas” pada akhir tahun.
Laporan lain menyebut ruang belanja yang masih tersedia hingga akhir tahun diperkirakan sekitar Rp900 triliun, sementara alokasi belanja APBN 2026 berjumlah Rp3.842,7 triliun. Perbedaan angka ruang belanja ini dari perkiraan sekitar Rp990 triliun yang disampaikan Suahasil menunjukkan bahwa angka sisa realisasi perlu dibaca sesuai konteks dan waktu pelaporan, bukan dicampuradukkan. Apa pun angka akhirnya, pesan kebijakannya sama: percepatan perlu disertai efisiensi dan akuntabilitas.
Ujian kredibilitas APBN
Mengejar lebih dari Rp600 triliun dalam dua bulan bukan sekadar soal menutup target di atas kertas. Ini menguji apakah pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan tanpa mengendurkan disiplin pengeluaran. Suahasil telah membawa laporan kinerja APBN kepada Presiden Prabowo; langkah berikutnya adalah memastikan upaya penerimaan dan belanja akhir tahun berjalan selaras, terukur, serta tetap berpegang pada tata kelola yang baik.
Kesimpulannya, target pendapatan APBN kini menghadapi tekanan waktu yang nyata. Pemerintah menyatakan kinerja masih sesuai jalur, tetapi capaian lebih dari Rp600 triliun pada November-Desember akan menjadi penentu apakah optimisme itu didukung hasil. Percepatan belanja tidak boleh menjadi pengalih perhatian: keberhasilan APBN 2026 bergantung pada penerimaan yang dikejar dengan serius dan setiap rupiah belanja yang digunakan secara efisien.
