Sekolah Rakyat Permanen: Strategi Putus Rantai Kemiskinan, Bukan Sekadar Sekolah Baru
Sekolah Rakyat permanen adalah model sekolah berasrama dengan standar fasilitas unggulan yang secara khusus dirancang untuk menampung anak putus sekolah dan anak dari keluarga termiskin, menyediakan pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembinaan karakter dan keterampilan agar mereka mampu bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan.
Esensi program ini bukan menambah gedung sekolah, melainkan membangun jalur naik sosial bagi jutaan anak yang selama ini tertinggal. Wakil Menteri Sosial menegaskan Sekolah Rakyat adalah strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Angkanya brutal: sekitar 4,1 juta anak belum pernah bersekolah maupun anak putus sekolah, sementara Sekolah Rakyat baru menampung sekitar 43 ribu siswa. Artinya, program ini masih jauh dari skala masalah yang dihadapi. Di titik inilah komitmen pemerintah daerah menjadi penentu: apakah Sekolah Rakyat permanen sungguh menjadi jalan keluar, atau berhenti sebagai simbol politik tanpa daya jangkau yang memadai.
Empat Bupati Melangkah Maju: Antara Komitmen Politik dan Tantangan Implementasi
Ketika empat kepala daerah dari Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru mendatangi kantor Kementerian Sosial dan menegaskan kesiapan menyelenggarakan Sekolah Rakyat, mereka sedang mengirim sinyal politik yang kuat. Ini bukan kunjungan basa-basi: mereka datang langsung menemui Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, membawa mandat daerah untuk ikut menggarap program prioritas presiden. Sikap ini patut diapresiasi, karena menunjukkan kesadaran bahwa kemiskinan pendidikan tidak bisa diserahkan ke pusat semata.
Namun komitmen tidak berhenti pada pertemuan di Jakarta. Setiap detail implementasi daerah akan menjadi ujian, mulai dari ketersediaan dan legalitas lahan hingga kecepatan pengurusan administrasi. Bupati Agam, misalnya, telah menyiapkan lahan 10 hektare di Padang Mardani sebagai lokasi Sekolah Rakyat permanen. Contoh seperti ini harus menjadi standar minimal, bukan pengecualian. Tanpa kesiapan teknis, Sekolah Rakyat hanya akan menjadi janji kampanye yang tertahan di meja birokrasi, sementara jutaan anak tetap berada di luar sistem pendidikan.
Mandailing Natal: Pelajaran Penting Soal Syarat, Data, dan Keseriusan
Kasus Mandailing Natal menunjukkan bahwa implementasi Sekolah Rakyat permanen bukan urusan sederhana. Wakil Menteri Sosial mendorong pemerintah kabupaten ini segera memenuhi persyaratan usulan pembangunan, mulai dari penyediaan lahan hingga kelengkapan administrasi. Pengajuan sebelumnya terkendala lahan, sehingga pemerintah daerah harus mencari lokasi alternatif yang lebih siap. Ini contoh klasik: program pusat sudah tersedia, tetapi daerah tertahan di level kesiapan dasar.
Di saat yang sama, pemerintah diminta memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara teliti dan berkelanjutan, karena data ini menjadi basis penyaluran bantuan sosial, PBI JKN, dan rekrutmen calon murid Sekolah Rakyat. Tanpa pemutakhiran data siswa usia sekolah, ketepatan sasaran mustahil tercapai. Rencana memasukkan Mandailing Natal dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahap III, yang akan dimulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran 2027/2028, hanya realistis bila syarat dan data dituntaskan. Di sini terlihat jelas: keberhasilan implementasi daerah lebih ditentukan oleh disiplin pengelolaan data dan kepatuhan prosedur daripada sekadar niat baik.
Kemensos–INABA: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Akses Pendidikan Lanjutan
Sekolah Rakyat akan gagal misi bila lulusan buntu di pintu SMA. Karena itu, penguatan kerja sama Kementerian Sosial dengan Universitas Indonesia Membangun (INABA) menjadi langkah strategis. Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani di Jakarta, kedua pihak mempertegas sinergi untuk pengentasan kemiskinan. INABA sebelumnya telah terlibat di 16 Sekolah Rakyat, dan kini diharapkan memperluas pendampingan, mulai dari peningkatan kapasitas siswa hingga membuka akses pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.
Sekolah Rakyat dirancang bukan hanya mengajarkan akademik, tetapi juga membentuk karakter, mengubah pola pikir, dan membekali keterampilan agar siswa bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan. Wakil Menteri Sosial menekankan bahwa lulusan harus mampu bekerja, mandiri, dan mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan. Di sini kolaborasi perguruan tinggi menjadi kunci: perguruan tinggi dapat membantu menyediakan akses pendidikan tinggi dan beasiswa, sehingga akses pendidikan lanjutan tidak berhenti sebagai wacana. Tanpa jembatan ke dunia kerja dan kampus, Sekolah Rakyat hanya memindahkan kemacetan: anak-anak masuk sekolah, tetapi tetap terjebak di ujung sistem tanpa jalan keluar ekonomi.
Sekolah Rakyat sebagai Solusi Terjangkau: Mengisi Celah Besar Akses Pendidikan
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi pendidikan terjangkau untuk mengatasi kesenjangan akses di daerah, terutama bagi keluarga desil termiskin dalam DTSEN. Model boarding school dipilih karena banyak anak miskin tidak memiliki lingkungan belajar yang layak; di sekolah, mereka mendapat lingkungan sehat, aman, dan kondusif untuk belajar sambil membangun karakter. Siswa menerima pendidikan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan tiga kali sehari, dua kali snack, laptop, dan delapan stel seragam. Ini menghapus sebagian besar hambatan biaya yang selama ini memaksa anak berhenti sekolah.
Namun kesenjangan tetap menganga: 4,1 juta anak belum memperoleh akses pendidikan, sementara kapasitas Sekolah Rakyat baru 43 ribu siswa. Program ini jelas belum menjelma menjadi program pendidikan gratis berskala massal bagi semua, tetapi lebih sebagai intervensi terarah untuk kelompok paling rentan. Karena itu, pemerintah daerah harus melihat Sekolah Rakyat sebagai bagian dari ekosistem, bukan pengganti seluruh sistem sekolah formal. Tanpa ekspansi terukur, penguatan data, dan kolaborasi lintas sektor yang konsisten, Sekolah Rakyat permanen berisiko menjadi oase kecil di tengah gurun kemiskinan pendidikan yang jauh lebih luas.
