Peluang kedua bagi anak yang tertinggal
Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan pemerintah yang menyediakan kesempatan belajar gratis dan dukungan kebutuhan sehari-hari bagi anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berisiko tertinggal dari sekolah. Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah menyebut sekitar 44 ribu anak jalanan telah kembali ke bangku belajar melalui program ini. Angka itu penting bukan semata sebagai capaian, melainkan pengingat bahwa akses pendidikan anak masih memerlukan penjangkauan aktif, bukan hanya ruang kelas yang tersedia. Bagi anak yang hidup dalam kerentanan, hambatan belajar bisa berlapis: kondisi ekonomi keluarga, tempat tinggal, hingga kebutuhan kesehatan. Karena itu, ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat seharusnya bukan hanya jumlah siswa yang terdaftar, tetapi juga apakah mereka dapat bertahan belajar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan mereka membangun masa depan.
Pemerintah menyampaikan capaian tersebut dalam sidang kabinet yang mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden memandang program ini sebagai jalan untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan gratis dan berkualitas serta pemberdayaan orang tua siswa. Gagasan itu tepat, tetapi harus dibuktikan dalam pelaksanaan: pendidikan dapat membuka pilihan hidup, sementara dukungan kepada keluarga membantu anak tetap bersekolah.
Jangkauan meluas, kebutuhan melampaui kapasitas
Hingga Oktober 2026, sebanyak 265 Sekolah Rakyat dilaporkan telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota. Sebaran ini menandai perluasan yang berarti, tetapi angka nasional tidak otomatis menjamin setiap anak dapat mengakses sekolah. Penempatan, kapasitas, jenjang pendidikan, dan dukungan untuk menjangkau keluarga rentan sama pentingnya dengan jumlah gedung. Data penjangkauan memperlihatkan tekanan kebutuhan: hingga awal Juni 2026, lebih dari 42 ribu anak masuk pendataan, sedangkan kapasitas yang tersedia sekitar 32 ribu siswa. Selisih itu menunjukkan bahwa perluasan tidak boleh berhenti pada pencatatan minat. Pemerintah perlu memastikan kapasitas tumbuh seiring kebutuhan agar anak yang sudah dijangkau tidak harus menunggu kesempatan belajar.
Pemerintah juga menyebut lebih dari 45 ribu anak telah memperoleh kesempatan kembali mengenyam pendidikan melalui program ini. Angka tersebut mencakup perkembangan peserta pada tahun ajaran yang berbeda, sehingga tidak sebaiknya dicampur begitu saja dengan data penjangkauan pada awal Juni. Perbedaan ukuran itu justru menggarisbawahi perlunya pelaporan yang jelas: berapa anak yang dijangkau, diterima, mulai belajar, dan bertahan. Tanpa ukuran yang konsisten, publik sulit menilai apakah perluasan sekolah benar-benar menjawab kebutuhan.
Gedung permanen harus membawa layanan lengkap
Tahap berikutnya adalah memperkuat infrastruktur. Kementerian Sosial menargetkan pembangunan 500 gedung permanen Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Arah pembangunan ini disebut untuk memperluas keberadaan sekolah di kabupaten/kota dan menyediakan fasilitas bagi jenjang SD, SMP, hingga SMA. Target tersebut ambisius, tetapi nilainya bergantung pada mutu dan pemerataan: gedung baru akan berarti jika lokasinya mendekatkan layanan kepada anak yang selama ini sulit bersekolah, bukan sekadar menambah angka aset.
Dukungan yang disiapkan juga mencakup tempat tinggal layak, sarana belajar dan olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan. Fasilitas semacam itu penting karena akses pendidikan anak tidak ditentukan oleh ruang kelas saja. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, dukungan dasar dapat mengurangi hambatan yang membuat anak absen atau berhenti belajar. Pemerintah juga menjadwalkan peresmian 100 gedung Sekolah Rakyat di Makassar pada 28 Oktober 2026. Agenda pembangunan dan peresmian sebaiknya diikuti informasi terbuka mengenai kapasitas, kesiapan layanan, dan siapa yang benar-benar terjangkau.
Ukuran keberhasilan ada pada keberlanjutan
Program Sekolah Rakyat menawarkan pendekatan yang lebih luas daripada membuka kelas: anak memperoleh pendidikan sekaligus dukungan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara orang tua diarahkan mendapat pemberdayaan. Pendekatan ini menjawab kenyataan bahwa kemiskinan dapat menghalangi anak belajar jauh sebelum mereka masuk ruang kelas. Namun, pembangunan 500 gedung dan klaim puluhan ribu anak kembali bersekolah baru menjadi awal. Tantangan selanjutnya adalah menjaga mutu pengajaran, memastikan fasilitas berfungsi, dan menilai apakah siswa tetap bersekolah. Keberhasilan juga menuntut koordinasi agar anak yang dijangkau tidak terputus dari layanan ketika kapasitas sekolah terbatas.
Kesimpulannya, perluasan Sekolah Rakyat memberi alasan kuat untuk berharap, sekaligus alasan untuk menuntut tindak lanjut yang terukur. Sebanyak 265 sekolah di 131 daerah dan target 500 gedung permanen menunjukkan skala ambisi pemerintah. Namun, ukuran paling penting bukan jumlah bangunan semata: melainkan apakah anak dari keluarga kurang mampu dapat masuk, belajar dengan dukungan yang layak, dan menyelesaikan pendidikan. Jika fasilitas mengikuti kebutuhan dan laporan kemajuan transparan, program ini berpeluang mengubah akses menjadi kesempatan nyata, bukan sekadar capaian di atas kertas.
