Global South di Forum BRICS: Dari Pinggiran ke Pusat Keputusan
BRICS Global South merujuk pada penggunaan forum internasional BRICS sebagai wadah koordinasi politik dan ekonomi negara berkembang untuk memperkuat pengaruh kolektif mereka dalam tata kelola dunia, mengubah posisi dari penerima dampak kebijakan global menjadi perumus arah masa depan pembangunan, kerja sama, dan keberlanjutan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat dunia. Pidato Prabowo Subianto di sesi terbuka KTT BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, pada Minggu 13 September 2026 menegaskan ambisi itu secara terang. Ia mendorong penguatan suara negara selatan global dalam menentukan arah pembangunan dan tatanan dunia, bukan sekadar dalam isu teknis pembangunan saja. Sikap tersebut jelas bukan netral; ini adalah pesan politik bahwa arsitektur global selama ini terlalu didominasi negara maju, dan Global South tidak mau terus menerima rancangan yang dibuat pihak lain tanpa kursi nyata di meja perundingan.
Agenda 2030 Bukan Garis Finis: Pembangunan Sebagai Arena Politik Kekuasaan
Prabowo menjadikan tenggat Agenda 2030 sebagai titik tolak kritik terhadap cara dunia memaknai pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, komitmen global untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi planet, dan memperkuat institusi memang penting, namun berbahaya jika diperlakukan seolah garis finis politik pembangunan. Kalimatnya tegas: “Komitmen ini tetap teguh. Kita harus terus melangkah melampaui tahun 2030”. Di balik pernyataan normatif tentang ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan, ia menyisipkan agenda kekuasaan: menempatkan negara berkembang di posisi yang semestinya dalam percaturan global. Dengan kata lain, SDGs tidak cukup bila Global South tetap menjadi objek kebijakan. Pembangunan adalah arena politik, dan Prabowo menggunakan BRICS untuk mengatakan bahwa target teknis tanpa redistribusi kekuasaan dalam tata kelola dunia adalah resep ketimpangan yang berkelanjutan.
BRICS sebagai Panggung Politik Global South, Bukan Klub Retorika Baru
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut BRICS memiliki posisi strategis untuk menyatukan dan memperkuat suara negara selatan global dalam membentuk masa depan. Ia memandang BRICS bukan sekadar forum internasional tambahan, melainkan platform untuk memperbesar peran kolektif negara berkembang di panggung global. Di sini ia mengirim dua pesan sekaligus. Pertama, Global South menolak hanya menjadi penonton dalam menentukan arah dunia; mereka menuntut hak bicara soal agenda setelah 2030, bukan hanya diajak mengejar target yang sudah disusun dominasi lama. Kedua, penguatan kerja sama melalui BRICS diharapkan memperbesar kontribusi negara berkembang dalam membentuk masa depan dunia, menggoyang pola lama di mana negara maju mengendalikan narasi, data, dan standar kebijakan. Tantangannya, tentu, adalah menjadikan BRICS arena pengambilan keputusan nyata, bukan sekadar ruang pernyataan politis yang tidak berujung pada perubahan institusional.
Suara Negara Berkembang: Dari Agenda Pembangunan ke Tata Kelola Dunia
Nada paling politis dari pidato itu muncul ketika Prabowo menegaskan bahwa Agenda 2030 harus menjadi bagian dari upaya memberi peran lebih besar bagi negara berkembang dalam membentuk tatanan global. Ia menolak reduksi Global South menjadi pihak yang hanya diminta mempercepat pelaksanaan agenda yang sudah ditentukan, tanpa hak menentukan agenda masa depan setelah target SDGs berakhir. Poinnya jelas: negara berkembang ingin menggeser diskusi dari "bagaimana kami mengejar" ke "apa yang perlu diubah" dalam tata kelola dunia. Ini adalah kritik halus terhadap struktur kekuasaan global yang menempatkan Global South di posisi subordinat. Dengan memotret masa depan sebagai masa di mana ketangguhan melindungi pembangunan dan kerja sama menghasilkan dampak nyata, Prabowo mengemas tuntutan redistribusi kekuasaan dalam bahasa pembangunan yang dapat diterima forum internasional, sembari tetap menggarisbawahi bahwa status quo bukan lagi pilihan.
Kesimpulan: Global South Menuntut Kursi, Bukan Sekadar Undangan
Pidato Prabowo di KTT BRICS adalah pernyataan bahwa era ketika negara berkembang hanya menjadi penerima paket kebijakan global seharusnya berakhir. Dengan menjadikan BRICS sebagai wadah strategis BRICS Global South, ia mendorong pergeseran dari peran pasif menuju posisi perumus tata kelola dunia yang baru. Penekanan bahwa komitmen pembangunan harus berlanjut melampaui 2030 adalah pengingat bahwa keadilan global tidak bisa dikurangkan menjadi daftar indikator teknis. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya capaian SDGs, melainkan siapa yang berhak mendefinisikan masa depan: negara maju saja, atau juga negara berkembang yang selama ini menanggung dampak kebijakan. Jika BRICS mampu mengubah aspirasi ini menjadi reformasi institusional, Global South akan mendapat kursi tetap di meja, bukan sekadar undangan yang bisa sewaktu-waktu ditarik kembali.
