Sekolah Ramah Anak Dimulai dari Penguatan Guru PAUD
Peran guru PAUD dalam mewujudkan sekolah ramah anak adalah upaya penguatan kapasitas pendidik anak usia dini agar mampu membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada hak anak, sehingga mendukung perkembangan holistik baik dari sisi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional secara terpadu dan berkelanjutan. Di titik ini, penguatan guru PAUD bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi perubahan cara pandang terhadap anak sebagai subjek yang harus dilindungi, didengar, dan dihargai. Tanpa guru yang memahami hak anak dan menghargai keberagaman, gagasan sekolah ramah anak akan berhenti sebagai slogan. Pendekatan ini menuntut komitmen politik pemerintah daerah sekaligus organisasi pendukung PAUD, sehingga kapasitas pendidik anak menjadi prioritas dalam setiap program PAUD daerah.
Banjarmasin: Pelatihan Berbasis Hak Anak sebagai Langkah Strategis
Banjarmasin memberi contoh tegas bahwa sekolah ramah anak tidak lahir dari kebijakan di atas kertas, melainkan dari ruang kelas yang dihidupkan guru. Pemerintah kota bersama Bunda PAUD memperkuat peran guru untuk mewujudkan program sekolah ramah anak melalui sinergi penguatan budaya sekolah aman, nyaman, dan inklusif. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, digelar pelatihan bagi guru PAUD se-kota sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas pendidik anak agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak sejak usia dini. Di sini, guru diposisikan sebagai motor penggerak perubahan lanskap pendidikan anak usia dini, bukan sekadar pelaksana kurikulum. Penekanan pada pendidikan inklusif yang memberi ruang sama bagi semua anak, tanpa diskriminasi latar belakang maupun kondisi, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan anak usia dini dipahami sebagai soal keadilan, bukan hanya soal metode belajar.
Pekalongan: Praktik Baik dan Program PAUD Daerah yang Menginspirasi
Jika Banjarmasin menonjol lewat penguatan guru berbasis hak anak, Pekalongan menunjukkan bagaimana program PAUD daerah dapat mengangkat kualitas layanan sekaligus menguatkan guru di tingkat satuan. Dalam Rapat Koordinasi Pokja Bunda PAUD tingkat provinsi, Bunda PAUD Kota Pekalongan memaparkan praktik baik yang mengantarkan daerahnya meraih apresiasi nasional. Program seperti Dolan PAUD, Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, dan Kampung WAJAR bukan hanya inovasi seremonial, melainkan instrumen peningkatan akses dan mutu layanan PAUD melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum ini, para Bunda PAUD dari berbagai daerah saling berbagi strategi dalam meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Pernyataan Inggit Soraya bahwa kegiatan rakor menjadi sarana bertukar informasi yang bisa disesuaikan dengan kondisi lokal menegaskan pentingnya jejaring antar daerah dalam menguatkan kapasitas pendidik anak, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Mengapa Kolaborasi Daerah dan Bunda PAUD Menjadi Kunci
Polanya mulai terlihat jelas: ketika pemerintah daerah dan Bunda PAUD bersinergi, penguatan guru PAUD berubah dari proyek teknis menjadi gerakan pendidikan anak usia dini. Di Banjarmasin, pemerintah kota dan Bunda PAUD menyatakan komitmen bersama untuk mengimplementasikan konvensi hak anak dan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Di Pekalongan, sinergi ditunjukkan lewat program unggulan yang dirancang dalam kerangka peningkatan akses dan mutu layanan PAUD serta diperkuat dengan rakor lintas daerah. Kolaborasi seperti ini memastikan kapasitas pendidik anak meningkat secara sistematis: guru dibekali perspektif hak anak, praktik inklusif, dan dukungan kebijakan; sementara Bunda PAUD memegang peran sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik lapangan. Tanpa kolaborasi, guru akan kesulitan mempraktikkan sekolah ramah anak karena terkendala kultur sekolah dan minimnya dukungan sistemik. Dengan kolaborasi, sekolah ramah anak menjadi visi bersama yang dihidupi di ruang belajar.
Kesimpulan: Sekolah Ramah Anak Bukan Lagi Pilihan, Melainkan Keharusan
Penguatan guru PAUD dan penciptaan sekolah ramah anak harus dibaca sebagai keharusan moral dan pendidikan, bukan tren kebijakan. Banjarmasin memilih jalur pelatihan berbasis hak anak untuk mengubah cara pandang guru terhadap anak sebagai subjek yang berhak dilindungi, didengar, dan dihargai. Pekalongan menegaskan bahwa program PAUD daerah yang inovatif dapat meningkatkan mutu sekaligus mendapat pengakuan nasional ketika didukung kolaborasi solid antar pemangku kepentingan. Praktik baik dari kedua daerah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan anak usia dini bertumpu pada kapasitas pendidik anak yang terus diperkuat, dan pada sekolah yang sungguh-sungguh aman, nyaman, inklusif. Jika daerah lain memilih untuk belajar, menyesuaikan, dan mengembangkan model serupa sesuai konteks masing-masing, sekolah ramah anak akan bergeser dari slogan menjadi standar layanan pendidikan anak usia dini. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu menguatkan guru PAUD, tetapi seberapa cepat kita berani menjadikannya agenda utama.
