KTT BRICS Indonesia: Panggung untuk Menegosiasi Ulang Tata Kelola Global
KTT BRICS Indonesia adalah forum tingkat tinggi di mana para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS berkumpul untuk membahas arah tata kelola global, kerja sama multilateral, dan strategi ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif bagi negara berkembang. Di New Delhi, forum ini menjadi ajang politik dan ekonomi di mana Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar hadir, tetapi membawa pesan bahwa sistem global saat ini perlu ditata ulang agar lebih adil dan setara bagi Global South. Indonesia datang dengan visi jelas: memperkuat tata kelola global yang inklusif, menjadikan BRICS sebagai kendaraan kolektif negara berkembang untuk menuntut porsi suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan internasional, dan mengaitkannya langsung dengan kebutuhan dasar rakyat: pangan, energi, dan pendidikan.
Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di New Delhi pada 12 September, melanjutkan agenda hari kedua pada 13 September bersama para pemimpin BRICS lainnya. Fakta bahwa BRICS mewakili separuh populasi dunia menjadi argumen kuat bahwa blok ini bukan sekadar forum alternatif, melainkan calon pusat gravitasi baru dalam tata kelola global. Indonesia memposisikan diri untuk tidak berdiri di pinggir, tetapi duduk di meja perundingan, ikut membentuk aturan main, bukan sekadar menjadi objek kebijakan ekonomi global yang disusun oleh negara lain.
Visi Prabowo: Kemandirian Nasional sebagai Basis Negosiasi Global
Posisi Indonesia di KTT BRICS Indonesia tidak netral; Prabowo datang dengan garis besar yang tegas: kemandirian nasional adalah tiket untuk berbicara setara dalam tata kelola global. Dalam sesi bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, ia menegaskan bahwa kekuatan negara berawal dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat—pangan, energi, dan pendidikan. Ini bukan wacana abstrak; di tengah bencana, perang, dan lonjakan harga energi, ketahanan domestik menentukan apakah suatu negara akan didikte atau mampu bernegosiasi. Menurut Menlu Sugiono, kerja sama multilateral diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian global, tetapi hanya negara yang tangguh di dalam negeri yang bisa memanfaatkannya untuk keuntungan rakyatnya sendiri.
Prabowo juga menghidupkan kembali spirit Konferensi Asia-Afrika dengan mengutip pepatah “Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh”, menempatkan Global South sebagai blok politik yang tidak lagi pasif. Melalui keanggotaan BRICS, Indonesia memilih untuk berada di tengah arus penyusunan tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan damai. Kalimat “Indonesia tak ingin didikte kekuatan mana pun” yang ia sampaikan di forum ini menjadi pernyataan sikap bahwa kemandirian pangan dan energi bukan sekadar program domestik, tetapi strategi negosiasi dalam sistem ekonomi global yang sering condong pada kepentingan kekuatan besar.
Ekonomi Berkelanjutan, Ketahanan, dan Inovasi: Agenda BRICS yang Ingin Dikuatkan
Hari kedua KTT BRICS mengusung tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” dan menempatkan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif serta berkelanjutan sebagai pokok bahasan utama. Inilah konteks di mana Indonesia mendorong ekonomi berkelanjutan bukan sebagai jargon lingkungan, tetapi sebagai strategi keluar dari jebakan krisis berulang. Para pemimpin BRICS bertukar pandangan mengenai pentingnya membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi rantai pasok hingga gejolak geopolitik.
Narendra Modi menegaskan fokus presidensi India pada prinsip ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan, menyatakan bahwa upaya tersebut telah diubah menjadi visi berkelanjutan dengan dukungan para pemimpin BRICS lainnya. Di ruang ini, Indonesia punya kepentingan strategis: menghubungkan agenda ketahanan pangan dan energi di dalam negeri dengan dukungan teknologi, modal, dan akses pasar yang bisa dibuka melalui BRICS. Prabowo menekankan bahwa BRICS yang mewakili separuh populasi dunia harus mengubah bobot demografis itu menjadi kerja sama nyata—dari penguatan ketahanan pangan dan energi hingga integrasi pasar dan pertukaran pengetahuan. Tanpa keberanian mendorong inovasi dan ekonomi berkelanjutan, forum ini berisiko menjadi deklarasi tanpa konsekuensi.
Diplomasi Sugiono: Kerja Sama Multilateral sebagai Asuransi di Era Ketidakpastian
Menlu Sugiono membawa pulang satu pesan penting dari KTT BRICS Indonesia: kerja sama multilateral bukan pelengkap diplomasi, melainkan asuransi politik dan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan bahwa menghadapi situasi di mana banyak negara kesulitan memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana dan perang, serta harus menanggung fluktuasi harga bahan bakar, tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Ketahanan pangan dan energi menjadi semakin penting, dan diplomasi berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kerja sama yang melindungi masyarakat dari dampak guncangan global.
Sugiono menilai bahwa berbagai kelompok multilateral harus mampu memanfaatkan potensi dan kekuatan masing-masing negara, lalu menggabungkannya menjadi satu kekuatan bersama untuk menghadapi isu pangan dan energi. Baginya, inti kerja sama multilateral bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan komunikasi yang baik, pertemuan tatap muka, pembicaraan, dan negosiasi yang menghasilkan sinergi nyata. Indonesia memanfaatkan forum BRICS untuk menyelaraskan kepentingan, baik dalam hal akses pasokan pangan dan energi maupun pembukaan peluang investasi yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Jika diplomasi gagal, yang akan pertama kali merasakan dampaknya adalah warga biasa: harga pangan yang melonjak, listrik yang tidak terjangkau, dan lapangan kerja yang menyempit.
BRICS sebagai Panggung Advokasi Global South dan Implikasinya bagi Rakyat
Dimensi paling strategis dari KTT BRICS Indonesia adalah bagaimana forum ini digunakan untuk mengadvokasikan kepentingan negara berkembang dalam sistem ekonomi global. Indonesia hadir dengan misi menyatukan suara Global South, menjadikan BRICS bukan sekadar blok ekonomi, tetapi wadah politik untuk menuntut tata kelola global yang lebih inklusif. Dengan PBB tetap diakui sebagai pusat sistem multilateral, Prabowo mendorong agar lembaga ini diperkuat sehingga lebih representatif, responsif, dan memberikan hasil konkret bagi masyarakat dunia.
Bagi warga biasa, semua ini bermakna sangat praktis. Seperti ditegaskan pemerintah, kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyat—pangan, energi, dan pendidikan. Di tengah dinamika global, ketahanan pangan dan energi menjadi penentu apakah keluarga di desa atau kota akan menghadapi harga kebutuhan pokok yang sulit dijangkau atau tetap stabil berkat kerja sama internasional yang efektif. Melalui keanggotaan BRICS, Indonesia berupaya aktif mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan damai bagi seluruh bangsa. Kesimpulannya, KTT BRICS adalah bagian dari strategi jangka panjang: menghubungkan diplomasi tingkat tinggi dengan kesejahteraan nyata di meja makan rumah tangga.
