Sekolah Rakyat Permanen: Simbol Baru Keberpihakan Negara
Sekolah Rakyat permanen adalah program sosial pemerintah berupa pembangunan infrastruktur pendidikan yang dibiayai anggaran APBN pendidikan dan ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit, dengan skema pusat membiayai gedung sementara daerah menyiapkan lahan, demi menekan putus sekolah dan memperluas akses pendidikan formal yang layak dan gratis bagi kelompok yang selama ini paling tertinggal. Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan pernyataan politik: negara memilih berdiri di sisi keluarga termiskin. Ketika pemerintah menaruh miliaran rupiah untuk sekolah gratis, pesan yang dikirim jelas—akses pendidikan tidak boleh bergantung pada dompet orang tua, tetapi pada komitmen anggaran publik. Pertanyaannya, apakah momentum percepatan ini akan konsisten hingga gedung berdiri, guru tersedia, dan anak miskin benar-benar duduk di bangku kelas?
Banten: Target Tuntas 31 Mei 2027, Uji Serius Anggaran APBN
Banten menjadi salah satu etalase awal keseriusan anggaran APBN pendidikan untuk Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah provinsi menargetkan dua Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak selesai pada 31 Mei 2027 sebagai gelombang pertama. Gedung dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan didanai langsung dari APBN. Ini bukan proyek kecil: lahan di Cadasari, Pandeglang, mencapai 10 hektare untuk satu sekolah. Gubernur Andra Soni mengaitkan pembangunan ini dengan misi mengurangi angka putus sekolah di daerahnya, sekaligus mengusulkan titik tambahan di Tangerang dan Pandeglang agar arahan Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota terpenuhi. "Perkembangan pembangunan infrastruktur pendidikan baru ini didanai langsung melalui APBN," ujarnya, menegaskan bahwa proyek ini adalah prioritas nasional, bukan sekadar program lokal. Jika target 2027 tercapai, Banten layak disebut sebagai laboratorium awal integrasi program sosial pemerintah dengan pembangunan infrastruktur pendidikan yang nyata di lapangan.
Blora: Rp12,63 Miliar untuk Lahan, Menunggu Gedung dari Pusat
Berbeda dengan Banten yang sudah memegang jadwal penyelesaian gedung, Blora berada pada fase kerja dasar: menyiapkan lahan agar Sekolah Rakyat permanen bisa dibangun. Pemerintah kabupaten menggarap sekitar 7 hektare lahan eks sawah bengkok di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, lengkap dengan penimbunan, pematangan kontur, dan akses menuju kawasan sekolah. Untuk pekerjaan ini, Blora mengalokasikan Rp12,63 miliar dari APBD 2026, menunjukkan komitmen daerah yang tidak kecil agar bisa masuk dalam batch pembangunan yang ditentukan pusat. Secara politik, langkah ini adalah taruhan: daerah mengeluarkan anggaran besar sebelum ada jaminan pasti kapan gedung akan dibangun. Pemerintah kabupaten masih menanti keputusan pemerintah pusat mengenai apakah Blora masuk batch 2 atau batch 3 pembangunan. Di satu sisi, ini menampilkan keberanian fiskal daerah untuk mengikut ritme program nasional. Di sisi lain, ketidakpastian jadwal gedung menyingkap risiko koordinasi—lahan bisa matang, tetapi kelas tetap kosong jika pusat lambat memutuskan.
Desain Nasional: APBN untuk Gedung, Daerah Wajib Menyediakan Lahan
Arsitektur kebijakan Sekolah Rakyat permanen dibangun di atas pembagian peran yang tegas: pemerintah pusat melalui anggaran APBN menyiapkan pembangunan gedung, sedangkan pemerintah daerah wajib menyediakan lahan yang “clear and clean”. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, program ini adalah persembahan Presiden untuk keluarga paling tidak mampu, dengan Kementerian Sosial menjadi pelaksana utama yang didukung kementerian teknis lain. Namun, di balik narasi mulia itu, ada tantangan yang sangat teknis dan sering kali menghambat percepatan: status pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga koordinasi lintas lembaga. Penyediaan lahan terbukti tidak mudah dan mensyaratkan proses yang tertib dan hati-hati. Karena itu, Kemensos mempertemukan 66 pemerintah daerah dengan kementerian terkait agar bottleneck di lahan tidak menghambat pembangunan. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat permanen sudah berlangsung di 104 titik, dan akan dilanjutkan lagi—angka yang menunjukkan skala program sosial pemerintah ini sudah melampaui pilot dan masuk ke fase ekspansi nasional.
Momentum dan Risiko: Dari Janji Infrastruktur ke Kursi Belajar
Jika dilihat bersama, Banten dan Blora menggambarkan dua wajah percepatan Sekolah Rakyat permanen: satu sudah memegang tenggat selesai gedung, satu lagi berkutat pada urusan lahan. Keduanya ditopang oleh anggaran APBN pendidikan dan APBD sebagai bukti bahwa program sosial pemerintah ini punya dampak fiskal yang nyata. Sekolah Rakyat dirancang untuk mengurangi putus sekolah dan membuka akses pendidikan bagi keluarga termiskin; jika dikelola konsisten, ia bisa menjadi instrumen koreksi kesenjangan yang selama ini dibiarkan. Namun, arah kebijakan sudah jelas: tanpa disiplin koordinasi dan pengawasan publik, Sekolah Rakyat permanen berisiko berhenti sebagai deretan proyek fisik tanpa jiwa pendidikan. Momentum percepatan sekarang perlu dijaga dengan transparansi anggaran, keterlibatan warga, dan evaluasi rutin. Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur pendidikan bukan sekadar soal tembok dan atap, tetapi soal memastikan anak yang paling miskin sekalipun benar-benar duduk di kursi belajar—itu ukuran akhir keberhasilan Sekolah Rakyat.
