Honor kecil, dampak besar
Honor guru PAUD adalah insentif yang diterima pendidik pendidikan anak usia dini, dan di Kulonprogo kini sebagian nilainya merosot setelah anggaran kalurahan berkurang. Persoalan ini bukan sekadar penyesuaian pos belanja: ketika pendidik hanya menerima Rp50.000 sebulan, kesejahteraan mereka menjadi tanda tanya serius bagi layanan yang menjadi fondasi tumbuh kembang anak. Ketua Himpaudi Kulonprogo, Irnawati, menyampaikan pada Kamis, 5 November 2026, bahwa berkurangnya dana desa memicu penurunan insentif bulanan guru PAUD. Sebagian guru yang sebelumnya menerima Rp500.000 kini mendapat Rp400.000; ada pula yang menerima Rp300.000, bahkan hanya Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan. Besaran tersebut memperlihatkan betapa rentannya honor guru PAUD ketika bergantung pada anggaran kalurahan.
Efisiensi anggaran merambat ke ruang kelas
Dampak pengurangan dana desa Kulonprogo dirasakan sepanjang 2026, dan para pendidik khawatir tekanannya berlanjut tahun depan seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ketua Paguyuban Lurah Seluruh Kulonprogo, Danang Subiantoro, membenarkan bahwa pembayaran honor guru PAUD terdampak di seluruh kalurahan. Tidak ada wilayah yang mampu mempertahankan besaran honor seperti sebelumnya; di sejumlah kalurahan, pemotongan bahkan mencapai 50 persen karena banyaknya lembaga PAUD. Kalurahan berusaha mencari sumber pendapatan alternatif sesuai kemampuan wilayah, sementara sebagian menyesuaikan jumlah penerima atau besaran insentif. Langkah ini menunjukkan upaya menjaga pembayaran tetap berjalan, tetapi tidak menghilangkan akibat pemangkasan bagi pendidik. Menggantungkan penghargaan atas kerja penting pada ruang fiskal lokal yang terbatas membuat penghasilan guru rentan berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya.
Kesejahteraan pendidik adalah bagian dari mutu
Pendidikan usia dini menuntut kesabaran, ketulusan, dan tanggung jawab untuk mendampingi perkembangan anak. Bunda PAUD Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menekankan bahwa guru TK ikut membentuk karakter anak pada masa keemasan dan bahwa perhatian pada kesejahteraan pendidik perlu menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Ini bukan seruan yang terpisah dari persoalan Kulonprogo: mutu layanan sulit dijaga jika orang yang menjalankannya terus menanggung ketidakpastian penghasilan. Kesejahteraan guru PAUD semestinya diperlakukan sebagai unsur layanan pendidikan, bukan pengeluaran yang dapat ditekan tanpa konsekuensi. Guru pendidikan anak memegang peran besar dalam fondasi karakter, tetapi kerja mereka perlu ditopang penghargaan yang layak dan status profesi yang jelas. Seperti disampaikan Irnawati, kesejahteraan pendidik belum mendapat perhatian memadai meski PAUD penting untuk membentuk karakter anak.
Perlu kepastian, bukan sekadar bertahan
Irnawati juga menilai kedudukan pendidik PAUD belum sepenuhnya diakomodasi secara setara dalam regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kejelasan payung hukum, menurutnya, dapat membuka akses bagi guru PAUD ke sertifikasi dan tunjangan profesi guru, yang berpeluang memperbaiki kesejahteraan mereka. Itu perlu menjadi bagian dari jawaban jangka panjang, bersamaan dengan upaya kalurahan mencari sumber pendapatan alternatif. Organisasi profesi dapat membantu menyuarakan kebutuhan pendidik dan memperkuat kolaborasi. Di Bali, konferensi IGTKI-PGRI yang diikuti anggota dari sembilan kabupaten dan kota diharapkan menghasilkan keputusan bermanfaat bagi organisasi dan peningkatan kualitas PAUD. Namun, seruan menjaga semangat pengabdian tidak boleh menggantikan dukungan nyata. Menghargai guru berarti memastikan kerja mereka tidak terus bergantung pada honor yang sewaktu-waktu menyusut. Tanpa kebijakan pendanaan dan pengakuan profesi yang lebih pasti, beban efisiensi akan terus ditanggung pendidik dan berisiko melemahkan layanan bagi anak.
