Sekolah Rakyat: Jalur Kedua untuk Anak yang Tertinggal dari Sekolah Formal
Sekolah Rakyat program adalah inisiatif pendidikan berasrama yang dirancang pemerintah sebagai jalur kedua dengan standar mutu setara sekolah formal bagi siswa kurang mampu, anak putus sekolah, dan anak jalanan, dengan pendekatan penjangkauan aktif serta dukungan sosial menyeluruh untuk memulihkan hak belajar kelompok yang termarjinalkan. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu anak mengikuti program Sekolah Rakyat pada 2027, melonjak lebih dari tiga kali lipat dari sekitar 43 ribu anak yang sudah masuk jaringan saat ini. Target ini diumumkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau rintisan di Kabupaten Tangerang, menegaskan arah baru penanganan putus sekolah Indonesia yang tak lagi mengandalkan pendaftaran sukarela semata. Intinya: negara akhirnya mengakui bahwa sistem pendidikan umum tidak otomatis menjangkau semua, dan perlu jalur alternatif yang dirancang khusus untuk kelompok termiskin.
Ambisi 150 Ribu Siswa: Berani, Tapi Masih Sepersekian dari Masalah
Secara politis, target 150 ribu peserta Sekolah Rakyat pada 2027 adalah sinyal kuat bahwa persoalan anak tidak sekolah mulai diperlakukan sebagai krisis nasional, bukan sekadar statistik. Namun secara proporsi, angka ini masih kecil dibanding 2,92 juta anak usia 7–18 tahun yang tercatat tidak sekolah menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025. Jika cakupan usia diperluas 6–18 tahun, jumlahnya bahkan sekitar 3,78 juta anak. "Sekitar 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah maupun hidup di jalan kini telah masuk dalam jaringan Sekolah Rakyat," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini capaian penting, tetapi juga mengingatkan bahwa ekspansi tiga kali lipat masih baru menyentuh permukaan persoalan putus sekolah Indonesia. Program ini menjanjikan, tetapi tidak boleh dijual sebagai solusi tunggal.
Fokus pada Siswa Kurang Mampu dan Anak Jalanan: Menjemput, Bukan Menunggu
Keunggulan paling kuat Sekolah Rakyat adalah fokus tajam pada siswa kurang mampu, anak yang putus sekolah, dan pendidikan anak jalanan. Ekspansi diarahkan terutama kepada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, termasuk mereka yang belum pernah mengecap bangku sekolah. Alih-alih menunggu pendaftaran, calon siswa dijangkau melalui pemerintah daerah dan pendamping sosial, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini membalik logika lama: yang paling tertinggal tidak lagi dibebani tanggung jawab untuk mendatangi sekolah; negara yang datang kepada mereka. Di lapangan, tantangan penjangkauan anak jalanan sangat berat. Pendamping mengaku harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan mereka. Pendekatan menjemput ini tepat, tetapi membutuhkan tenaga pendamping yang stabil dan terlindungi—bukan sekadar proyek musiman.
Sekolah Berasrama sebagai Strategi Memutus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama dengan pola 24 jam: siswa tinggal, belajar, dibimbing karakter dan keterampilan dalam satu lingkungan sosial. Secara ide, ini menjawab realitas keluarga miskin ekstrem yang sulit mendukung proses belajar di rumah. Sekolah berasrama memberi ruang aman dari eksploitasi kerja anak, kekerasan domestik, dan lingkungan jalanan. Pembangunan 104 sekolah permanen tahap kedua dengan kapasitas lebih dari 112 ribu siswa melalui 3.744 rombel SD, SMP, SMA menunjukkan bahwa konsep ini tidak main-main. Bangunan di lahan 5–10 hektare dengan kelas berbasis teknologi, asrama, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, klinik, hingga dapur memberi pesan: anak paling miskin pun layak mendapat fasilitas layak, bukan sekolah seadanya. Yang perlu dijaga adalah agar kualitas pengasuhan dan guru sepadan dengan megahnya infrastruktur.
Tantangan Ke Depan: Menjaga Mutu, Bukan Hanya Mengejar Kuantitas
Dengan target lebih dari 150 ribu peserta, tantangan terbesar Sekolah Rakyat bukan lagi sekadar membangun gedung. Pemerintah harus mampu menemukan anak yang benar-benar membutuhkan, menyiapkan guru dan pengasuh yang terlatih, melakukan matrikulasi bagi siswa yang belum bisa membaca atau tertinggal jauh, dan menjaga mutu ketika kapasitas diperbesar dalam waktu singkat. Upaya ini berjalan di tengah persoalan anak tidak sekolah yang masih besar, terutama di usia 16–18 tahun. Target satu gedung permanen di setiap kabupaten/kota yang mampu menampung lebih dari 2.000 siswa terdengar ambisius dan layak diapresiasi. Namun keberhasilan Sekolah Rakyat program akan diukur dari satu hal sederhana: apakah lima sampai sepuluh tahun lagi, lulusan-lulusannya keluar dari lingkaran kemiskinan, atau sekadar memiliki ijazah tanpa perubahan nyata dalam hidup. Jika indikator ini gagal dipenuhi, program berisiko menjadi monumen baru, bukan solusi struktural.
