Dari New Delhi, Prabowo Menjadikan BRICS Alat Perubahan Bagi Global South
KTT BRICS adalah pertemuan pemimpin negara anggota BRICS yang bertujuan menyusun arah kerja sama politik, ekonomi, dan tata kelola global secara kolektif, dan dalam edisi New Delhi fokusnya jelas bergeser pada upaya menjadikan kekuatan setengah populasi dunia sebagai alat untuk memperkuat suara negara berkembang, mengoreksi ketimpangan struktur lembaga internasional, serta mendorong kerja sama nyata di bidang perdagangan, keuangan, ketahanan pangan, energi, dan teknologi demi sistem dunia yang lebih adil. Di sinilah posisi Prabowo penting: bukan sekadar hadir sebagai kepala negara, tetapi membawa mandat bahwa BRICS hanya relevan sejauh mampu mengubah deklarasi menjadi program konkret yang menyentuh kehidupan rakyat biasa, dari petani hingga pelaku usaha kecil. Perspektif ini menjadikan KTT BRICS 2026 bukan forum simbolik, melainkan ajang uji komitmen tata kelola global yang inklusif.
Deklarasi New Delhi: Visi Tata Kelola Global yang Harus Turun ke Bumi
Deklarasi New Delhi yang diadopsi dalam KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, menjadi tonggak arah baru BRICS. Deklarasi ini menekankan penguatan multilateralisme, pembaruan institusi global agar lebih representatif dan responsif, serta aksi kolektif menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan yang dihadapi negara berkembang. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa perubahan dunia menuntut pembaruan institusi global dan bahwa Deklarasi New Delhi memberikan "arah yang jelas bagi tekad bersama" para anggota BRICS. Namun Prabowo mengambil posisi lebih tajam: ia mengingatkan bahwa deklarasi tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas dan bahwa ukuran keberhasilan BRICS ditentukan oleh kemampuan menerjemahkan komitmen menjadi kerja sama konkret yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sikap ini jelas: tata kelola global hanya sah jika dapat dirasakan di dapur, ladang, dan dompet warga biasa.
Kemandirian Ekonomi dan Solidaritas Global South Sebagai Inti Strategi
Dalam sesi bertajuk "Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism", Prabowo menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyat: pangan, energi, dan pendidikan. Kemandirian dan ketahanan nasional diletakkan sebagai syarat agar tidak mudah didikte oleh kekuatan besar manapun. Ia mengutip pepatah "Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh" untuk menghidupkan kembali spirit Konferensi Asia-Afrika, menandai bahwa negara Global South kini berdiri setara untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Bagi Prabowo, BRICS yang mewakili separuh populasi dunia harus mengubah angka itu menjadi kerja sama nyata: penguatan ketahanan pangan dan energi, konektivitas pasar dan modal, perpindahan teknologi dan pengetahuan, dan pembukaan peluang pembangunan lebih besar bagi negara berkembang. Di sini terlihat bahwa solidaritas Global South bukan slogan romantis, melainkan strategi konkret untuk merombak tatanan internasional yang timpang.
Lima Agenda Strategis: Dari Perdagangan hingga Royalti Digital
Peran Prabowo di KTT BRICS tidak berhenti pada pidato normatif; ia membawa lima agenda strategis yang menempatkan Indonesia sebagai penggerak, bukan pengikut. Pertama, reformasi sistem perdagangan dunia agar lebih terbuka, adil, inklusif, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memandang WTO sebagai fondasi penting. Kedua, perluasan transaksi mata uang lokal untuk mengurangi biaya konversi, menekan risiko nilai tukar, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan, termasuk penguatan konektivitas pembayaran digital seperti hubungan QRIS dengan Unified Payments Interface India yang mendukung wisatawan, UMKM, dan pelaku usaha. Ketiga, dorongan atas keadilan ekologis serta pendanaan perubahan iklim agar transisi energi tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Keempat, percepatan proses keanggotaan dalam New Development Bank demi pembiayaan infrastruktur, energi bersih, ketahanan pangan, konektivitas, dan transformasi digital. Kelima, tata kelola royalti digital untuk melindungi pencipta dan pelaku industri kreatif. Inilah detail yang menguji kesungguhan Deklarasi New Delhi.
Menuju Tata Kelola Global yang Lebih Adil: Tantangan Implementasi BRICS
Prabowo secara terbuka menuntut agar kekuatan kolektif BRICS diterjemahkan menjadi peluang dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti di ruang diplomasi. Ia menilai kekuatan BRICS harus digunakan untuk memperkuat posisi Global South, memberi ruang bagi negara berkembang menentukan arah masa depannya, sekaligus membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara tanpa dominasi kekuatan besar. Di sisi lain, ia masih mengakui PBB sebagai pusat sistem multilateral, tetapi menuntut agar lembaga itu diperkuat sehingga lebih representatif, responsif, dan mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat dunia. Deklarasi New Delhi sudah memberikan arah bersama untuk memperkuat kerja sama BRICS, namun pekerjaan berat baru dimulai: menyusun mekanisme tindak lanjut, mengawal proses keanggotaan dalam NDB hingga tuntas, dan menjaga agar setiap butir komitmen diuji oleh satu pertanyaan sederhana: apa dampaknya bagi warga biasa. Jika Indonesia konsisten memegang garis ini, perannya di BRICS akan melampaui simbol keanggotaan dan menjelma sebagai motor tata kelola global yang inklusif.
