Honor yang menyusut menjadi tanda bahaya
Honor guru PAUD adalah insentif yang diterima pendidik pendidikan anak usia dini, dan di Kulonprogo sebagian pembayarannya bergantung pada anggaran kalurahan. Ketika dana desa berkurang, penghasilan pendidik ikut tertekan—dengan akibat yang tak boleh dianggap sekadar penyesuaian administrasi.
Sepanjang 2026, pemangkasan anggaran berdampak pada pembayaran honor di seluruh kalurahan Kulonprogo. Ketua Himpaudi Kulonprogo Irnawati menyebut sebagian guru yang sebelumnya menerima Rp500.000 kini memperoleh Rp400.000; ada pula yang menerima Rp300.000, bahkan hanya Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan. Angka terendah itu bukan landasan yang layak untuk menuntut pengabdian tanpa batas. Jika pendidik harus terus bertahan dalam kondisi demikian, layanan bagi anak berisiko ikut menanggung dampaknya.
Penyesuaian anggaran tak menyelesaikan persoalan
Sejumlah kalurahan berusaha mencari sumber pendapatan alternatif. Ada pula yang membagi porsi penerima atau menyesuaikan nilai insentif agar pembayaran tetap berjalan. Namun, langkah itu belum mencegah turunnya honor. Ketua Paguyuban Lurah Seluruh Kulonprogo, Danang Subiantoro, membenarkan dampak tersebut dan menyebut ada kalurahan yang memangkas honor sampai 50 persen karena banyaknya lembaga PAUD.
Upaya lokal patut dihargai, tetapi tidak bisa menggantikan kepastian pembiayaan. Beban untuk menutup kekurangan tidak semestinya terus dilemparkan kepada kalurahan, apalagi kepada guru yang penghasilannya sudah merosot. Bila efisiensi anggaran pusat berlanjut tahun depan, sebagaimana dikhawatirkan, tanpa sumber pendanaan yang lebih jelas, ketidakpastian ini dapat menjadi keadaan berkepanjangan. Pemerintah perlu membuka ruang penyelesaian yang menjaga pembayaran honor sekaligus memberi kalurahan kepastian tentang dukungan anggaran.
Kesejahteraan guru adalah bagian dari mutu PAUD
Kesejahteraan guru PAUD bukan urusan terpisah dari kualitas belajar. Pendidik mendampingi tumbuh kembang anak dan membantu menanamkan karakter pada masa awal kehidupan. Ketika penghasilan tak sebanding dengan tanggung jawab, risiko kelelahan, berkurangnya tenaga pendidik, atau terganggunya kesinambungan layanan patut diperhitungkan. Itu bukan kepastian bahwa layanan akan runtuh, tetapi merupakan risiko yang perlu dicegah sebelum keluarga dan anak merasakan akibatnya.
Sorotan terhadap kesejahteraan pendidik juga muncul dalam konferensi IGTKI-PGRI Provinsi Bali pada 5 November 2026. Bunda PAUD Bali Putri Suastini Koster menyatakan perhatian terhadap kesejahteraan guru TK perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, sementara konferensi tersebut mengangkat penguatan profesionalisme dan keadilan bagi guru. Pesannya relevan: tuntutan peningkatan mutu akan timpang bila guru diminta terus memberikan pendidikan terbaik tanpa dukungan yang memadai.
Perlu kepastian pembiayaan dan pengakuan profesi
Penyelesaian perlu bergerak pada dua jalur: memastikan pembiayaan honor tidak bergantung pada kemampuan tiap kalurahan semata, dan memperjelas pengakuan terhadap status pendidik PAUD. Irnawati mendorong regulasi yang memberi guru PAUD kedudukan lebih jelas serta membuka akses ke sertifikasi dan tunjangan profesi guru. Langkah itu bukan jawaban seketika atas kekurangan anggaran, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan dan perlindungan profesi.
Pengurangan dana desa telah menunjukkan betapa rentannya layanan PAUD ketika honor pendidiknya bertumpu pada anggaran lokal yang menyusut. Angka Rp50.000 per bulan seharusnya menjadi peringatan, bukan keadaan yang dinormalisasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menjaga agar penyesuaian fiskal tidak dibayar dengan ketidakpastian hidup guru dan terputusnya layanan bagi anak. Keberlangsungan pendidikan anak usia dini bergantung pula pada keberanian memastikan orang-orang yang menjalankannya mendapat dukungan yang layak.
