Sekolah Rakyat Terintegrasi: Pendidikan Gratis yang Menyasar Anak Paling Rentan
Sekolah Rakyat Terintegrasi adalah program pendidikan anak putus sekolah yang menyediakan akses pendidikan gratis, asrama, dan pembinaan karakter bagi anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum pernah merasakan pendidikan formal sama sekali, dengan tujuan mengembalikan mereka ke jalur belajar yang layak dan bermartabat.
Kisah Zahwa yang membacakan puisi “Dari Jalanan Menuju Harapan” di Gedung Politeknik Penerbangan Indonesia Curug adalah simbol pergeseran besar: dari lampu merah ke ruang kelas. Program Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 di Kabupaten Tangerang bukan sekadar proyek seremonial; ia memposisikan diri sebagai pintu masuk pendidikan anak putus sekolah dan mereka yang tak pernah menyentuh sekolah formal. Pemerintah menyasar keluarga prasejahtera dengan janji akses pendidikan gratis dan berkualitas, lengkap dengan tempat belajar, tempat beristirahat, makanan dan guru yang peduli. Di tengah retorika pemerataan, SRT adalah klaim berani bahwa negara hadir paling dekat di titik paling rapuh: anak-anak yang terpinggirkan dari sistem.
Dialog Seskab di Lapangan: Mendengar, Bukan Hanya Mengumumkan Kebijakan
Momen penting dari kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke SRT 8 adalah pilihan untuk berdialog langsung dengan siswa, calon siswa, dan orang tua, bukan sekadar membacakan sambutan. Ia menempuh perjalanan hampir dua jam untuk mendengar langsung cerita anak-anak yang akan bergabung melalui program ini. Ini sinyal bahwa kebijakan pendidikan anak putus sekolah tidak boleh disusun dari balik meja saja.
Dialog itu juga membuka kenyataan pahit: ada anak yang terpaksa putus sekolah, dan ada yang bahkan belum pernah menyentuh pendidikan formal. Ketika Teddy memastikan biaya pengobatan mata seorang siswa bernama Rizky akan ditanggung, pesan yang muncul jelas: SRT tidak boleh berhenti di papan nama sekolah, ia harus menyentuh kebutuhan riil—kesehatan, rasa aman, dan martabat. Di sini, program pendidikan pemerintah diuji: berani atau tidak mengakui bahwa anak-anak marginal membutuhkan perlindungan menyeluruh, bukan hanya bangku dan buku.
SRT sebagai Alternatif Pendidikan Berkualitas: Dari Asrama hingga Adab
Sekolah Rakyat Terintegrasi menawarkan paket yang jarang ditemukan dalam program pendidikan anak putus sekolah: sekolah, asrama, perlengkapan, makanan, layanan kesehatan, serta pembinaan ilmu dan adab dalam satu ekosistem. Bagi keluarga prasejahtera, ini bukan sekadar akses pendidikan gratis; ini adalah jaring pengaman sosial yang konkret.
Menurut penjelasan resmi, program ini adalah perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Sosial agar anak-anak memperoleh akses pendidikan layak dan berkualitas, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satu pernyataan kunci dari kunjungan itu adalah: “sudah 43 ribu anak-anak yang belum bersekolah, bisa bersekolah sekarang”. Angka ini mengesankan, tetapi penting dipertanyakan: apakah 43 ribu anak itu hanya kembali duduk di kelas, atau benar-benar mendapatkan kualitas pengajaran dan pendampingan yang mampu mengejar ketertinggalan bertahun-tahun? Di sini, janji “pendidikan berkualitas” harus terus dimonitor, bukan diterima begitu saja.
Politik, Kolaborasi, dan Komitmen pada Kelompok Marginal
SRT jelas adalah program pendidikan pemerintah yang sarat dimensi politik, tetapi politik tidak otomatis buruk ketika hasilnya menyasar kelompok paling marginal. Program ini disebut sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, “yang tidak bersekolah bisa bersekolah, yang putus sekolah bisa melanjutkan sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali, bisa sekolah”.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, SRT adalah kerja bersama pemerintah pusat dan daerah: gubernur, bupati, dan wali kota menyediakan lahan, sementara bangunan permanen dibiayai APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Di atas kertas, ini adalah bentuk komitmen terintegrasi untuk membuka akses pendidikan gratis bagi keluarga prasejahtera. Namun kolaborasi lintas lembaga sering kali runtuh di level implementasi jika tidak dijaga konsistensinya. Tanpa kontrol publik, SRT berisiko berubah menjadi proyek fisik tanpa jiwa—gedung berdiri, tapi anak-anak miskin kembali terlempar ke jalan.
Dari Jalanan ke Harapan: Menguji Janji Sekolah Rakyat Terintegrasi
Puisi Zahwa menyimpulkan inti program ini dengan tajam: “Dulu jalanan adalah tempat kami mencari makan. Kini Sekolah Rakyat adalah tempat kami menjemput masa depan”. Ini bukan kalimat manis; ini standar yang harus dipenuhi SRT. Jika sekolah gagal menjaga kualitas belajar, asrama, kesehatan, dan keamanan, maka jalanan bisa kembali menjadi “sekolah” utama anak-anak miskin.
Setahun berjalan, ada indikasi positif: anak yang dulu tak lancar membaca bahasa Inggris kini mulai menunjukkan kemampuan lebih baik, dan banyak yang awalnya tidak bisa membaca di jenjang SMA mulai berprestasi. Namun opini yang jujur harus mengakui: keberhasilan awal belum cukup. SRT harus diukur dengan indikator jangka panjang—apakah alumninya keluar dari lingkaran kemiskinan, apakah mereka masuk dunia kerja layak, dan apakah generasi berikutnya tidak lagi menjadi anak jalanan baru. Sekolah Rakyat Terintegrasi adalah langkah penting, tetapi baru menjadi solusi bila komitmen pada anak putus sekolah dan keluarga prasejahtera dijaga melampaui seremonial dan pergantian kekuasaan.
