Perluasan program masih dibahas
Program sekolah gratis adalah dukungan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan di sekolah swasta peserta, sehingga keluarga memiliki pilihan ketika sekolah negeri tidak menampung anak mereka. Di Jakarta, rencana memperluas program ini masih dibahas Pemprov DKI bersama DPRD; sinyal penambahan peserta sudah disampaikan Gubernur Pramono Anung, tetapi jumlahnya belum diumumkan. Arah tersebut menjanjikan, namun pengumuman jumlah saja tidak cukup: pemerintah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dipilih, biaya apa yang ditanggung, dan bagaimana kepatuhan dipantau.
Program ini telah melibatkan 103 sekolah dan kemudian diperluas dengan tambahan 50 sekolah. Pramono mengatakan penambahan berikutnya akan berada di luar jumlah yang sudah masuk program, serta menyebut skalanya cukup signifikan tanpa mengungkap angka. Ketidakpastian itu wajar selama pembahasan belum tuntas, tetapi keluarga membutuhkan kepastian sebelum tahun ajaran dan keputusan sekolah dibuat. Dalam pendidikan Jakarta, perluasan baru akan berarti jika informasi penerimaan mudah diakses dan sekolah peserta benar-benar tidak membebankan biaya yang seharusnya ditanggung program.
Usulan agar madrasah swasta ikut dijangkau
Perluasan cakupan tidak semestinya berhenti pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Astrid Kuya, anggota Komisi E DPRD DKI, mengusulkan agar madrasah swasta juga masuk program pada 2027. Ia menyampaikan usulan itu dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan saat pembahasan RAPBD 2027, Selasa, 3 November 2026. Dorongan tersebut berangkat dari cerita warga yang ditemuinya saat reses: program sekolah swasta gratis membantu keluarga berpenghasilan terbatas dan memberi jalan bagi anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Madrasah swasta layak dipertimbangkan karena pilihan sekolah keluarga tidak hanya terbagi antara sekolah negeri dan swasta umum. Sebagian orang tua memilih pendidikan berbasis madrasah, termasuk ketika kemampuan ekonomi mereka terbatas. Jika bantuan hanya mengikuti jenis sekolah tertentu, akses gratis berisiko bergantung pada pilihan lembaga, bukan kebutuhan anak. Namun, memasukkan madrasah memerlukan kriteria yang jelas, pendataan peserta, dan pengawasan penggunaan bantuan. Tanpa rancangan itu, perluasan berisiko menjadi janji cakupan luas yang sulit diterapkan secara adil.
Kapasitas sekolah dan pengawasan jadi ujian
Program pendidikan gratis dapat mengurangi tekanan biaya bagi keluarga, tetapi perluasan peserta harus berjalan seiring dengan kecukupan ruang belajar. Pemerintah juga perlu memastikan sekolah peserta tidak memungut biaya terselubung serta memiliki mekanisme pengaduan yang dapat digunakan orang tua. Ini bukan urusan pelengkap: jika syarat program tidak dipahami atau pengawasannya lemah, keluarga tetap bisa menghadapi beban yang ingin dihapus. Transparansi mengenai daftar sekolah, cakupan biaya, dan tindak lanjut keluhan akan menentukan apakah tambahan peserta membawa manfaat nyata.
Di Tanah Abang, Pramono menyiapkan rencana menggabungkan SD Negeri Petamburan 05 dan 07 dengan SMP di dekatnya. Lahan gabungan diperkirakan mencapai sekitar 6.900 meter persegi; gedung baru lima hingga enam lantai direncanakan untuk menambah daya tampung SMP negeri, dengan sebagian lantai bawah digunakan bagi fasilitas olahraga. Rencana itu akan dimasukkan dalam anggaran 2027, dengan target selesai pada 2028 atau paling lambat 2029. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan biaya sekolah perlu ditopang pula oleh investasi kapasitas, bukan hanya penambahan daftar peserta.
Perluasan harus dibuktikan lewat akses nyata
Rencana menambah sekolah swasta gratis dan usulan memasukkan madrasah swasta sama-sama menjawab hambatan penting: biaya dan keterbatasan tempat di sekolah negeri. Namun, manfaatnya tidak otomatis muncul ketika cakupan diperluas. Pemprov DKI dan DPRD perlu memastikan anggaran memadai, aturan biaya dipahami sekolah, serta keluarga mengetahui hak dan cara melaporkan pelanggaran. Pemerintah juga perlu memberi kejelasan apakah usulan madrasah diterima dalam penyusunan program 2027.
Kesimpulannya, perluasan program adalah langkah yang patut didukung, tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah sekolah tambahan. Akses harus mencakup pilihan pendidikan yang beragam, termasuk madrasah, sementara pembangunan ruang belajar dan pengawasan berjalan beriringan. Jika unsur-unsur itu disiapkan dengan terbuka, program sekolah gratis dapat menjadi bantuan yang benar-benar dirasakan keluarga, bukan sekadar daftar komitmen.
