Akses belajar mulai menjangkau anak yang tersisih
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dirancang untuk membuka akses belajar bagi anak-anak rentan sekaligus menyediakan dukungan dasar seperti tempat tinggal, gizi, dan layanan kesehatan. Capaian program ini memberi alasan untuk optimistis, tetapi keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah anak yang kembali belajar; fasilitas yang dekat dan berfungsi juga menentukan apakah mereka dapat bertahan di sekolah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan program Sekolah Rakyat telah merangkul lebih dari 45 ribu anak jalanan untuk kembali mendapatkan hak belajar. Angka itu menandai langkah penting bagi anak jalanan sekolah yang sebelumnya menghadapi hambatan mengakses pendidikan. Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 unit telah rampung di 131 kabupaten/kota. Namun, capaian nasional tersebut belum otomatis menjawab kebutuhan setiap daerah: angka jangkauan perlu ditopang fasilitas yang benar-benar tersedia bagi keluarga sasaran.
Lebih dari ruang kelas, dukungan sehari-hari penting
Nilai program ini terletak pada rancangan dukungannya yang lebih luas daripada kegiatan belajar-mengajar. Siswa memperoleh hunian layak, sarana olahraga dan belajar, makanan bergizi, serta layanan kesehatan terpadu. Bagi anak dari keluarga dengan keterbatasan, dukungan semacam ini dapat mengurangi hambatan sehari-hari yang membuat pendidikan sulit dijangkau. Itu sebabnya perluasan program layak dinilai bukan hanya dari jumlah sekolah yang selesai, tetapi juga dari kemampuan fasilitasnya memenuhi kebutuhan siswa.
Meski demikian, angka lebih dari 45 ribu anak yang kembali belajar sebaiknya dipahami sebagai capaian jangkauan, bukan bukti bahwa seluruh kebutuhan pendidikan anak rentan telah terpenuhi. Sekolah harus hadir di lokasi yang bisa dijangkau dan memiliki kapasitas memadai. Tanpa kesinambungan fasilitas dan dukungan, akses yang dibuka berisiko berhenti sebagai kesempatan awal, bukan jalur belajar yang stabil.
Kukar menunggu sekolah yang sudah disiapkan lahannya
Di Kutai Kartanegara, pemerintah kabupaten berharap Sekolah Rakyat yang direncanakan di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, segera dibangun oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar tujuh hektare lahan untuk proyek tersebut. Kesiapan lahan adalah modal penting, tetapi belum dapat menggantikan bangunan, ruang belajar, maupun sarana pendukung yang dibutuhkan peserta didik.
Rinda menjelaskan pembangunan fisik baru dapat dilakukan setelah anggaran tersedia dan dikucurkan, sementara perencanaan teknis—termasuk kapasitas sekolah dan rincian kebutuhan—menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan demikian, Sekolah Rakyat Kukar masih berada pada tahap menunggu realisasi pendanaan. Pemkab berharap pembangunan fisik dapat dimulai tahun ini. Harapan itu penting, tetapi kepastian tindak lanjut dari pemerintah pusat yang akan mengubah lahan siap menjadi akses pendidikan nyata.
Capaian nasional perlu diikuti pemerataan fasilitas
Perbandingan antara capaian nasional dan kebutuhan Kukar menunjukkan jarak yang masih perlu ditutup. Ratusan sekolah telah selesai dan puluhan ribu anak kembali mendapatkan hak belajar, sementara di Muara Badak pembangunan yang direncanakan masih menunggu anggaran. Kontras ini bukan alasan untuk mengecilkan capaian program Sekolah Rakyat, melainkan pengingat bahwa perluasan akses pendidikan harus bergerak sampai ke lokasi yang belum memiliki fasilitas.
Sekolah di Desa Batu-Batu direncanakan menerima siswa jenjang SD dan SMP, dengan prioritas bagi anak dari keluarga desil 1 dan 2, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sasaran tersebut selaras dengan tujuan menjangkau anak yang selama ini terbatas aksesnya, serta visi Kukar Idaman Terbaik. Kesimpulannya, program nasional baru akan terasa merata ketika rencana lokal didanai, dibangun, dan siap melayani siswa. Untuk Kukar, langkah berikutnya bukan sekadar mempertahankan harapan, tetapi memastikan pembangunan benar-benar dimulai.
