KTT BRICS 2026: Panggung Global South Menata Ulang Aturan Main
KTT BRICS 2026 adalah pertemuan puncak negara-negara utama Global South yang bertujuan merumuskan tata kelola global baru, mendorong perdagangan adil, menguatkan penggunaan mata uang lokal, dan mereformasi lembaga multilateral agar lebih mewakili kepentingan negara berkembang di tengah fragmentasi ekonomi dan ketegangan geopolitik. Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 ini digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12–13 September, di bawah tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”. Dalam forum ini, Presiden Prabowo Subianto hadir sebagai pemimpin delegasi yang membawa agenda ketahanan nasional, regional, dan global, serta ditemani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. KTT tidak sekadar seremoni; ia adalah momen ketika Global South menuntut porsi lebih besar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik dunia di tengah perang tarif, gangguan rantai pasok, dan konflik Timur Tengah.
Deklarasi New Delhi: Manifesto Politik dan Ekonomi Global South
Hasil utama KTT BRICS 2026 terangkum dalam New Delhi Declaration, dokumen yang mengikat komitmen anggota untuk memperkuat kerja sama politik-keamanan, ekonomi-keuangan, dan hubungan antarmasyarakat. Pernyataan ini bukan basa-basi diplomatik; ia adalah manifesto Global South untuk menuntut sistem internasional yang lebih representatif dan memberi ruang lebih besar bagi negara berkembang. Dengan perluasan keanggotaan yang kini mencakup negara baru seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan termasuk Indonesia, BRICS memperluas pengaruh terhadap populasi, energi, perdagangan, dan perekonomian global. Dalam salah satu pernyataan kunci, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa BRICS "mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global". Pertanyaannya sekarang: apakah deklarasi ini berhenti menjadi teks, atau berubah menjadi instrumen nyata pergeseran kekuatan global?
Mata Uang Lokal dan Perdagangan Adil: Strategi Mengurangi Ketergantungan
Salah satu agenda paling tajam di KTT BRICS 2026 adalah dorongan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi antaranggota. Alih-alih terjebak pada wacana mata uang tunggal, BRICS memilih jalur lebih pragmatis: memperkuat pemakaian mata uang nasional dan membangun konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Bagi Jakarta, ini adalah instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang asing tertentu dan meningkatkan efisiensi transaksi dengan mitra dagang. Di sisi lain, New Delhi Declaration menyoroti bahaya tarif sepihak dan hambatan non-tarif yang mengganggu perdagangan internasional dan menambah ketidakpastian ekonomi. Garis sikap yang diusung delegasi jelas: mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan menyediakan ruang pembangunan bagi negara berkembang. Perdagangan adil tidak lagi sekadar jargon; ini diposisikan sebagai syarat stabilitas ekonomi global.
Reformasi Tata Kelola Global dan Sistem Multilateral: Pesan Keras ke Pusat Kekuasaan Lama
Fokus lain yang menonjol adalah desakan reformasi tata kelola global dan sistem multilateral. Dalam sesi bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, delegasi menegaskan bahwa lembaga seperti PBB, WTO, dan lembaga keuangan internasional harus menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap ekonomi dunia dan memberi representasi lebih adil bagi negara berkembang. Presiden Prabowo mendorong agar reformasi ini membuat institusi multilateral lebih responsif terhadap kepentingan Global South. Dalam bidang ekonomi, disebutkan bahwa reformasi sistem multilateral menjadi mendesak di tengah fragmentasi ekonomi, ketidakpastian perdagangan, dan tantangan rantai pasok. Selain itu, pengalaman ASEAN dipakai sebagai contoh konkret bagaimana kerja sama kawasan dapat membangun ketahanan kolektif di tengah dinamika geopolitik. Pesannya jelas: arsitektur global lama tidak lagi memadai, dan Global South menuntut kursi nyata di meja perundingan.
Global South, Konferensi Bandung, dan Arah Baru Ekonomi Dunia
KTT BRICS 2026 juga menghidupkan kembali warisan Konferensi Bandung, dengan menegaskan prinsip kesetaraan, kemerdekaan, nonintervensi, dan keuntungan bersama dalam kerja sama antarnegara. Hal ini memberi posisi historis khusus bagi Jakarta di tengah menguatnya BRICS sebagai salah satu pilar utama Global South. Keanggotaan penuh membuka jalur baru diplomasi ekonomi dan memperluas ruang untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang di fora internasional. KTT berlanjut dengan agenda bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, yang menunjukkan ambisi membentuk pertumbuhan global yang lebih inklusif. Namun masa depan akan ditentukan oleh satu hal: sejauh mana BRICS mampu menerjemahkan Deklarasi New Delhi menjadi kerja sama konkret. Jika berhasil, Global South bukan lagi penonton, melainkan perancang aturan main ekonomi dunia.
