Deklarasi adalah awal, bukan ukuran keberhasilan
Anti-perundungan di sekolah adalah upaya mencegah dan menangani tindakan yang merendahkan atau menyakiti siswa melalui aturan, pengawasan, dan dukungan bagi korban maupun pelaku. Karena itu, deklarasi penolakan perundungan penting sebagai penegasan norma, tetapi nilainya baru terbukti ketika siswa aman melapor dan sekolah bertindak konsisten. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mendeklarasikan penolakan terhadap perundungan di lingkungan sekolah, menyusul keluhan orang tua tentang kasus yang terjadi sejak jenjang PAUD hingga SMP. Deklarasi anti bullying ini memberi pesan publik yang tegas: perundungan tidak dapat dianggap sebagai candaan atau urusan kecil antarsiswa. Namun, seruan saja tidak cukup untuk mengubah perilaku atau menghentikan kejadian berulang. Tanpa prosedur pelaporan yang dipercaya, pemeriksaan yang adil, dan tindak lanjut yang jelas, deklarasi berisiko menjadi kegiatan seremonial. Ukurannya bukan kerasnya slogan, melainkan apakah setiap laporan ditangani.
Ancaman skors dan DO perlu disertai proses yang adil
Di Kediri, Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyatakan siswa yang terbukti melakukan perundungan dapat dikenai skors hingga dikeluarkan dari sekolah. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap bullying dan menyebut sanksi berat dapat disertai pendampingan khusus. Ketegasan ini punya alasan kuat: perundungan dapat merusak kondisi psikologis korban dan mengganggu pendidikannya. Namun, sanksi pelaku bullying harus diterapkan melalui pemeriksaan yang cermat, bukan sekadar respons terhadap tekanan atau kabar yang belum terverifikasi. Konsekuensi perlu sebanding dengan tingkat pelanggaran, sementara korban harus memperoleh perlindungan dan ruang untuk menyampaikan pengalaman tanpa takut dibalas. Pendampingan juga penting agar penanganan tidak berhenti pada hukuman, melainkan mengurangi risiko pengulangan. Skors atau DO dapat menjadi pilihan untuk kasus terbukti dan berat, tetapi kebijakan sekolah harus menjelaskan tahapan penanganan serta hak semua pihak.
Pencegahan menuntut pengawasan dan dukungan sehari-hari
Pencegahan lebih kuat ketika orang dewasa mengenali perubahan perilaku sebelum konflik membesar. Di Serang, guru diminta mengenali karakter 31–35 siswa yang mereka ajar, sementara sekitar empat psikiater disiapkan untuk membantu sekolah dan keluarga memahami persoalan psikologis maupun perilaku. Pelibatan orang tua masuk akal karena perilaku anak di rumah dapat berbeda dari perilakunya di sekolah; komunikasi antara keluarga dan guru membantu menyusun gambaran yang lebih utuh. Di Kediri, pemerintah daerah telah melakukan profiling guru selama dua tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang peningkatan kompetensi, termasuk kemampuan menangani perundungan. Langkah semacam ini menjanjikan hanya jika berubah menjadi keterampilan praktis: mengenali tanda, mendengar laporan tanpa menyalahkan korban, dan merujuk siswa untuk mendapat bantuan. Pengawasan konsisten di sekolah dan rumah bukan pelengkap deklarasi, melainkan syarat agar pencegahan berfungsi.
Konsistensi menentukan arti kebijakan
Deklarasi dan hukuman menjalankan fungsi berbeda: deklarasi menetapkan batas bersama, sedangkan sanksi menunjukkan bahwa pelanggaran membawa konsekuensi. Sekolah membutuhkan keduanya, ditambah pendampingan dan perlindungan korban. Jika aturan hanya tegas ketika kasus menjadi sorotan, siswa akan belajar bahwa penerapannya tidak pasti. Sebaliknya, prosedur yang transparan dan konsisten memberi kepastian bagi siswa, orang tua, guru, serta pihak yang dituduh melakukan perundungan. Kebijakan sekolah sebaiknya menerangkan cara melapor, siapa yang memeriksa, bagaimana bukti dinilai, pilihan konsekuensi, dan dukungan yang tersedia. Budaya saling menghargai dan menghormati perbedaan juga perlu menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar pesan saat kampanye. Kesimpulannya, deklarasi anti perundungan sekolah patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan yang dapat dipercaya. Ketegasan bukan hanya ancaman skors atau DO; ketegasan berarti melindungi korban, memeriksa laporan secara adil, dan menindaklanjuti setiap kasus tanpa pilih kasih.
