KTT BRICS sebagai arena perebutan makna tata kelola global
KTT BRICS adalah pertemuan tingkat tinggi negara-negara berkembang dan emerging yang digunakan untuk merundingkan ulang tata kelola global, mulai dari sistem perdagangan berbasis aturan, peran lembaga multilateral, hingga penggunaan mata uang lokal demi memperkuat posisi Global South dalam ekonomi dunia. Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, digelar pada 12–13 September 2026 dengan tema pembangunan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan di tengah perang tarif, gangguan rantai pasok, serta konflik Timur Tengah. Pada hari pertama, sebelas pemimpin menghadiri sesi tertutup dan menghasilkan Deklarasi New Delhi setebal 45 halaman dengan 140 poin yang mengusung tema besar tata kelola global yang inklusif dan penguatan multilateralisme. Di sinilah garis politik Global South ditarik lebih tegas: menolak unilateralisme, menuntut suara setara, dan menegaskan bahwa aturan global tidak boleh dimonopoli kekuatan lama.
Reformasi lembaga multilateral: dari kritik menjadi agenda politik
Esensi KTT BRICS kali ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya mengubah kritik lama terhadap lembaga multilateral menjadi agenda politik yang terstruktur. Deklarasi New Delhi secara eksplisit menjadikan "Tata Kelola Global yang Inklusif dan Penguatan Multilateralisme" sebagai tema utama 140 poin kesepakatan. Ini bukan bahasa diplomatik kosong: forum menilai struktur lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF sudah tidak sejalan dengan pergeseran kekuatan ekonomi, sehingga representasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan global perlu diperluas. Di sisi lain, reformasi sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan didorong untuk memberi ruang pembangunan bagi negara berkembang, bukan mengukuhkan dominasi tarif dan hambatan sepihak yang kini marak. Jika agenda ini dibiarkan menggantung, BRICS hanya akan menjadi forum keluhan; karena itu tekanan untuk menjadikannya peta jalan reformasi yang operasional menjadi semakin besar.
Mata uang lokal dan perdagangan adil: menolak senjata geopolitik baru
Salah satu garis kebijakan paling sarat makna politik adalah dorongan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota. Negara-negara BRICS sepakat memperluas penggunaan mata uang nasional dan mengembangkan mekanisme Local Currency Settlement serta konektivitas pembayaran lintas batas. "Langkah tersebut tidak berarti BRICS secara resmi membentuk mata uang tunggal baru"; fokusnya justru mengurangi ketergantungan pada satu mata uang tertentu yang kerap dipakai sebagai alat tekanan geopolitik. Di level perdagangan, Deklarasi New Delhi menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya tarif dan hambatan non-tarif sepihak yang mendistorsi perdagangan dan tidak sejalan dengan aturan WTO. BRICS, yang mayoritas terdiri dari ekonomi emerging, menyatakan akan mendorong WTO menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan prioritas pasar negara berkembang, sehingga perdagangan adil tidak berhenti sebagai jargon, tetapi menjadi standar baru yang mengikat semua pihak.
Suara Global South terhadap tarif, perang, dan ketahanan ekonomi
Deklarasi New Delhi secara politis menyasar praktik unilateralisme, khususnya tarif impor sepihak yang belakangan banyak dikaitkan dengan tuduhan kerja paksa. Meski tidak menyebut nama negara mana pun, pesan politiknya jelas: Global South menolak menjadi objek kebijakan perdagangan negara besar tanpa mekanisme multilateral. BRICS menyatakan akan bekerja sama memperkuat respons WTO terhadap gangguan perdagangan dan memastikan hasil pembahasan yang seimbang, inklusif, dan konkret bagi pasar negara berkembang. Dalam isu konflik global, pernyataan tentang perlindungan warga sipil, infrastruktur sipil, serta penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah menunjukkan bahwa tata kelola inklusif tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga arsitektur keamanan. Di balik itu, agenda ketahanan ekonomi diterjemahkan dalam rencana penguatan rantai pasok global, kerja sama teknologi digital, ketahanan pangan, energi, dan penanggulangan bencana sebagai bentuk persatuan praktis negara berkembang, bukan sekadar solidaritas retoris.
Dari deklarasi ke aksi: menguji konsistensi agenda perdagangan adil
Pertanyaan paling penting setelah KTT BRICS bukan apa yang tertulis dalam Deklarasi New Delhi, melainkan sejauh mana ia akan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Pertemuan hari kedua membawa tema "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth" yang melibatkan anggota dan mitra untuk merinci agenda keuangan, perdagangan, energi, pangan, digitalisasi, dan iklim. Namun, besarnya kelompok dan beragamnya kepentingan ekonomi maupun geopolitik membuat konsistensi menjadi ujian utama; kemampuan menerjemahkan deklarasi menjadi kerja sama nyata akan menentukan kekuatan BRICS ke depan. Jika reformasi lembaga multilateral, penggunaan mata uang lokal, dan sistem perdagangan berbasis aturan hanya berjalan setengah hati, peluang Global South untuk memperkuat posisi dalam tata kelola global akan kembali tersandera. KTT ini, pada akhirnya, adalah ujian apakah seruan perdagangan adil dan tata kelola inklusif bisa bertahan ketika berhadapan dengan kalkulasi kekuasaan masing-masing anggota.
